Kewenangan Terbatas, Investasi Minim

0
284
WAKIL Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti saat tinjau proyek irigasi di Bendungan Tapau. F-ISTIMEWA

Kabupaten Natuna sudah berdiri 18 tahun, namun demikian investasi yang mau masuk ke Natuna masih minim karena terbentur dengan sistem birokrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemkab terbatas.

NATUNA – HENDAKNYA diberikan mekanisme aturan yang membatasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) yakni Natuna dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri maupun Pemerintah Pusat.

Terhambatnya Natuna yang mulai membangun, adalah minimnya mekanisme administrasi yang mengatur kewenangan di daerah. Maka, banyak investasi yang masuk ke Natuna jadi terhambat.

Hal ini dikarenakan administrasi birokrasi yang mengatur sebagiannya di Pemprov Kepri. Camat Bunguran Tengah Saidir menuturkan, kecamatan ini yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan maupun perternakan yang memerlukan regulasi aturan yang jelas.

Karena masyarakat merasa pengurusan izin administrasi harus melalui Pemprov Kepri. Ia menambahkan, Kecamatan Bunguran Tengah yang memiliki lahan luas dan harus terbentur dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya mengatur segala izin seperti galian C dan lain sebagainya harus ke Pemprov Kepri.

”Keinginan kita ada aturan yang mengatur batasannya. Contohnya ada masyarakat ingin membangun sekitar 100 hektare, segala izinnya agar daerah yang mengatur. Jika di atas 100 sampai 200 hektare, maka Pemprov Kepri yang mengatur. Sedangkan di atas 200 hektare Pemerintah Pusat yang ngatur,” kata Saidir, saat ditemui di jalan Soekarno-Hatta, Jumat (3/8) yang lalu.

Saat ini, banyak program yang dicanangkan pemerintah pusat untuk masyarakat Natuna terbentur dengan anggaran masyarakat untuk mengurus administrasi ke Pemprov Kepri.

”Misalnya, untuk pematangan lahan saja harus mengurus izin ke Pemprov Kepri. Sudah jelas dana untuk ke sana saja tidak ada dan menurut saya lebih bagus jika ada perwakilan di daerah,” ucapnya.

Saat ini, bagaimana investasi di Natuna bisa berjalan lancar jika kepengurusan birokrasi yang dirasa sangat rumit. Ia meminta, agar ada aturan yang memberikan kewenangan daerah supaya yang ingin berinvestasi lebih mudah.

”Sekarang ini kewenangan kita di daerah maupun kecamatan sangat terbatas, karena setiap orang yg ingin investasi terbentur aturan yang mereka rasa sangat rumit,” ucapnya.

Sekarang ini banyak pembangunan yang dibiarkan begitu saja, apalagi lubang bekas galian terbentang luas dibiarkan saja tanpa ada perbaikan kembali. Ditambah ketiadaan pengawasan dari pihak Pemprov Kepri membuat kerugian bagi daerah. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here