Kinerja Aparatur Desa dan Kepuasan Masyarakat

0
1589
Hetty Cahyatie. SE. M.Si

Oleh: Hetty Cahyatie. SE. M.Si
Bekerja di BPMD, Disdukcapil Provinsi Kepri

Aparat pemerintah desa ialah mereka yang bekerja di kantor kepala desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan. Dalam perkembangannya, aparat pemerintah desa masih banyak mengalami kendala dalam melaksanakan pemerintahan di desa. Itu tentu menghambat dan mempengaruhi, mengingat pemerintahan desa merupakan organisasi publik yang paling berperan di dalam penyelenggaraan Pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa identik dengan berbagai keluhan yang berasal dari masyarakat tentang pelayanan aparatur pemerintah desa (pemdes).

Namun, pelayanan desa masih belum maksimal dari apa yang diharapkan. Untuk menyikapi fenomena tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pembinaan dan pelatihan pelatihan bagi aparatur yang ada di Provinsi Kepri.

Belum maksimalnya sistem pelayanan terhadap masyarakat disinyalir terjadi karena beberapa faktor, Di antaranya ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi, berimplikasi terhadap ketidakjelasan pelayanan terhadap masyarakat desa.

Ketidakjelasan tersebut juga diakibatkan oleh adanya komunikasi yang tidak efektif antara masing-masing perangkat desa sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan. Banyak masyarakat yang mengeluh akibat buruknya pelayanan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pegawai yang memberikan keterangan yang tidak jelas dan sulit dimengerti.

Kendala lainnya, karena tidak terdapat kesatuan dan persamaan pemahaman mengenai suatu hal antara pegawai satu dengan yang lain yang berakibat pada informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak jelas.

Selain itu, pengalihan jabatan/tanggung jawab juga seringkali terjadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab aparatur desa, sehingga mengubah pola kerja yang membingungkan masyarakat. Meski telah ada spesifikasi jabatan, tidak menutup kemungkinan suatu tugas yang harusnya dilakukan oleh pegawai A dengan mudahnya dilempar kepada pegawai B.

Terkadang masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan harus menunggu, karena pegawai yang bersangkutan belum datang dengan berbagai alasan yang tidak begitu jelas. Akan tetapi masyarakat seakan dipaksa untuk dapat bersabar karena tidak adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran ketidakdisiplinan yang dilakukan tersebut. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, hal ini dideklarasikan dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Jaminan ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and political Rights), dan konvensi Internasional tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms racial Discrimination).  Konvensi dan kovenan internasional tersebut memberikan penekanan pada hak setiap orang untuk mempunyai akses yang sama dalam memperoleh jenis dan bentuk-bentuk pelayanan, tanpa diskriminasi berdasarkan apapun. Dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (hak eksobud), pelayanan publik harus memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan jaminan, availabilitas (ketersediaan), aksesibilitas (mudah diakses), fasilitas Cuma-Cuma (gratis atau afordabilitas (keterjangkauan harga) yang bergantung pada progresif realization menuju ketersediaan fasilitas secara cuma Cuma, akseptibilitas (kesesuaian dengan situasi dan kondisi).

Seperti kita ketahui bersama, pemerintah desa merupakan jenjang pemerintah yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat termasuk dalam hal memberikan pelayanan publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak keluhan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat desa.

Berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas sangat dimungkinkan dapat menghambat terwujudnya pelayanan yang baik serta jauh dari pelayanan publik yang dapat memenuhi hak aksobud seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain kenyataan tersebut berarti bahwa etika aparatur pemerintah desa yang kurang baik sangat berpengaruh terhadap semakin jauhnya kepuasan yang diperoleh masyarakat akan pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut tentu dapat memicu munculnya berbagai fenomena sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini

untuk menghindari dampak sosial yg lebih luas perlu dilakukan langkah antara lain Pelaksanaan komunikasi yang harus terbuka, yang dapat diwujudkan dengan “turun ke bawah”, dan tidak puas hanya melaksanakan tugas pekerjaan dari belakang meja.

Perlu disediakan jasa konseling yang dapat dimanfaatkan oleh para karyawan untuk berbagai kepentingan. Dalam pemerintahan desa kegiatan seperti ini dapat dilakukan oleh pemerintah setingkat provinsi hingga kabupaten dan kota se-provinsi Kepulauan Riau terhadap para aparatur, serta dapat pula dilakukan di antara para karyawan itu sendiri maupun dengan pemimpinnya.

Dalam penegakkan disiplin organisasi juga harus ditekankan bahwa pemeliharaan hubungan yang serasi dengan para pegawai sama sekali tidak berarti bahwa disiplin organisasi tidak perlu ditegakkan. Dengan kata lain meskipun bernada negatif, penegakkan disiplin dapat bersifat mutlak diperlukan.

Bukan rahasia umum bahwa penegakan disiplin dapat besifat preventif, dalam arti mencegah timbulnya perilaku disfungsional dengan segala implikasinya dan korektif, yaitu tindakan pengenaan sanksi disiplin jika pelanggaran disiplin organisasi telah terjadi. Prinsip-prinsip pengenaan tindakan korektif ialah progresif, dalam artian, makin berat pelanggaran pada kriteria yang objektif dan rasional, serta prinsip-prinsip keterbukaan, dalam arti, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Perwujudan prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya ialah, dapat ditempuh dengan langkah-langkah yang progresif dalam menerapkan sanksi, mulai yang paling ringan sampai yang terberat sekalipun. Seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan serta kritikan. Kekurangan sertifikasi kompetensi dari para pegawai desa dapat diatasi dengan adanya rekruitmen yang ketat. Dalam suatu organisasi mutu dari human resources sangat dipengaruhi oleh proses rekruitmen.

Karena itu dalam kegiatan rekrutmen harus diperhatikan empat hal, yaitu Proses rekrutmen, pembatasan dan tantangan yang dihadapi oleh para pencari tenaga kerja, saluran rekrutmen, penelitian kelengkapan surat-surat lamaran.

Berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan luar, dalam hal ini masyarakat, pihak pemerintah desa harus benar-benar menyadari tugas dan tanggung jawab bahwa masyarakat sangat memerlukan pelayanan dari mereka.

Selain itu, perlu dibina hubungan baik antara para pegawai yang biasa disebut pamong dengan masyarakat, langkah tersebut sebenarnya merupakan tugas dari public relation atau humas dari perangkat desa itu sendiri.

Beberapa langkah juga telah kami lakukan ditahun 2017 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil telah memberikan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa yang berada di provinsi kepri tepatnya dari kabupaten bintan sebanyak 36 aparatur desa dan dari kabupaten karimun sebanyak 42  aparatur desa bagi kaur perencanaan, melalui penyelenggaraan pelatihan ini, diharapkan dapat diwujudkan  penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan harapan dan UU Desa, yakni pemerintahan desa yg profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Alhamdulillah pelaksanaan pelatihan yang kami berikan berjalan dengan baik, kehadiran peserta dari seluruhnya hampir mencapai 70,5 % yang bersumber dari APBD provinsi Kepri. dan Insyaallah untuk tahun 2018 akan tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang ada. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here