Kinerja Camat, Lurah dan Kades Dievaluasi

0
103
RAPAT kerja bersama camat, lurah dan Kades se- Kabupaten Karimun untuk membahas kinerja selama 3 bulan berjalan, Selasa (9/4). F-ISTIMEWA
Bupati Karimun Aunur Rafiq, Selasa (9/4) memimpin rapat di ruang Cempaka Putih. Rapat kerja itu, mengundang seluruh camat, lurah dan kades se-Kabupaten Karimun untuk membahas kinerja.

KARIMUN – Rapat tersebut membahas beberapa pencapaian kerja selama 3 bulan terakhir, yang terhitung sejak awal Januari 2019.

”Rapat itu untuk memberikan pengarahan pada seluruh camat, lurah dan kepala desa. Beberapa pesan tentang pencapaian kinerja yang harus diselesaikan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” kata kabag Humas Karimun, Didi Irawan.

Lurah Sungai Pasir, Hasian Siregar membenarkan mereka mengikuti rapat kerja dengan Bupati Karimun.

Namun, tidak ada membahas anggaran kelurahan atau dana kelurahan (DK) yang mereka harus terima.

”Tidak ada disinggung soal dana kelurahan, dan yang disinggung soal Dana Desa (DD). Kami belum mengetahuinya dan sampai kapan, tentang pengeloaan dan penggunaan dana tersebut,” kata Hasian.

Beberapa lurah, juga mempertanyakan hal serupa apakah telah ada petunjuk penggunaan dana dan peruntukan dana tersebut.

”Agar nantinya dapat menyampaikan pada masyarakat tentang penggunaan,” kata dia.

Diketahui, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Karimun hingga kini belum dapat melakukan pencairan DD untuk tahap awal.

Hal ini pernah disampaikan, Kepala Dinas PMD, Suwedi, Jumat (8/3) bulan lalu.

”Kami sedang melakukan melakukan verifikasi terhadap APBDes. Pencairan tahap pertama sebesar Rp8 miliar, untuk 42 desa dan tahun ini belum bisa diusulkan. Karena, saat ini kita baru dalam tahap melakukan verifikasi terhadap ABPDes untuk 20 desa,” kata Kepala Dinas PMD, Suwedi, Jumat (8/3) bulan lalu.

Verifikasi yang dilakukan, tidak hanya berkaitan untuk pencairan DD saja. Namun, termasuk untuk Alokasi Dana Desa (AD), yang sumbernya dari APBD Kabupaten Karimun. Sehingga, verifikasi yang dilakukan akan membutuhkan waktu.

”Harus melakukan pembedaan. Mana anggaran desa yang menggunakan DD dan mana yang menggunakan ADD. ADD pada tahap awal akan dikeluarkan Rp23,5 miliar. Lebih besarnya ADD, karena anggaran nyang digunakan juga cukup besar. Misalnya, untuk membayar gaji perangkiat desa,” jelas Suwedi.

Perangkat desa itu tidak hanya Kades dan sekretarisnya, termasuk membayar gaji kepala seksi dan kepala urusan yang ada di dalam kantor desa. Kemudian, juga untuk membayar para gaji anggota BPD dan beserta kepala dusun.(ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here