Kinerja Disdukcapil Jadi Atensi Pemko

0
61
Kadisdukcapil Tanjungpinang Irianto menujukkan KTP-el milik warga yang sudah dicetak. f-andri/tanjungpinang pos

DAU Rp100 Miliar Terancam Dicoret

Takut kehilangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp100 miliar, Pemko Tanjungpinang menganggarkan dana Rp1,5 miliar untuk pembelian server.

TANJUNGPINANG – Server dan komponennya akan digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang, untuk menyelesaikan perekaman KTP Elektronik. Rekaman KTP harus selesai sebelum akhir tahun ini. Bila, rekaman KTP-el tidak tercapai, Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) akan mencoret DAU Pemko sebesar Rp100 miliar.

Masih ada lima ribu warga di Tanjungpinang belum melakukan perekaman KTP-el. Lambatnya perekaman karena peralatan atau server yang digunakan sekarang sudah tua. Sering rusak.

Selain itu, ada 40 ribu warga yang sudah rekaman tapi KTP-nya belum dicetak. Kemudian, masyarakat yang sudah mengantongi KTP-el baru sekitar 90 ribuan. Jumlah warga yang wajib memiliki KTP-el ada sekitar 152.498 jiwa terhitung per 31 Desember 2017.

Kalau sampai 30 Desember 2018, perekaman belum selesai, Kementerian Dalam Negeri (Kemdangri) akan mencoret DAU Rp100 miliar untuk Tanjungpinang.

Sebab, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus membuat gebrakan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk).

Semua pelayanan Adminduk akan dilayani dengan pelayanan super cepat yakni sehari selesai atau One Day Service (ODS). Pelayanan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Adminduk.

Untuk pelayanan ODS mencakup untuk semua jenis pelayanan. Sedikitnya ada 22 jenis pelayanan adminduk. Mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta kematian dan jenis pelayanan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono menjelaskan, karena permintan dari pemerintah pusat, agar daerah menyediakan server untuk Disdukcapil, maka di APBD Perubahan akan dianggarkan Rp1,5 miliar.

”Kita proritaskan permintaan Disdukcapil, kalau mereka butuh Rp1,5 miliar, ya kita anggarkan di APBD Perubahan ini,” kata Riono, kemarin.

Menurut Sekda, pemerintah pusat mendesak daerah agar melakukan perekaman KTP-el selesai, karena tahun depan ada kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di tahun 2019. Baik itu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Jadi, pemerintah khususnya Pemko Tanjungpinang perlu mendukung kebutuhan yang diperlukan Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Salah satunya penambahan alat perekaman KTP elektronik di Disdukcapil Kota Tanjungpinang.

Pasalnya, masyarakat sudah memiliki KTP elektronik di Pemilu serentak tahun 2019. Artinya, Disdukcapil Kota Tanjungpinang sudah merekam hingga mampu cetak KTP elektronik milik masyarakat Kota Tanjungpinang.

”Tidak mungkin kita biarkan alat perekam KTP rusak. Ini menjadi kosentrasi kita bersama di Pemko Tanjungpinang. Agar semua masyarakat sudah merekam dan memiliki KTP elektronik,” kata Riono.

Mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri ini, belum mengetahui informasi adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Pemko Tanjungpinang sebesar Rp 100 miliar, apabila Disdukcapil Kota Tanjungpinang tidak mencapai target perekaman KTP hingga 31 Desember 2018 nanti.

”Biasanya kita dapat surat, kalau ada pengurangan. Cuman saya belum terima tuh,” singkat dia.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto mengatakan, anggaran sebesar Rp1,5 miliar akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan perekaman hingga cetak KTP elektronik.

Seperti penambahan server, jaringan internet, intalasi, komputer dan pendingin ruangan AC.

Alasannya, suhu ruangan server tidak boleh panas. Jadi, suhu diruangan server wajib dingin. Ini butuh sekitar 8 unit AC. Agar suhu diruangan server bisa terkontrol.

Kemudian, boxs server yang dimiliki perlu diisi dengan peralatan, seperti hard disck, sipiu dan masih banyak lagi peralatan yang dibutuhkan untuk server.

Apabila peralatan ini dibeli, maka server tersebut bakalan hidup dan bisa bekerja untuk menyimpan data kependudukan Kota Tanjungpinang.

”Pengajuan kita di APBDP tidak bisa ditawar-tawar lagi,” sebut Irianto belum lama ini. (ANDRI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here