Kinerja Komisi II Disorot Warga

0
545
Warga antre untuk mendapatkan gas tiga kilo di SPBU Batu Tujuh, baru-baru ini.f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Kinerja anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang bergabung dalam Komisi II dinilai masyarakat mengecewakan. Buktinya, masih menyisahkan banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu diselesaikan, hingga saat ini.

Komisi II yang diketuai oleh Mimi Betty Wilingsih, sekretarisnya M Arif dan anggotanya Maiyanti, Pepy Candra, Rosiani, M Syahrial dan Reni, PR-nya diantaranya membahas harga gas tabung tiga kilo di Tanjungpinang belum selesai dibahas. Dampaknya masyarakat membeli gas tiga kilo di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Terutama di Pulau Penyengat mencapai Rp22 ribu sampai Rp 23 ribu per tabung.

Sesuai SK 2009, HET gas subsidi tiga kilo, di Tanjungpinang dan Bintan senilai Rp16 ribu per tabung. Realitanya, yang di jual ditengah masyarakat senilai Rp18 ribu per tabung.

Baca Juga :  Warnet Membandel, Denda Rp25 Juta

Terkait hal ini, masyarakat berharap anggota DPRD, melalui alat kelengkapan dapat membahas dan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

Seperti diutarakan, Sahak warga Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, saat mempertanyakan harga gas di Pulau Penyengat jauh di atas HET. ”Kita berharap, Komisi II turun dan ikut memantau. Membahas persoalan ini,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Reni menuturkan, persoalan ini perlu diselesaikan dinas terkait yaitu Disperindag.

Serta meminta dinas terkait memantau ke lapangan dan memberikan tindakan tegas, bagi pangkalan yang menjual di atas ketentuan HET.

PR lainnya, yakni Komisi II juga sempat mempertanyakan Dinas Perhubungan yang tak merealisasikan pembayaran parkir sistem stiker juga sempat menjadi pertanyaan. M Arif yang merupakan Sekretaris Komisi II, dengan tegas menuturkan, bahwa Dishub perlu menerapkan sistem stiker, meskipun kini sudah berjalan sistem karcis.

Baca Juga :  1.928 Peserta Meriahkan Sumpah Pemuda

Intinya, dua sistem pembayaran retsribusi parkir tersebut tetap dijalankan. Dengan demikian, memperkecil kebocoran ke kas daerah. Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang, Mimi Betty Wilingsih juga sempat mempertanyakan,

Hanya saja, hingga memasuki akhir Juni, persoalan ini belum pernah dibahas bersama dinas terkait. ”Kita akan rapat bersama dengan dinas terkait hal ini,” ucapan ini yang selalu dilontarkan jika ditanya fungsi pengawasan dari DPRD Terkait kinerja OPD. Meskipun hingga kini rapat bersama OPD terkait tidak pernah dilaksanakan.

Begitu juga dengan pas masuk pelabuhan SBP, dari Komisi II hingga kini belum melaksanakan rapat, terkait kebijakan apa yang akan diambil jika PT Pelindo selaku pengelola menerapkan kenaikannya per tanggal 1 Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan, Syharial beberapa waktu lalu yang menyebutkan, belum mengetahui sikap apa yang akan diambil bila kenaikan pas SBP diberlakukan.

Baca Juga :  Gubernur Minta Pemko Tambah Lampu Jalan

”Saya belum tahu tindakan atau langkah apa yang akan diambil Komisi II, namun saya secara pribadi tetap menolak kenaikan pas tanpa melaksanakan sosialisasi tiga bulan,” ucapnya. Hal senada juga disampaikan Reni, rekan bersama di Komisi II tersebut. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here