Kinerja OPD Pemko Loyo

0
291
Wakil Walikota Hj Rahma bersalaman dengan Kepala OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang usai uacara, baru-baru ini. f-istimewa

Kinerja pejabat dan ASN di Pemko Tanjungpinang nampak kurang bergairah di masa transisi kepemimpinan ini. Menurun kinerja aparatur berdampak kurang maksimalnya pelayanan pada publik.

TANJUNGPINANG – Persepsi publik terhadap kinerja Kepala OPD dan ASN kini cenderung negatif. Pemicunya akrena banyaknya pelayanan terhadap masyarakat yang tak maksimal.

Padahal, seorang kepala OPD dan ASN ada standar kinerjanya. Tak hanya berdasarkan jumlah kehadiran dan tingkah laku saja, tapi juga inovasi terhadap pelayanan yang mesti mereka lakukan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu, kemarin.

”Kinerja kepala OPD dan ASN mulai menurun. Bahkan beberapa masukan yang diberikan dari dewan sulit untuk diterima,” kata Maskur Tilawahyu.

Loyonya kinerja juga dipicu minimnya kegiatan di OPD di APBD Perubahan 2018. Termasuk was-was apakah mereka masih menjabat atau nonjob di pemerintahan sekarang.

Ia mengharapkan meskipun masa transisi dan belum ada pelantikan, baiknya kepala OPD dan ASN sebagai abdi negara, dan karena jabatan sebagai amanah, mestinya kinernya tidak perlu menurun, khususnya dalam pelayanan publik dan harus lebih perlu terus ditingkatkan.

Penurunan kinerja ini dinilai karena masa transisi pemerintahan baru, sebelumnya di jabat H Lis Darmansyah beserta Wakilnya, H Syahrul, kini di jabat H Syahrul bersama Hj Rahma.

Dampak dari menurunnya kinerja OPD dan ASN, banyak masyarakat yang komplain. Menurutnya, kepala OPD tidak perlu penyesuaian yang berlebihan, sebab dulu H Syahrul juga pemimpin mereka saat menjabat sebagai wakil walikota periode sebelumnya.

”Sekarang malah susah hubungin kepala OPD. Tidak seperti dulu, kalau mau panggil bisa koordinasi,” ujarnya.

Ia meminta, Kepala OPD bersikap profesional menjalankan tugas yang diemban. Sebab, meski berganti kepala daerah mereka tetap sebagai ASN melayani masyarakat.

Sementara itu, Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka angkat bicara terkait pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang tak kunjung dilantik.
Menurut Endri, H Syahrul punya hak untuk menentukan pejabat yang dipercaya akan dapat membantunya mencapai visi dan misi lima tahun ke depan.

”Jadi, kalau pak Walikota ingin mengocok ulang usulan pejabat yang sebelumnya sudah sempat direkomendasikan oleh Kemendagri, ya sah-sah saja,” kata Endri.

Asalkan, lanjut dia, Wako Tanjungpinang kembali mengajukan usulan untuk memperoleh rekomendasi dari Kemendagri. Meskipun ada aturan yang melarang kepala daerah terpilih untuk jangka waktu enam bulan kedepan tidak boleh melakukan rotasi jabatan.

Tapi, katanya, persoalan di Tanjungpinang berbeda, karena banyak kekosongan jabatan akibat dari pensiun dan pindahnya pegawai. Maka, perlu kiranya untuk Walikota Tanjungpinang mengajukan permohonan rekomendasi ulang tersebut.

Lagi pula untuk eselon III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang tidak perlu mengadakan open bidding. Karena ada perbeda dengan kepala OPD dan Sekda tentu harus proses open bidding.(DESI-ANDRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here