Kini, Tak Punya Kuasa Lagi di Laut

0
624
NELAYAN budidaya ikan keramba di Natuna sedang memeriksa jaring di kerambanya, belum lama ini.f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Ketika UU No.23 Mengikis Kewenangan Pemkab dan Pemko

Kewenangan pemerintah daerah (pemda) baik kabupaten maupun kota perlahan-lahan mulai dikikis. Otonomi daerah seakan tidak ada lagi. Pusat kembali memperkuat posisinya termasuk melalui perpanjangan tangannya di daerah.

NATUNA – SALAH satu kewenangan daerah kabupaten/kota yang terkikis habis adalah pengelolaan laut. Saat UU No.32 Tahun 2004 berlaku, kewenangan pemko/pemko atas lautnya mengelola hingga 4 mil dan provinsi 12 mil. Jadi, pemkab/pemko dan provinsi diberi kewenangan mengelola 16 mil.

Kini, dengan terbitnya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan provinsi mengelola 12 mil laut dan kewenangan kabupaten/kota tidak ada lagi. Artinya, kewenangan pusat mengelola laut di daerah makin luas karena berkurangnya kewenangan kabupaten/kota.

Ini juga yang menjadi keluhan warga di Natuna. Dengan potensi lautnya yangberlimpah-limpah, namun pemkab tidak bisa berbuat apa-apa laut di wilayahnya. ”Secara manusiawi kita sedih dengan aturan ini. Daerah tidak diberi kewenangan di laut. Semuanya ditarik oleh pusat dan provinsi. Marwah otonomi jadi kurang,” ujar Rony Kambay, Ketua LSM Pormis Natuna di Jalan Soekarno Hatta, Ranai, Rabu (21/3) kemarin.

Baca Juga :  Kembalikan Kekuasaan Gubernur

Kata Roy, undang-undang No.23 tahun 2014 tersebut jelas membuat Kabupaten Natuna mengalami keterlambatan di segala lini. Mulai dari laut maupun di darat, dan kebijakan otonomi daerah secara otomatis terhapuskan.

Menurutnya, sulit bagi suatu daerah untuk maju jika kewenangannya dicabut langsung tanpa adanya pertimbangan yang matang. Terlebih lagi Natuna selalu menjadi anak tiri di negeri sendiri.

”Apa nak kita buat kalau kewenangannya semua di provinsi, apalagi saat ini kita terkesan diasingkan dan dianaktirikan, tidak lagi diutamakan. Padahal Natuna penghasil migas dan memiliki Sumber Daya Alamnya yang melimpah,” ujarnya lagi.

Baca Juga :  Kemarin Panas, Sekarang Iis Dahlia

Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan, semua kewenangan mulai dari dana perimbangan migas, pendidikan, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya sudah dikelola provinsi.

Hal ini membuat Natuna tidak bisa lagi melakukan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Terlebih Natuna terkesan dianaktirikan. ”Sudah otonomi daerah tidak berlaku, Kabupaten Natuna pun sudah dianak tirikan oleh provinsi. Kita hanya dapat mengandalkan anggaran dari pusat,” tandasnya.

Natuna sendiri rencananya akan dimekarkan menjadi tiga kabupaten. Kemudian akan bergabung dengan Anambas untuk membentuk provinsi. Jika tidak, Natuna meminta dijadikan provinsi khusus.

Keluhan terkait pengikisan kewenangan pemkab/pemko ini sebenarnya tidak hanya datang dari Natuna. Sebab, Pemkab Lingga juga mengeluhkan terkait izin pertambangan yang kini ada di provinsi.

Dengan pindahnya kewenangan laut pada 0-12 mil ke provinsi, maka perizinan-perizinan yang menyangkut di laut baik reklamasi kini ada di provinsi. Daerah hanya bisa jadi penonton di daerahnya sendiri.

Baca Juga :  Danlantamal Kunjungi Posal dan Posmat

Satu lagi kewenangan pemda/pemko yang diambil alih provinsi sesuai UU 23 tersebut adalah SMA sederajat. Soal perpindahan kewenangan ini, tidak banyak persoalan. Karena menyangkut tunjangan guru, kepala sekolah, pengawas dan pegawai tata usaha.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengeluarkan undang-undnag itu dianggap membuat warga Natuna sedih karena kewenangannya di laut ditarik habis. Hal ini berimplikasi pada kerugian daerah.

Namun, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat besar untuk Natuna melampaui daerah lainnya. Banyak pembangunan di Natuna. Provinsi juga membantu pembangunan pelabuhan hingga dermaga di Natuna.(HARDIANSYAH-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here