Kini, WNA Masuk Subjek Alokasi Lahan

0
896
TINJAU: Sejumlah anggota DPRD Batam saat meninjau penimbunan lahan bakau di Batam, belum lama ini. f-martua/tanjungpinang pos

BP batam keluarkan perka 2017

Secara resmi, Badan Pengusahaan (BP) Batam membatalkan keputusan pencabutan alokasi lahan sejak November 2016. Selain itu, kini Warga Negara Asing (WNA) sudah bisa menerima alokasi lahan di Batam.

BATAM – Hanya saja, izin yang diberikan untuk WNA hanya untuk rumah tinggal. Tidak termasuk lahan untuk industri atau usaha. Pemberian izin kepada WNA itu diatur dalam Perka BP Batam nomor 27 tahun 2017, sebagaimana disampaikan Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Kamis (30/11) di Batam.

”Sebelumnya di Perka tidak diatur. Sekarang kita atur. Jadi orang asing bisa. Kita atur di Perka, sehingga tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tapi ini kepemilikan untuk rumah tinggal,” kata Eko.

Dalam Perka itu, yang menjadi subjek dalam Perka terkait lahan di Batam, selain WNA, ada Warga Negara Indonesia (WNI), badan hukum dan instansi pemerintah.

Baca Juga :  Pejabat Pemprov Terancam Diperiksa

”Kita masukkan saja di Perka orang asing, karena di Peraturan Pemerintah sudah diatur. Jadi nanti mengacu ke subjek pengalokasian lahan sudah diatur, orang asing,” jelasnya.

”Karena sudah ada aturan di atas. Yang dapat menjadi subjek pengalokasian lahan termasuk orang asing. Tapi ada batas waktunya,” jelasnya.

Selain itu, diungkapkan keputusan baru dalam Perka terbaru ini. Dimana dalam pasal peralihan, perubahan mendasar dibanding Perka 10 tahun 2017, terkait dengan keputusan pembatalan alokasi lahan yang telah dilakukan pada periode November 2016 sampai tangal terbitnya peraturan ini dicabut kembali.

Selanjutnya, akan dilakukan proses untuk pemanggilan sebagaimana dimaksud pasal 43. Dimana disebutkan alam hasil dari kegiatan evaluasi, dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap pengguna lahan.

Sebagai tindak lanjut ke depan, diakui Eko, BP membuka peluang dilakukan diskusi. ”Jika mereka mau, kita akan lakukan adendum untuk perubahan rencana mereka dan kita coba lakukan evaluasi berdasarkan rencana mereka,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemenang Tour De Bintan ikut Grand Findo Internasional di Italia

Tapi jika tidak dibangun juga sejak adendum, akan dilakukan peringatan 1 dalam 30 hari, kemudian peringatan 2 selama 30 hari sebelum dicabut. Poin lain yang diubah, terkait substansi pengalokasian lahan. Jika sebelumnya pengalokasian lahan dimaksud untuk mengoptimalkan pendapatan BP Batam, pada perka baru ini, disebutkan hal berbeda. Langkah-langkah itu (pengalokasian lahan) dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan alam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diakuinya, pihaknya ingin agar pengusaha tidak diberatkan, Namun BP juga tidak ingin memberikan terlalu mudah. Karena pengalokasian lahan terlalu mudah, juga akan memunculkan spekulan. ”Kita akan atur lebih lanjut di Perka,” imbuh dia.

Pada Perka terbaru disebutkan juga perbedaan selanjutnya, terkait perpanjangan alokasi alokasi lahan, setelah habis UWT. Jika Perka lama mengatur perpanjangan UWT baru bisa dilakukan 2 tahun setelah habis UWT.

Baca Juga :  Kemendagri Dukung Pembentukan Perpustakaan hingga ke Desa

”Sekarang, paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun. Kita berikan peluang mempercepat perpanjang UWT, agar ada kepastian. Bagi pengusaha, kepastian itu sangat penting,” imbuhnya. Sebagaimana Perka Nomor 27 Tahun 2017 yang baru diterbitkan, Mengatur prosedur pemberian dan atau pembatalan alokasi lahan yang transparan dan obyektif.

Diharap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dalam pemberian atau pembatalan alokasi lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Dengan Perka BP Batam nomor 27 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, maka Perka nomor 10 Tahun 2017 tidak berlaku lagi. Ruang lingkup Perka BP Batam dalam penyelenggaraan pengalokasian lahan meliputi pelayanan alokasi lahan, perpanjangan alokasi lahan dan pembaharuan alokasi.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here