Kok Upah Tak Sesuai UMK dan UMS

0
68
Buruh saat demo di depan kantor Walikota batam menuntut UMS beberapa waktu lalu. f-martua/tanjungpinang pos

MBS.. selamat siang pak wali kota.. apa sebab guru dan pegawai honor serta banyak pekerja swasta yang tak sesuai UMK. Sebagian toko mengupah dobawah UMK. Demikian juga pekerja di industrid an pariwisata yang mestinya selain mengikuti UMK juga mesti melihat UMS melhat dari sektor temat mereka bekerja. Berapa UMS di Batam yang sebenarnya karena jumlah yang kami terima berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain.
089671284872

Tak Ada THR, Gaji di Bawah UMK
MBS saya adalah satgas kebersihan kota tanjung pinang. kenapa kami tiap tahun tak pernah dapat THR. Padahal gajih kami hanya Rp1300.000 klo lebaran kebutuhan 2x lipaut, masa orang lebaran, kami hanya meliat. bagimana pemimpin-pemipin kota ini, tolong di perjuangkan hidup kami.
+6282386775269

TANGGAPAN:
Sistem pengajian sudah ada mekanismenya. Dan semua mesti mematuhi ketentuan yang berlaku. Ada UMK dan ada juga UMS. Terkait putusan hakim atas gugatan Upah Minimum Sektoral (UMS) oleh pengusaha, Pemprov Kepri akan mengajukan banding atas putusan PTUN Batam dalam gugatan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam tahun 2018 yang mengabulkan gugatan penggugat yakni pengusaha asosiasi galangan kapal Batam.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menetapkan UMS tiga sektor. Sektor I meliputi industri kecil, pakaian jadi dan jasa keuangan dengan nilai Rp3.528.537. Sektor II meliputi Industri kimia, Elektronik dan Industri Kendaraan bermotor sebesar Rp3.533.943. Sektor III meliputi peternakan babi, industri logam dan pertambangan minyak bumi dan gas dengan nilai Rp3.611.664.

Terkait putusan PTUN Batam dalam gugatan UMSK Batam tahun 2018, yang mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini pengusaha Asosiasi Galangan Kapal Batam dan pihak lainnya.

Pemprov Kepri akan mengajukan banding, karena putusan majelis hakim tidak didasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di PTUN Batam, bahkan dua saksi dari para penggugat tidak memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan.

Selain itu kita merasa kecewa atas jalannya proses persidangan gugatan tersebut, sebab, ditegaskannya hakim dalam persidangan ini tidak mempertimbangkan alat bukti surat dari penggugat.

Keputusan Gubernur Kepri tentang UMSK Batam 2018 telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Sejak awal persidangan sudah melakukan upaya perlawanan, terhadap hakim yang memimpin persidangan ini.

Kami telah melawan majelis hakim PTUN Batam yang menghendaki agar sidang digelar 3 kali dalam seminggu, tentunya ini yang memberatkan kami.

Dengan keberatan pihak ini, akhirnya hakim memutuskan bahwa sidang ini akan digelar hanya 1 kali dalam seminggu.

Selain itu, majelis hakim PTUN Batam juga tidak mempertimbangkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tahun 2017 dan tahun 2016, yang menyatakan Gubernur berwenang menetapkan keputusan tentang UMS Kota ini.

Kan sudah ada putusan kasasi MA yang Memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam penetapam dan keputusan UMS Kota itu. (ais)

Andi Muhammad Asrun
Pengacara Pemerintah Provinsi Kepri 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here