Kominda Bubar, Pemkab Bintan Mengandalkan FKDM

0
215
WAKIL Bupati Bintan H Dalmasri Syam didampingi Kepala Kesbangpol Karya Harmawan, menyerahkan honorarium FKDM di sela apel kewaspadaan dini, Rabu (10/4) pagi kemarin. F-ISTIMEWA
Pemkab Bintan akan mengandalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), sebagai garda terdepan untuk mendeteksi kejadian atau konflik di tengah masyarakat. Sementara, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) bubar, setelah diberlakukan Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

BINTAN – PEMKAB Bintan sengaja mengumpulkan ratusan anggota FKDM, dalam kegiatan apel kewaspadaan dini masyarakat di halaman Kantor Kesbangpol Bintan, jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Rabu (10/4) kemarin. Apel ini sebagai upaya Pemkab Bintan dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres serentak, 17 April, pekan depan.

Usai memimpin apel kewaspadaan dini, Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menjelaskan, FKDM memiliki tugas yang sangat berat. Mulai dari identifikasi kejadian-kejadian maupun potensi ‘bibit’ kejadian itu sendiri, serta mencegah konflik di tengah masyarakat. Anggota FKDM mesti menjaga Kamtibmas, berkoordinasi dengan semua aparat penegak hukum.

”FKDM ini berasal dari RT/RW, kelurahan/desa yang ada di semua kecamatan. Jelang Pileg dan Pilpres ini, FKDM mesti mencegah isu-isu yang sengaja dibuat untuk memprovokasi masyarakat. Kita tak ingin masyarakat terpecah belah,” jelas H Dalmasri Syam.

”Makanya, semua anggota FKDM, kita kumpulkan hari ini (kemarin, red),” sambungnya.

Justru itu, lanjut H Dalmasri Syam, FKDM diminta bekerja sama dan tingkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. Pemkab Bintan yakin, kerja sama FKDM dengan Polri, TNI, BIN dan lembaga-lembaga lainnya, akan menciptakan Pemilu serentak 2019 yang aman dan damai, di Kabupaten Bintan ini.

”Semoga semua unsur menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk anggota FKDM ini, masing-masing 20 orang di setiap kecamatan,” sebut H Dalmasri Syam.

Kepala Kesbangpol Bintan Karya Harmawan menerangkan, sejak dibubarkan Kominda sesuai dengan Permendagri nomor 2/2018, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, untuk membentuk FKDM dan Tim Kewaspadaan Dini (Timwasdin).

FKDM terdiri dari masyarakat dari kelurahan/desa, dan tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur masyarakat. Sedangkan Timwasdin, terdiri dari aparat-aparat pemerintah. Mulai dari pimpinan-pimpinan OPD sampai ke tingkat camat.

”Dalam FKDM maupun Timwasdin ini, unsur-unsur yang ada di Kominda dulu, itu tidak dilibatkan lagi. Seperti TNI, Polri dan BIN. Tapi, FKDM dan Timwasdin tetap berkoordinasi dengan semua unsur Kominda itu,” terang Karya Harmawan.

Jika ada terjadi sesuatu, Karya Harmawan menyampaikan, FKDM dan Timwasdin langsung berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, sesuai dengan Protap atau SOP. Kalau untuk internal FKDM dan Timwasdin ini, akan membuat laporan secara langsung.

”Untuk Pemkab Bintan, Kesbangpol sudah punya grup WA dan sistem pelaporan lainnya, dalam menemukan informasi. Yaitu, melalui Puskomin, pusat komunikasi informasi,” demikian dipaparkan Karya Harmawan. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here