Kominfo Kritik Pernyataan Panwaslu Kota

0
465
DISKUSI: Efiyar M Amin (kanan) dan Gunawan Gronimo saat berdiskusi di satu acara. f-istimewa

Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemko Tanjungpinang, harus benar-benar mendapat rekomendasi dari Kemendagri. Jika tidak ada rekomendasi Kemendagri maka kepala daerah yang melantik bisa kena diskualifikasi saat menjadi cakada.

TANJUNGPINANG – Kalimat Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang Mariamah itu dianggap berlebihan hingga menuai kritikan. Saat itu Mariamah menyebutkan sanksi diskualifikasi sebagai calon Walikota/Wakil Walikota pada Pemilu 2018 bisa saja dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang Efiyar M Amin, pelantikan dua orang Pejabat Tinggi Pratama atau pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Kamis, (9/10) telah melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

Kata Efiyar M Amin, mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri sebenarnya juga akan dilaksanakan pada level eselon III dan IV. Namun, karena belum ada rekomendasi dari kementerian terhadap pejabat eselon III dan IV, maka pelantikan terlebih dahulu dilaksanakan terhadap pejabat eselon II yang sebelumnya telah mengikuti proses lelang jabatan.

”Kedua pejabat eselon dua yang dilantik itu telah mengikuti proses lelang jabatan. Namun, pelantikannya tidak bisa dilaksanakan bersamaan dengan tujuh pejabat eselon II lainnya karena pejabat lama baru purna bhakti pada awal November ini. Tentu saja pelantikan ini dilakukan setelah kita menerima rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait karena seperti itu regulasinya,” jelas Efiyar.

Efiyar juga menyatakan bahwa sampai saat ini Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, sama sekali belum berstatus sebagai calon walikota Tanjungpinang.

Karena proses pendaftaran calon walikota Tanjungpinang sendiri belum dimulai. ”Atas dasar itu, saya menilai kurang tepat jika Panwaslu sampai menyatakan akan mendiskualifikasi cawako,” kata Efiyar, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya juga tidak serampangan dalam mempersiapkan mutasi, dan pelantikan terhadap pejabat.

Seluruh pejabat eselon II, lanjut Efiyar, telah mengikuti seleksi lelang terbuka yang dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni 2017. Terutama setelah pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebelum dilantik oleh walikota, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan konsultasi dan koordinasi kepada KASN, hingga sampai mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

”Proses pendaftaran calon Walikota Tanjungpinang belum dimulai kok. Jadi, sampai hari ini sama sekali belum ada calon wali kota di Tanjungpinang. Bahkan, Pak Wali Kota sendiri sama sekali belum mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Tanjungpinang untuk pemilihan walikota tahun 2018,” sebutnya.

Terkait dengan persoalan kata diskualifikasi, sambung Efiar, mungkin bisa saja dipergunakan jika sudah ada calon walikota sesuai dengan tahapannya. ”Hal ini perlu dijelaskan, agar tidak ada persepsi negatif, atau kecurigaan tanpa alasan terkait proses pelantikan dua orang pejabat eselon II tersebut,” tambah Efiyar. (ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here