Komisi I Jangan Lalai, Awasi Kinerja ASN

0
823
BERI ARAHAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memberi arahan kepada sejumlah pejabat Pemprov Kepri untuk terus membina ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. F-istimewa/humas pemprov kepri

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta Komisi I DPRD Kepri yang membidangi pemerintahan agar menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pemerintahan dan juga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

DOMPAK – Komisi I sebagai pelaksana teknis, harus menjalankan tupoksinya dalam pengawasan pemerintahan termasuk memantau kinerja ASN di lingkungan Pemrov Kepri,” kata Jumaga di Dompak Tanjungpinang, baru-baru ini.

Pengawasan ini, jelasnya, mutlak harus dilakukan. Sebab Komisi I DPRD memiliki peran langsung dalam pelaksanaan teknis di lapangan terhadap kinerja ASN dan juga pemerintahan secara kelembagaan.

”Bila tugas pimpinan DPRD merupakan tugas politis, sedangkan komisi-komisi menjalankan tugas teknisnya. Kita sudah surati Komisi I DPRD terkait pengawasan kinerja ASN ini,” ujarnya.

Terkait rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah dilayangkan ke Pemprov Kepri soal ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam pelantikan pejabat di pemrov beberapa waktu lalu, harusnya, dijalankan rekomendasi tersebut dan Komisi I wajib memantunya.

Baca Juga :  Pemprov Anggarkan Rp130 Miliar untuk Pilkada

”Justru saya melihat rekomendasi KASN itu belum dilaksanakan pemprov. Padahal, sebelumnya gubernur dalam permasalahan ini langsung menemui dan meminta petunjuk ke Ketua KASN. Tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dijalankan rekom tersebut,” ujarnya.

Tentunya dalam hal ini Komisi I DPRD Kepri yang membidangi ini harus berperan aktif dengan melakukan kroscek atau mempertanyakan hal tersebut. Sehingga ada kejelasan seperti apa rekomendasi KASN itu. Apabila melanggar, itu akan ada konsekuensi. Misalnya sanksi atau teguran. Atau memang rekomendasi KASN itu bisa diabaikan dan tidak menjadi masalah bagi Pemprov Kepri di kemudian hari.

”Bila tidak menjadi masalah, kita biarkan saja. Namun DPRD sebagi mitra dan juga pengawas pemerintah tentunya harus memberikan masukan terkait ini. Sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Dia juga berharap, ke depan dalam hal rotasi dan mutasi pejabat Pemprov Kepri dilakukan dengan benar, harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak akan meimbulkan permasalahan baik di internal pemprov dan juga di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Ajak Pegawai Berantas Korupsi

”Bila sudah memenuhi aturan dan sesuai prosedur, tentunya tidak akan menjadi masalah dan menjadi polemik di tengah masyarakat dan lingkungan pemprov sendiri. Kita lihat saja nanti apa kelanjutan rekomendasi KASN tersebut,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Pemprov Kepri dalam sepekan melakukan pelantikan dua kali. Pelantikan pertama dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadilah yang melantik puluhan pejabat Eselon III dan IV sebagi pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Kepri. Selang beberapa hari giliran Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melantik kembali lebih dari 20 pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Kepri. Bahkan pelantikan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sekda Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, pelantikan ini merupakan lanjutan pelantikan sebelumnya. Dimana, pejabat ini saat pelantikan pertama di bulan Januari lalu tidak berkesempatan hadir. Dan baru saat ini bisa menghadiri, sehingga baru bisa dilakukan pelantikan.

Baca Juga :  Pendidikan Mesti Disertai Agama

”Pelantikan ini sangat mempengaruhi bagi pejabat yang bersangkutan. Sebab untuk menentukan besaran tunjangan dan juga gaji yang diterima pejabat ini,” jelasnya.

Arif juga menambahkan, memang ada pejabat yang disisipkan dalam pelantikan ini, dimana ada sejumlah jabatan yang kosong karena ada yang mengajukan pindah ke daerah lainnya. Selain itu, tambahnya, ada pengisian jabatan yang memang ditinggalkan karena ada pejabat yang memasuki masa pensiun dan jumlahnya cukup banyak.

”Kalau ada jabatan yang kosong tentunya harus diisi, terutama bila ada pejabat yang sudah memasuki masa pensiun. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pincang,” ujarnya.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here