Komunikasi Penentu Kecepatan Pengesahan

0
495
PENYERAHAN: Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah menyerahkan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan APBD Perubahan 2017 ke DPRD Kota Tanjungpinang. f-ISTIMEWA

Pemko Serahkan Ranperda APBD Perubahan

TANJUNGPINANG – Pemko Tanjungpinang menyerahkan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan APBD Perubahan 2017 ke DPRD Kota Tanjungpinang. Rapat Paripurna di hadiri Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Kamis (20/10). Hadir Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno didampingi Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga. Sedangkan Ahmad Dani tidak hadir karena sakit.

Untuk diketahui, APBD Perubahan Kota Tanjungpinang diprediksikan senilai Rp 789 miliar. Turun sekitar Rp 200 miliar bila di bandingkan target APBD Murni 2017 senilai Rp 1.004 Triliun.

Setelah pengantar nota keuangan, di jadwalkan Senin depan rapat paripurna Pandangan umum (Pandum) dari setiap Fraksi DPRD Tanjungpinang. Dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Tanjungpinang.

Ketua Baleg di DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fensito menuturkan, cepat atau lambatnya pengeahan APBD Perubahan tergantung dari komunikasi antar TAPD dan Banggar DPRD.

”Bila komunikasinya bagus bisa saja cepat. Selama ini saya nilai berjalan biasa saja. Perlu keterbukaan atau transparansi anggaran, jika ini berjalan semua akan cepat,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos. Ia mengaku tak bisa hadir karena sedang di luar daerah mengikuti rapat bersama DPR RI terkait Perda.

Kunci dari pengambilan keputusan termasuk pengesahan yaitu komunikasi. Jika ini berjalan, maka semuanya dapat dilakukan lebih cepat. Terkait mekanisme pembahasan APBD P, ia belum bisa memasyikan. Apakah membentuk Panitia kerja (Panja) atau akan melakukan pembahasan per komisi dengan mitra kerja atau OPD terkait. Ini tergantung dari kebiasaan atau keputusan pimpinan nantinya. ”Sah-sah saja apakah melalui Panja, Pansus atau membahas per komisi nantinya,” ungkapnya.

Begitu juga dengan dua Ranperda lainnya, yaitu penanggulangan kebakaran dan Rabperda inisiatif DPRD terkait Zakat, Infak dan sedekah. Hal ini juga dinilai penting, yang nantinya akan diputuskan melalui Pansus yang di bentuk. Lis menuturkan, untuk mengatasi defist anggaran yang disebabkan berkurangnya dana transfer dari pusat yaitu rasionalisasi atau menunda beberapa kegiatan di setiap OPD.(DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here