Konsultasilah Sebelum Tersangka

0
409
KERJA SAMA: Dari kiri, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Kejati Kepri Yunan Harjaka dan Wakajati Kepri Asri Agung foto bersama usai menandatangani kerja sama, di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, kemarin. F-suhardi/tanjungpinang pos

Yunan Harjaka: Jangan Ada Proyek-proyek Titipan 

Pejabat yang diangkat atas dasar kedekatan atau KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) rawan bermasalah dengan hukum. Pesan ini disampaikan Wakajati Kepri, Asri Agung kepada para pejabat Pemprov Kepri, kemarin.

Dompak – ASRI Agung menekankan, dalam penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA) maupun jajaran di bawahnya untuk menjalankan anggaran daerah harus sesuai dengan kemampuannya. Bukan karena unsur kedekatan.

Ia menegaskan, jangan sekali-sekali menempatkan pejabat pengguna anggaran itu karena kedekatan antara pemimpin dan bawahan. Akan ada efeknya.

”Karena itu akan pasti ada silangnya yang dapat menimbulkan terjadinya penyelidikan (bermasalah hukum, red),” kata Asri memberi arahan di acara Sosialisasi MoU Tim Pengawasan, Pengawal, dan Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Pemprov Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri Dompak, Rabu (8/2).

Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ia menekankan agar program kerja yang dijalankan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga anggaran yang digunakan tepat guna.

Meski demikian, ia yakin para pejabat di Pemprov Kepri dipilih sudah sesuai tahapan-tahapannya serta berkompeten dan teruji.

”Saya yakin program-program yang akan dihasilkan nanti bisa tepat sasaran, terbuka dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Asri juga mengatakan, dalam setiap menjalankan program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah, kepala SKPD tidak wajib meminta pengawalan dari TP4D terlebih untuk kegiatan dengan nilai anggaran kecil. Namun ia memastikan kejaksaan selalu siap membantu bila diminta.

”Jika memang ada SKPD yang mampu dan merasa berkwalitas tanpa pengawalan, kita apresiasi. Namun sepanjang ada permintaan pengawalan, maka TP4D kejaksaan siap bekerjasama,” katanya.

Ia juga meminta, kerja sama yang sudah dijalin Kejati dan Pemprov dimanfaatkan para kepala SKPD. Jika ada hal yang mengganjal dan ragu, sebaiknya cepat dikonsultasikan.

”Jangan pula datang ke kejaksaan setelah ada masalah. Tapi datanglah demi kebaikan bersama,” pesannya.

”Atas dasar itu, melalui MoU dan pendampingan ini, kami mengharapkan dapat dimanfaatkan seluruh SKPD di Provinsi Kepri serta kabupaten/kota dalam melakukan konsultasi, pendampingan, serta penanganan kasus perdata dan tatausaha yang dialamatkan ke pemerintah daerah,” ujar wakajati.

Pendampingan ini hendaknya dilakukan sejak pelaksanaan kegiatan, anggaran, agar pada saat proyek berjalan terhindar dari unsur yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

”Dalam melaksanakan kegiatan perlu ditekankan, profesionalisme, integritas dan akuntabel, hingga sasaran pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan program dan harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kejati Kepri, Yunan Harjaka mengingatkan agar semua pemerintah daerah (Pemda) di Kepri memanfaatkan Memorandum of Understanding (MoU) TP4D Kejati Kepri dengan Pemprov Kepri.

Tujuan MoU tersebut untuk mengawal penggunaan anggaran daerah yang tepat guna dan sesuai peruntukannya. Karena APBD dijalankan agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
Kejati juga meminta para pejabat Pemprov Kepri terbuka.

”Agar penggunaan APBD itu sampai pada tujuannya dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat, mari kita bekerjasama dan saling terbuka dengan adanya MoU TP4D ini,” kata kejati dalam sambutannya.

Menurutnya, untuk menghindari terjadinya persoalan di kemudian hari dan ada keragu-raguan dalam menggunakan anggaran, pemda bersama kejaksaan harus membangun kemitraan dan kerja sama dengan keterbukaan.

Ia juga menambahkan, meski dalam prosesnya TP4D bukan satu instrumen yang sempurna baik dari segi SDM maupun kompetensinya, namun jika dilandasi kesamaan persepsi membangun daerah lebih baik, maka ketidaksempurnaan tersebut akan teratasi.

TP4D, kata dia, dibentuk oleh Jaksa Agung dengan tujuan mengawasi, mengawal kinerja pengguna anggaran daerah mulai dari pembuatan spek, proses lelang dan tahapan-tahapannya.

”TP4D wajib mengawasi bagaimana kinerja pemerintah daerah. Secara teknisnya bagaimana speknya, proses lelangnya, hingga tahapan-tahapannya. Jadi kami imbau jangan ada hal-hal yang ditutupi jika ada pengawalan, semua harus terbuka,” katanya.

Dalam memperlancar proses pendampingan, pihak kejati juga melibatkan auditor BPKB provinsi untuk melakukan audit terhadap penggunaan APBD yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah digunakan dengan tepat atau belum.

Yunan Harjaka memberikan penekanan khusus kepada masing-masing kepala daerah, agar tetap mengutamakan budaya konsultasi dalam pelaksanaan anggaran. Konsultasi tersebut sebagai upaya menghindari persoalan hukum.

”Jangan sampai pengguna anggaran, demi jasa balas budi kepada timses. Saya berharap agar bahaya ini dihindari,” pesan Yunan.

Selain mengingatkan tentang bahaya proyek balas budi, ia juga mengingatkan pejabat Kepri harus tetap mengutamakan konsultasi demi menghindari terjerat masalah hukum karena pengalaman sebelumnya, kata dia, setelah proyek tersebut macet dan disorot publik, baru berbondong-bondong pejabat terkait mendatangi kejaksaan untuk melakukan konsultasi.

”Saya ingin bapak-bapak datang ke kejaksaan sebagai pejabat yang berkonsultasi bukan status tersangka,” tambah Yunan lagi.

Menurut Yunan, penyimpangan dalam penggunaan anggaran disebabkan oleh tiga masalah. Pertama, kepala daerahnya baik tetapi pejabat atau stafnya tidak baik. Kedua, kepala daerahnya tidak baik, pejabat atau stafnya baik. Ketiga parahnya lagi kepala daerah sudah tidak baik, pejabat atau stafnya juga ikut-ikutan tidak baik.

”Inilah gunanya dibentuk TP4D agar kita sama-sama budayakan konsultasi,” terangnya.

Kepada semua peserta, ia mengatakan jangan sampai akibat kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan, pejabat Kepri berpeluang jadi tersangka.

Sambung dia, Kajati Kepri saat ini sangat terbuka lebar apabila mulai diberlakukannya TP4D ini budaya konsultasi pun berjalan baik.

Yunan bahkan menegaskan, dalam pelaksanaan birokrasi dan pembangunan agar berpedoman pada Nawacita sesuai amanat Presiden RI.

Pasalnya, penyimpangan terjadi disebabkan sejumlah hal, tetapi yang paling diharapakan ada kepala daerah yang baik dan birokrat yang baik.

”Jangan ada lagi kegiatan dan proyek titipan-titipan gubernur, Ketua DPRD atau bahkan kepala kejaksaan,” imbuhnya.

Kepada sejumlah kepala dinas dan kepala OPD, Kajati juga menekankan, sepanjang bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak perlu takut dengan aparatur penegak hukum.

”Sepanjang tidak ada masalah yang melawan hukum bapak dan ibu tidak perlu takut. Kami akan terus mendukung kebijakan, kepala daerah asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi jika nyata-nyata melawan hukum, dengan tugas dan kewenangan yang diberikan, kami akan melakukan tindakan,” tegasnya.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi momen yang sangat baik dalam menyatukan visi dan misi, pelaksanaan pembangunan di Kepri.

Hendaknya MoU pendampingan yang sudah ditandatangani tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD dan kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

”Saya menitipkan teman-teman dan saudara kami di daerah, agar melakukan koordinasi dan pendampingan dengan jajaran kejaksaan. Bangun komunikasi, pembinaan, dan emosional dalam menjalankan tugas dan pengabdiaan,” terang Nurdin.

Instruksi Presiden
Presiden RI Joko Widodo sebelumnya sudah mengingatkan lelang jabatan jangan dijadikan ajang korupsi. Salah satu bupati di Pulau Jawa sudah ditangkap lantaran melego jabatan eselon II hingga Rp 400 juta.

Tahun 2015 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengumpulkan para gubernur, bupati, wali kota, kapolda, hingga kementerian dan kejaksaan untuk membahas pembangunan di Indonesia.

Saat itu, Presiden menerima laporan ratusan triliun uang pemerintah terutama milik pemda mengendap di bank. Rupanya, inilah salah satu yang membuat pembangunan lambat, ekonomi pun lambat.

Lantaran di daerah ikut lambat, maka pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Presiden pun mempertanyakan hal ini kepada para kepala daerah. Banyak jawaban mereka yang menyatakan, takut salah jika membangun. Sehingga takut masuk sel.

Presiden pun meminta aparat keamanan memberi waktu kepada pejabat yang diduga korupsi untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dengan waktu tertentu. Tujuan presiden bukan membiarkan korupsi, tapi meminimalisir korupsi dan pembangunan tetap jalan.

Jokowi juga mendekatkan kejaksaan dengan kepala daerah dengan membuat kerja sama pendampingan. Kemudian, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Atas dasar Inpres ini, Jaksa Agung mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indnesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang pembentukan TP4D dan TP4P untuk pusat.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here