Kontekstualisasi Etika Kekuasaan Pemikiran Al-Ghazali

0
581
Rizki Pradana Hidayatulah, S.H.I,M.Sos

Oleh : Rizki Pradana Hidayatulah, S.H.I,M.Sos
Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

Imam Al-Ghazali adalah sebuah nama yang tentunya tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Ia adalah tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Pemikirannya memiliki pengaruh yang kuat di seantero dunia Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Ghazlah sebuah desa dekat Thus di daerah Khurasan pada tahun 450-505 H. Ayahnya seorang tukang pemintal wol yang dalam bahasa Arab disebut Ghazzal. Itu sebabnya, beliau sering dikenal dengan nama al-Ghazali karena konon diambil dari nama profesi ayahnya. Meskipun hanya seorang pemintal wol, ia sangat mencintai ilmu pengetahuan dan rajin menghadiri majelis para ulama. Oleh karenanya, ia sangat mendambakan agar kelak al-Ghazali menjadi seorang ulama besar dan menjadi juru dakwah agama bagi umat Muslim.

Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Beliau mempelajari Fiqih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzkani di kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru pada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fiqih Mazhab Syafi’I, Ilmu debat, Ushul Fiqih, Manthiq, hikmah dan filsafat. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Nidzamul Malik. Kemudian Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di An Nidzamiyah dalam usia 30-an tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Mencapai kedudukan yang sangat tinggi.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, masyarakat dijejali media pemberitaan dengan fenomena-fenomena memprihatinkan terkait dengan pemimpin yang terjerat kasus-kasus komplikatif. Salah satunya adalah tindakan abuse of power yang merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, oranglain ataupun korporasi. Seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, sangat jelas merugikan keuangan negara. Dan biasanya, para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersebut tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya lagi oleh rakyat. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, dimana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Baca Juga :  Tiarapkan Tensi Media Abu-abu!

Di tengah kondisi yang demikian, tampaknya menjadi relevan untuk kembali mengkaji lagi pemikiran al-Ghazali terkait etika kekuasaan. Diharapkan, kepada para penguasa dan kaum elit pemangku kebijakan publik dapat belajar dari al-Ghazali, tentang bagaimana seharusnya memimpin rakyat. Doktrin etika atau kode etik berkuasa yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam bukunya Fadhâihal-Bâthiniyyah adalah sebagai berikut:

Pertama, terbuka terhadap kritikan dan masukan. Seorang penguasa harus terbuka dan bersikap lapang dalam menerima masukan dan kritik dari para ahli di bidangnya. Sebaliknya, al-Ghazali menegaskan bahwa pemimpin agar selalu waspada dan berhati-hati kepada para pemberi nasehat dari kalangan penjilat yang ingin memuaskan keuntungan pribadinya. Sikap keterbukaan ini, dalam sejarah telah diteladankan oleh khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa ar-Rasyid menjabat sebagai pemimpin umat Islam, ia selalu merindukan petuah para ulama dan para ahli yang dapat memberinya masukan dan kritikan. Berkat sikap inilah, ar-Rasyid berhasil menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan bagi rakyatnya.

Kedua, tidak puas dengan dirinya karena merasa bersih, sementara bawahan tetap bertindak korup. Penguasa atau pejabat publik tidak boleh merasa puas dengan keadaan dirinya yang tidak pernah sekalipun berbuat korup (zalim), sementara para bawahan tidak dididik untuk melakukan hal yang sama. Sebab, ketika penguasa membiarkan para pembantunya melakukan kezalimannya, maka akan merusak citra dan kedudukannya. Selain itu, pemimpin yang membiarkan bawahannya bertindak korup maka, ia akan dimintai kelak pertanggungjawaban atas perbuatan zalim bawahannya tersebut. Itu sebabnya, menurut al-Ghazali pemimpin harus mampu mengajarkan bawahannya untuk dapat menaklukkan syahwat duniawinya. Mengajarkan untuk tidak berperilaku ingin memperkaya diri sendiri, tetapi justru sebaliknya, mau mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan rakyat banyak.

Baca Juga :  Konsep Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan (Work-Life Balance) Pada PNS

Ketiga, memosisikan diri sebagai rakyat dan memberikan pelayanan prima kepadanya. Hendaklah seorang penguasa membayangkan dirinya pada posisi sebagai rakyat yang dipimpin. Dengan demikian, ia tahu apa yang seharusnya ia berikan kepada yang dipimpinnya. Bila seorang penguasa tidak senang diperlakukan semena-mena oleh orang lain, berarti rakyat pun tidak senang diperlakukan demikian. Selain itu, sebagai penguasa hendaknya ia tidak menganggap rendah dan terkesan menyepelekan rakyatnya. Menurut al-Ghazali melayani keperluan rakyatnya dengan baik itu jauh lebih mulia ketimbang ibadah sunnah. Suatu ketika, Umar ibn Abdul Aziz seharian penuh melayani rakyatnya. Setelah lelah melayani mereka, beliau masuk ke ruangan istirahatnya untuk menghilangkan kepenatan yang menghimpit dirinya. Tiba-tiba anaknya menghampiri dan berkata: ”wahai ayah, apa yang menjamin engkau bebas dari tuntutan akhirat, sementara rakyatmu menunggu di tempat tugasmu untuk mendapat pelayanan darimu.” Seketika itu, Umar ibn Abdul Aziz bangkit dari tempat duduknya dan langsung pergi ke tempat kerja untuk melayani rakyatnya yang sudah menunggu.

Keempat, tidak bergaya hidup mewah. Para pemimpin juga tidak diperkenankan untuk berlebihan dalam kemewahan. Karena gaya hidup mewah akan mendorong dirinya melakukan berbagai kezaliman yang dibela dengan berbagai argumentatif apologetik. Di samping itu, pemimpin yang gemar bermewah-mewahan secara tidak langsung mendorong bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Di sinilah, pentingnya sifat qana’ah bagi seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan kesederhanaan bagi bawahannya.

Baca Juga :  Pengentasan Kemiskinan atau Peningkatan Kesejahteraan?

Kelima, Menghindari melanggengkan kekuasaan demi kepuasan syahwat politiknya. Bagi al-Ghazali, jabatan merupakan anugerah dari Allah swt. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus mengemban amanah tersebut dengan jujur dan adil. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kekuasaan tersebut diakui sebagai hak milik untuk selama-lamanya, sehingga orang lain tidak diberi kesempatan untuk menikmatainya. Menurut al-Ghazali, hanyalah orang-orang terpilih yang mampu mengemban jabatan pemimpin secara amanah. Itu sebabnya pula, Allah sangat mencintai para pemimpin yang adil dan menjalankan pemerintahannya secara benar. Karena fungsi utama kekuasaan adalah untuk mensejahtehkan rakyatnya. Ironisnya, jika bercermin pada realitas kekinian, nampaknya pemimpin kita masih jauh dari “petuah” yang disampaikan al-Ghazali di atas. Masalah pelayanan publik, hingga kini masih jauh dari harapan masyarakat. Masih banyak pejabat pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya ketimbang kepentingan masyarakat umum. Selain itu, gaya hidup sederhana pun kini kian jarang terlihat dari sosok pemimpin kita. Meskipun juga ada beberapa pejabat publik yang masih mampu mempertahankan kesederhanaannya.

Menjelang pemilu 2019 nanti, sudah saatnya-lah masyarakat untuk bersikap selektif terhadap calon-calon pemimpin masa depan. Pilihlah pemimpin yang bisa melayani rakyatnya, bersedia menerima masukan dan kritik, bergaya sederhana, dan tidak ambisius pada jabatan. Inilah pesan berharga dari al-Ghazali bagi bangsa kita ke depan. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here