Kontribusi APBN untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Kepri

0
697
Desriandi

Oleh: Desriandi
ASN pada Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau

Pertanian merupakan salah satu sektor utama dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Sektor pertanian juga dianggap mampu menyerap tenaga kerjadengan mudah dan cepat serta mampu menciptakan kesejahteraan rakyat sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Memperhatikan kondisi geografis Kepulauan Riau yang sebagian besar berupa laut dan struktur tanah bebatuan dan pertambanganmembawa konsekuensi keterbatasan sektor pertanian bergerak secara optimal. Kendala geografis tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi tantangan untuk menjaga ketahanan pangan Kepri. Dalam beberapa periode menunjukkan bahwa inflasi Kepri didominasi oleh kenaikan harga beras. Ini berarti masih terdapat kekurangan pasokan bahan pangan utamanya beras. Sinyal yang disampaikan BPS dalam beberapa rilisnya mengharapkan perhatian kepada yang satu sektor inidari para pemangku kepentingan perekonomian Kepri.

Pemerintah pusat melalui APBN telah mengalokasikan dana untuk program “Cetak Sawah”yang dikomandoi satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dalam tiga tahun terakhir sebesar Rp29,8 M tahun 2016, Rp35,8M tahun 2017 dan Rp42,8 M pada tahun 2018. Jumlah alokasi dana APBN ini cukup signifikan diperuntukkan bagi daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan berpotensi pengembangan sektor pertanaian melalui pencetakan sawah, khususnya di Kabupaten Lingga dan Natuna untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Problematikadan Dampak
Namun alokasi dana yang selalu meningkat setiap tahun tersebut tidak dibarengi dengan pelaksanaan program dan realisasi anggaran di lapangan. Berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, pagu tahun 2016 sejumlah Rp29,8 miliar hanya terealisasi sebesar 15,52%. Sementara itu untuk Tahun 2017 pagu sebesar Rp35.8 miliar terealisasi38,71% dan untuk Tahun 2018 pagu sebesar Rp42.8 miliar sampai dengan bulan April 2018 belum terealisasi sama sekali.

Perubahan kebijakan akibat ketidakmatangan perencanaan dan penganggaran program “Cetak Sawah” di Kabupaten Lingga dan Natuna pada semester I Tahun Anggaran 2017 membawa dampak signifikan terhadap penyediaan bahan pokok terutama beras pada umumnya di Kepri. Disisi lain Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari wilayah-wilayah yang terdiri dari banyak pulau-pulau terluar, tersebar dan berbatasan dengan negara lain tentu menjadi persoalan tersendiri dari ketersediaan dan lalu lintas pangan. Sedangkan untuk komoditi pangan khusus beras dan sayur-sayuran dipasok dari Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan impor dari Thailand dan Vietnam.

Keterbatasan ketersediaan beras sebagai hasil panen atas yang ditanami sendiri oleh masyarakat di Kepri ini, tentu akan menurunkan daya beli masyarakat karena beras didapat dan di beli dengan harga cukup mahal dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Sementara itu dilihat dari mata pencaharian masyarakat Kepri tergantung dari Nelayan, karena setiap Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa pulau, dengan moda transportasi utamanya adalah dengan Kapal Laut dan Perahu.

Seandainya cetak sawah di Kabupaten Lingga dan Natuna dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan dana yang dialokasikan di APBN sejak 2016 serta dioptimalkan penggunaannya untuk mencapai output yang telah ditentukan pada RKAKL, maka programcetak sawah tersebut dapat memberikan konstribusi terhadap perekonomian rakyat khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan swasembada beras di Provinsi Kepulauan Riau.

Pentingnya Dialog Kinerja Satker(DKS)
Focus Group Discussion (FGD) dengan Satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya yang ditempuh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri sebagai pengelola fiskal di daerah dalam ikut mengatasi dan mencari penyelesaian atas permasalahan program cetak sawah. FGD dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun atau dalam bentuk DKS (Dialog Kinerja Satker) 4 kali dalam setahun.

Permasalahan secara umum akibat minimnya realisasi anggaran dan pelaksanaan program “Cetak Sawah” disebabkan belum matangnya perencanaan dan penganggaran. Dana yang telah teralokasi di awal tahun seringkaliterjadi perubahan pada awal triwulan II atau pada semester II tahun anggaran berjalan. Perubahan kebijakan menjadi salah satu penyebab yang berakibat perubahan alokasi seperti permasalahan yang terjadi di lapangan untuk mengeksekusi dalam pelaksanaankegiatannya. Untuk mencegah terulangnya masalah ini, pemda dan mitra yang terlibat dalam program cetak sawah perlu memastikan seluruh risiko hukum dalam perikatan. Keterlibatan TP4D dalam perikatan sangat penting, selain untuk mengamankan legalitas perikatan, juga pencegahan korupsi.

Kendala lainnya antara lain (1) kurangnya pengetahuan pejabat pengelola perbendaharaan khususnya Bendahara Pengeluaran dan BPP; (2)minimnya Pengetahuan Petugas terhadap membaca SID (Desain/Rancangan) Kegiatan Cetak Sawah; (3) luasan SID cetak sawah yang tersedia di Kab. Lingga lebih kecil dari pagu cetak sawah (pagu lebih besar dari lahan yang tersedia); (4) vegetasi yang berat pada lokasi cetak sawah; (5) terbatasnya alat berat baik di Kab. Lingga maupun di Kab. Natuna, serta alat berat yang ada sering rusak.

Kesimpulan dan Upaya Perbaikan
Dari salah satu hasil Dialog Kinerja Satker (DKS) dan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017, didapatkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah) Provinsi Kepri dan DPRD setempat, Pemda Kab. Lingga dan Natunaantara lain:
1. Mematangkan perencanaan dalam usulan pagu DIPA TAdengan melampirkan RAB, TOR dan dokumen pendukung lainnya seperti SID;
2. Meningkatkan pengetahuan para pejabat pengelola perbendaharaan melalui Bimtek/Sosialisasi untuk Pengelola Keuangan Satker;
3. Meningkatkan kualitas tenaga Ahli/Profesional yang mampu membaca dan menganalisa gambar SID (Desain Sawah);
4. Memilih lokasi pencetakan perluasan sawah yang mudah dilalui oleh alat-alat berat serta kondisi dan jumlah alat-alat berat yang memadai.

Sinkronisasi antara Pemda setempat dengan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan Lokasi/Lahan Cetak perluasan sawah.Untuk masa yang akan datang, agar hasil pertanian dengan menghasilkan padi di Kepri ini, khususnya untuk Kabupaten Lingga dan Natuna demi kesinambungan swasembada pangan terutatama beras. Kedepannya KPA Satuan Kerja dapat berkoordinasi aktif dengan eselon I Kementerian Pertanian, agar kegiatan yang telah dianggarkan di DIPA Satker bersangkutan dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Teknisnya (Juknis), dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Lebih lanjut, hal yang perlu dapat direkomendasikan untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di Kab. Lingga dan Natuna dan Provinsi Kepri pada umumnya antara lain :
1. Perlu ditambah pemilihan lokasi selain dari dua Kabupaten tersebut, demi menjaga stok beras di Provinsi Kepri;
2. Mensinergikan OPD/Dinas terkait Provinsi/Kabupaten dengan Biro Setda masing-masing Daerah yang menangani perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Bisa juga dipergunakan datanya oleh DPRD untuk menampung aspirasi rakyat dari Daerah Pemilihannya;

Bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ikut mendorong tercapainya pencapaian output dalam pelaksanaan anggaran Satker yang bersangkutan, dan secara tidak lansung ikut mempengaruhipencapaian kinerja individu maupun organisasi.

Semoga melalui upaya koordinasi dan dialog serta perhatian semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan OPD pelaksana pencetakan sawah dapat mendorong tercapainya optimalisasi pelaksanaan anggaran. Optimalisasi tersebut pada giliranya dapat memperluas basis area persawahan dan produktivitas tinggi untuk menjaga ketahanan pangan Kepulauan Riau. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here