Kopra Pulau Tujuh dalam Catatan Perjalanan

0
1142
Anastasia Wiwik Swastiwi

Oleh: Anastasia Wiwik Swastiwi
Peneliti Madya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

Pulau Tujuh adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 195. Saat itu, wilayah ini menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau yang diberi status Daerah Otonomi Tingkat II dan dikepalai Bupati sebagai kepala daerah. Berdasarkan Surat Keputusan itu, Pulau Tujuh adalah sebuah Kewedanan yang meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.
Dalam perkembangannya, Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan laiannya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Wilayah Kewedanan Pulau Tujuh sebagian masuk dalam Kabupaten Natuna . Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.Hingga akhir tahun 2008 terjadi pemekaran menjadi 19 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Selatan, Siantan Timur, Siantan Selatan, dan Siantan Tengah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara administrasi pada tahun 2015, Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan rincian 2 (dua) kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa. Kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan, Siantan Tengah, Siantan Selatan, dan Palmatak. Dengan demikian, Pulau Tujuh merujuk pada wilayah Natuna-Anambas (kini).
Natuna-Anambas pada masa Kerajaan Riau-Lingga tercatat dalam Perjanjian antara Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dengan Residen Riau Nieuwenhuyzen tanggal 1 Desember 1857, disebutkan bahwa : Yang menjadi daerah kekuasaan Sultan dalam daerah Kerajaan Melayu Riau Lingga termasuk dalam daerah takluknya yaitu :
1. Pulau Lingga dan pulau-pulau sekitarnya, pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Temiang dan pulau sebelah barat Selat Sebuaya.
2. Pantai pesisir Pulau Sumatera disebut pula; yaitu pulau-pulau yang terletak dan barat Selat Durai. Demikian pula pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Selat Riau, sebelahselatanSingapura dan Pulau Bintan.
3. Di daerah-daerah lainnya pulau-pulau Anambas yang diperintah Pangeran Siantan, Pulau Natuna Besar di bawah pemerintahan Orang Kaya Bunguran. Pulau Natuna sebelah utara diperintah Orang Kaya Pulau Laut, pulau-pulau Natuna selatan di bawah Orang Kaya Subi, Pulau Serasan di bawah Orang Kaya Serasan, Pulau Tambelan di bawah Petinggi Tambelan.
4. Begitu juga daerahInderagiriHilirbagianhilir, Kuala Gaung, Kuala Sapat dan Retih, semuanyamasukkedalamKerajaanMelayuLingga Riau.

Perjanjian itu diperkuat lagi dengan sebuah perjanjian antara Sultan Abdurrahman Muazam Syah dengan Residen Riau Willem Albert De Kan tertanggal 18 Mei 1905. Isi perjanjian tersebut antara lain menyebutkan :
Pasal 2 Ayat 1

Adapun di dalam Kerajaan Melayu Riau-Lingga dan daerah takluknya termasuk : Sekalian pulau-pulau yang termasuk dalam lingkungan Lingga Riau, Batam, Karimun dan pulau-pulau Tujuh kecil, Sekalian pulau-pulau Anambas, Sekalian pulau-pulau Natuna, Sekalian pulau-pulau Tambelan, Sekalian pesisir pulau Perca (Sumatera) di sebelah utara Kuala-kuala Inderagiri yang bernama Danai, Kateman, Mandah, Igal, dan gaung di sebelah selatan Kuala Inderagiri yang bernama Retih.

Stbl. 1911 No 599, wilayah Pulau Tujuh (Natuna-Anambas) ditempati seorang “Amir” setara Camat (kini) oleh Sultan Riau-Lingga untuk mendampingi Datok-datok (Datok Kaya) selaku tokong Pulau (Penguasa Pulau) yang terdiri 7 (tujuh) orang Datok yaitu : Datok Kaya Jemaja, Datok Kaya Siantan, Datok Kaya Tambelan, Datok Kaya Serasan, Datok Kaya Pulau Subi, Datok Kaya Pulau Laut, Datuk Kaya Bunguran

Ketujuh Datok Kaya ini langsung sebagai pemegang adat dan kepada adat setempat yang mengatur system pemerintahan tradisional. Seorang Amir yang ditempati atau diangkat oleh Sultan atas persetujuan Residen Riau, adalah sebagai pejabat yang membantuKontelir dan segala laporan tentang keadaan wilayah kerjanya harus melapor ke Tarempa tempat kedudukan Kontelir Belanda (Wedana).

Tahun 1913, Kerajaan Riau-Lingga berakhir. Oleh karena itu, daerah kekuasaan KerajaanRiau-Linggalangsung diperintah oleh Belanda dibawah pimpinan seorang Resident. Pemerintahan di PulauTujuh (Natuna-Anambas) diaturdenganStbl. 1913 No. 19 dan ditetapkan berlakunya kepala-kepala distrik sebagai berikut : Kepala Distrik Tarempa, Kepala Distrik Sedanau, Kepala Distrik Serasan

Jabatan Kepala Distrik tersebut adalah mantan-mantan Amir dan Datuk Kaya. Sedangkan dari sembilan daerah datuk kaya yang ditetapkan sultan sebelumnya masing-masing: Pulau Laut, Pulau Bunguran, Pulau Panjang, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Siantan, Letung, Ulu Maras, Kuala Maras, diciutkan hanya menjadi dua kawasan Datuk Kaya yaitu Orang Kaya Bunguran dan Orang Kaya Pulau Laut. Sedangkan Datuk Kaya lainnya diberhentikan karena korupsi. Di bawah distrik dan onderdistrik terdapat kepala-kepala kampung yang digaji.
Dalam konteks ekonomi maritim, pertahanandan ketahanan wilayah, adalah sektor yang sangatstrategis. Maka potensi kelautan itu memerlukan banteng pertahanan dan keamanan, dan itu adalah banteng masuk ke Indonesia karena Kepulauan Riau khususnya Pulau Tujuh (Natuna-Anambas) adalah kawasan perbatasan terdepan dengan luas perairan dan garis pantai yang luar biasa panjangnya.

Perekonomian Pulau Tujuh
Berdasarkan naskah Pohon Perhimpunan Peri Perjalanan ditulis oleh Raja Ali Kelana pada 1313 Hijrah bertepatan tahun 1896 M di Kepulauan Riau, mayoritas penduduk Pulau Tujuh adalah Melayu, namun terdapat juga penduduk Cina. Mereka berprofesi sebagai pedagang dengan cara membuka kedai. Peranan mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga mengumpulkan hasil kebun mereka berupa kelapa. Orang Cina bersedia menampung kelapa tersebut.Meskipun hubungan orang Melayu dan orang Cina saling membutuhkan tetapi hubungan mereka seringkali renggang. Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat Pulau Tujuh selain sebagai nelayan adalah berkebun kelapa dan rumbia. Dari hasil berkebun tersebut, setiap tahunnya menghasilkan 1500 – 2500 buah per kampung. Dalam satu kampung rata-rata terdiri atas 350 kepala keluarga, dengan total jumlah penduduk per kampung mencapai 1750 jiwa.

Pernyataan itu diperkuat catatan Antoine Cabaton (2015) bahwa di Kepulauan Natuna-Anambas terutama Bunguran pada abad itu, dihuni oleh 1.000 jiwa manusia, orang Laut, Melayu, dan Cina, yang hidup sebagai nelayan dan dari kelapa. Pulau-pulau lainnya hanya berpenghunikan total 1.400 jiwa seluruhnya yang tergolong lebih sulit kehidupan ekonominya dibanding orang-orang di Bunguran. Sedangkan sembilan puluh enam pulau kecil dengan hutan dan pegunungan yang membentuk kelompok Anambas dihuni sekitar 4.000 penduduk. Mereka mengolah sagu-sawit dan kelapa yang diolah menjadi kopra. Mereka memancing, membangun perahu, dan mengekspor sedikit kayu bangunan ke Singapura. Perdagangan utama pulau ini adalah dari satu sisi ke sisi lainnya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Karena perdagangan pulau ini terutama berada di tangan orang Cina, maka keuntungan yang diperoleh penduduk pribumi nyaris kecil.

Kopra, Koperasi dan Kebijakan Penguasa
Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Untuk membuat kopra yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat sekitar 3-4 kg. Proses kopra bisa dilakukan dengan cara 4 (empat) macam yaitu dengan pengeringan di bawah sinar matahari (sun drying), pengeringan dengan pengasapan di atas api (smoke curing or drying), pengeringan dengan pemanasan tidak langsung (indirect drying) dan pengeringan menggunakan solar system (tenaga panas matahari). Pemilik kelapa biasanya segera menjual kopra kepada para pengepul dengan harapan segera mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here