Kota Budaya dan Berkiblat pada Kekayaan Sejarah dan Tradisi

0
245
Dedi Arman

Oleh: Dedi Arman
ASN BPNB Kepri

Tanjungpinang Kota Budaya
Sebutan Kota Tanjungpinang sebagai kota pendidikan, itu sesuatu yang wajar. Sejumlah perguruan tinggi terus tumbuh di Tanjungpinang. Mahasiswa dari sejumlah daerah ramai menuntut ilmu di kota ini. Sebutan Tanjungpinang sebagai kota perdagangan, siapa yang bisa membantah. Para pedagang dari sejumlah kabupaten di Kepri, seperti Lingga, Anambas, Natuna, Bintan maupun Karimun banyak mengantungkan pasokan dagangannya dari Tanjungpinang. Kebutuhan masyarakat pulau-pulau itu banyak dipasok dari Tanjungpinang. Tanjungpinang juga cocok disebut kota jasa. Sebagai ibukota provinsi Kepri, Tanjungpinang ramai karena aktivitas sektor jasa. Banyak instansi vertikal ada di Tanjungpinang, termasuk juga ramai berdirinya perbankan. Hotel ramai karena aktivitas tamu konvensi, seperti seminar, rapat atau pertemuan.

Dari berbagai potensi itu, jangan dilupakan Kota Tanjungpinang sebagai kota budaya. Tanjungpinang dikenal karena kaya potensi sejarah dan budaya. Hasil survei yang cukup menarik dilakukan Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal yang bekerja sama dengan Komunitas Bakti Bangsa. Survei menyimpulkan Tanjungpinang disukai sebagai kota budaya. Berdasarkan hasil survei pada 1-9 Oktober 2012, diperoleh informasi bahwa jumlah responden yang menginginkan Tanjungpinang menjadi kota budaya dan pariwisata sebanyak 41,51 persen dari 425 responden yang tersebar di kota itu. Sementara responden yang menginginkan Tanjungpinang menjadi kota pendidikan sebanyak 31,19 persen. Responden yang memiliki Tanjungpinang sebagai kota perdagangan sebanyak 14,68 persen dan kota industri 12,61 persen. (https://kepri.antaranews.com, 13/10/ 2012).

Pilihan Tanjungpinang sebagain kota perdagangan dan kota industri direspons sedikit oleh masyarakat, lantaran kemungkinan masyarakat menilai wajah Kota Batam yang berdekatan dengan Tanjungpinang lebih tepat untuk dijadikan kota industri dan perdagangan. Batam memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi kota industri dan perdagangan. Sedangkan Tanjungpinang layak menjadi kota budaya, pariwisata dan pendidikan. Survei yang dilakukan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kota Tanjungpinang ke depannya.

Bidang kebudayaan belum jadi perhatian utama Pemko Tanjungpinang dalam sektor pembangunan. Hal ini bisa dicermati dalam visi misi Walikota Tanjungpinang tahun 2013-2018 yang tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahanan yang bersih, transparansi, akuntabel serta melayani. Dalam mewujudkan visi itu, ada delapan misi. Yakni: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (modal sosial) dengan menjamin kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan kehidupan yang agamis dan berbudaya, demokratis serta berkesetaraan gender dalam bingkai Pancasila. 4. Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable yang berorientasi pada pelayanan publik. 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan mengutamakan keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang. 6. Mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah. 7. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pemuda dan olah raga. 8. Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penataan ruang yang efektif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. (https://sipd.kemendagri.go.id, diakses 20 Agustus 2018).

Pengembangan budaya daerah memang dimasukkan dalam misi itu, namun dalam penjabarannya tetap saja sektor budaya tak jadi perhatian utama. Padahal suka tidak suka bidang kebudayaan menjadi kekuatan Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang menjadi kota budaya lebih banyak mendapat dukungan dan aspirasi dari masyarakat ketimbang menjadikan Tanjungpinang kota perdagangan, kota pendidikan, atau kota jasa.

Visi kebudayaan nampaknya tertumpang pada pasangan Walikota Tanjungpinang yang baru dilantik. Syahrul-Rahma memiliki visi budaya dalam pemaparannya saat debat Pilkada Tanjungpinang. Visinya adalah Tanjungpinang sebagai Kota Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani. Visi itu diwujudkan dalam lima misi, yaitu: 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya dan berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.2.Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan berkebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan 4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten. 5.Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata, serta menciptakan iklim inventasi yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan. (http://kota-tanjungpinang.kpu.go.id/diakses 20 Agustus 2018).

Dalam lima misi itu tergambar adanya perhatian pada pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Tak hanya budaya lokal, juga ada upaya keinginan meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi misi Syahrul Rahma bidang kebudayaan lebih jelas dan Nampak ketimbangan dua kepala daerah sebelumnya. Namun, hal ini baru di atas kertas dan perlu diwujudkan dalam program kerja dalam penjabaran visi misi tersebut. Dari keinginan dalam pengembangan menjadikan Tanjungpinang sebagai kota budaya, perlu dibuat strategi. Hal ini agar visi yang agung itu tak tinggal hanya sebagai janji kampanye dan tak terealisasi dalam program kegiatan Pemko Tanjungpinang ke depannya. Beranjak dari fakta ini, tulisan ini mengupas bagaimana strategi pengembangan Tanjungpinang sebagai kota budaya harus berkiblat pada kekayaan sejarah dan tradisi yang dimiliki Kota Gurindam Negeri Pantun ini.

Strategi Pengembangan Kota Budaya
Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan pada dasarnya dilaksanakan untuk mengetengahkan nilai-nilai kebudayaan guna memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Kebijakan yang dikembangkan dalam melaksanakan program ini adalah mengembangkan kebudayaan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan adab masyarakat Indonesia.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan pada dasarnya masih tingginya sifat materialisme di masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menurunnya akhlak moralitas pada sebagian masyarakat. Di samping itu permasalahan yang mendesak dalam pembangunan kebudayaan adalah adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat pengelolaan aset-aset budaya baik yang bersifat intangible (tak benda) ataupun tangible (benda), terutama yang berada di daerah. Pengelolaan dan masih lemah terhadap aset dan pemahaman keragamaan budaya terlihat belum adanya kriteria yang jelas dalam pengamanan aset kebudayaan terutama aset kebudayaan yang berskala daerah,nasional dan internasional. Ketidakjelasan tersebut tercermin dari ketidakpedulian terhadap keberadaan aset budaya tersebut. (Sastrayuda,2010).

Dalam pengembangan Tanjungpinang sebagai kota budaya hal yang mutlak harus dilakukan adalah pelestarian budaya. Pelestarian budaya terbagi dua, yakni pelestarian cagar budaya dan pelestarian nilai budaya. Faktor kesejarahan dan budaya Melayu menjadi faktor utama daya tarik wisatawan asing dari Singapura dan Malaysia berkunjung ke Tanjungpinang. Tulisan M Juramasi Esram menyebutkan, wisatawan mancanegara yang datang ke Tanjungpinang umumnya berasal dari negara Singapura dan Malaysia. Banyaknya wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang datang bisa dipahami karena kedekatan jarak geografis, sejarah dan sosial budaya. Motivasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Tanjungpinang, khususnya Singapura dan Malaysia erat kaitannya dengan keberadaan objek-objek wisata sejarah dan sosial budaya yang terdapat di kota ini. Dengan demikian motif kunjungan mereka termasuk ke dalam kategori menikmati dan mengagumi kekayaan sejarah dan seni budaya Kota Tanjungpinang. Di sisi lain, banyak juga wisatawan tersebut yang datang karena adanya hubungan kekerabatan (etnis Melayu) dengan sanak saudara yang ada di Kota Tanjungpinang. (Esram,2006:5).

Minat wisatawan domestik dan mancanegara berbeda-beda. Wisatawan domestik memiliki minat wisata sejarah, kunjungan dinas pemerintahan dan transit untuk menuju objek wisata ke daerah lain. Wisatawan mancanegara didominasi oleh turis Singapura (71.500 orang) dan Malaysia (13.500 orang) data per 2013. Angka kunjungan tahun 2016 juga menunjukkan fenomena yang sama. Tahun 2016, angka kunjungan turis Singapura 63.672, turis Malaysia 12.203, Filipina 1.850. (Safira,2017).

Pembentukan Perda Cagar Budaya dan TACB
Ada hal mendesak yang dibutuhkan Tanjungpinang dalam bidang pelestarian cagar budaya. Hingga saat ini Tanjungpinang belum memiliki Perda Cagar Budaya. Perda ini menjadi modal dan dasar dalam perlindungan cagar budaya yang dimiliki Tanjungpinang. Penetapan kawasan cagar budaya, adanya kasus pengrusakan cagar budaya kondisi-kondisi ini diatur dalam pasal-pasal Perda Cagar Budaya. Manfaat utama dari Perda Cagar Budaya adalah untuk perlindungan, pelestarian dan pengelolaan asset cagar budaya di wilayah Kabupaten/Kota / Propinsi. Adanya legalisasi Perda Cagar Budaya untuk mengantisipasi cagar budaya mempunyai status kepemilikan yang tetap aman. Sejauh ini Provinsi Kepri, Kabupaten Lingga yang telah memiliki Perda Cagar Budaya dan TACB. Kabupaten Bintan juga telah memiliki TACB.

Pelestarian dalam konteks cagar budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain, hakekat dari pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (sustainable activity) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya.

Paradigma pengelolaan cagar budaya dewasa ini, diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa setiap upaya pengelolaan cagar budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dengan tegas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya harus lebih ditingkatkan. Paradigma pengelolaan Cagar Budaya tidak lagi hanya ditujukan untuk kepentingan akademik semata, tetapi harus meliputi kepentingan idiologik dan juga ekonomik. Oleh karena itu, untuk mencapai ketiga kepentingan tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan juga sektor swasta.

Dalam pelestarian cagar budaya, Pemko Tanjungpinang harus banyak berkoordinasi dan bersinergi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumbar yang wilayah kerjanya mencakup Sumbar, Riau dan Kepri. BPCB memiliki kewenangan dalam hal pelestarian cagar budaya ini. Kasus-kasus pelanggaran cagar budaya dapat diselesaikan dengan adanya koordinasi yang bagus antara kedua pihak. BPCB memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) cagar budaya. BPCB Sumbar dan Pemko Tanjungpinang dengan koordinasi yang baik dapat menjaga aset berupa situs sejarah yang menjadi khasanah berharga Kota Tanjungpinang. BPCB Sumbar yang merupakan UPT Kemdikbud di daerah juga memiliki kewenangan dalam merehab cagar budaya.

Dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang cagar budaya, Pemko Tanjungpinang juga dapat memanfaatkan BPCB Sumbar. Instansi itu memiliki SDM cagar budaya yang mumpuni. Pembentukan tim ahli cagar budaya (TACB) Tanjungpinang juga kebutuhan yang mendesak. Pemprov Kepri, Pemkab Lingga dan Pemkab Bintan sudah memiliki TACB ini. Dalam TACB ini tergabung para tenaga ahli dari berbagai bidang yang nantinya memiliki kewenangan dalam pelestarian cagar budaya. Penetapan benda atau kawasan cagar budaya harus didahului rekomendasi atau masukan TACB ini.

Selain pelestarian cagar budaya, pelestarian nilai budaya yang sifatnya non fisik juga harus jadi perhatian. Pelestarian khasanah budaya lokal Tanjungpinang, baik itu kesenian, upacara ritual, kuliner juga sangat penting. Situs situs sejarah kekurangan maknanya kalau di daerah itu tradisinya sudah hilang. Wisatawan datang tak hanya melihat peninggalan sejarah, tapi juga tertarik menikmati budaya lokal, seperti kesenian, permainan tradisional maupun kuliner. Alangkah lucu kalau Kota Tanjungpinang yang berslogan Kota Gurindam Negeri Pantun, namun masyarakatnya terasing dengan gurindam dan pantun. Alangkah naïf kalau kedua tradisi lisan itu menghilang dari Tanjungpinang.

Dalam pelestarian nilai budaya, Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mesti banyak berkoordinasi dan bersinergi dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri selaku perpanjangan tangan Kemdikbud di daerah dalam pelestarian nilai budaya.

Berbagai kekayaan nilai budaya Tanjungpinang harus diinvetarisir untuk dicatat dan diajukan sebagai WBTB Indonesia. Sejauh ini baru sedikit karya budaya dari Tanjungpinang yang ditetapkan jadi WBTB Indonesia kalah jauh dari Kabupaten Lingga.

Pengembangan kota budaya melalui pelestarian budaya, Pemko Tanjungpinang harus meninggalkan kebiasaan lama. Aktivitas budaya terfokus pada event-event atau kegiatan dan melupakan pelestarian budaya. Event-event kebudayaan kecendrungannya menghabiskan anggaran yang besar, disisi lain tidak berdampak besar pada pelestarian budaya. Alangkah hebat kalau Pemko Tanjungpinang fokus dalam pelestarian cagar budaya dan nilai budaya. Mendata cagar-cagar budaya yang ada dan mempercantik kerjasama dengan BPCB Sumbar. Begitu juga aktif dalam pelestarian nilai budaya, seperti tari-tarian, tradisi lisan maupun kuliner. Maestro budaya harus didata dan diperhatikan. Mereka yang menjadi penyelamat joget dangkong, pantun, gurindam atau tradisi lain. Database budayawan, seniman atau penggiat seni itu tak boleh dianggap sepele.

Pelestarian cagar dan nilai budaya tak ada artinya jika tak menyasar pada generasi muda selaku generasi penerus. Disinilah pentingnya muatan local (Mulok) budaya Melayu. Adanya mata pelajaran muatan lokal budaya Melayu jangan sebatas wacana dan jangan sebatas mengajarkan Arab Melayu. Anak-anak sekolah di Tanjungpinang mesti diajarkan tradisi lokal, seperti gurindam, gasing, pantun, makyong, joget dangkong.

Mempertegas Branding Kota Budaya
Pemko Tanjungpinang sejak lama telah berupaya membuat identitas kota (city branding) dengan survei ke sejumlah kota-kota di tanah air dan luar negeri, seperti Solo, Yogya, Amsterdam dan Athena Yunani. Tujuannya agar mudah mempromosikan Tanjungpinang dan bersaing-saing dengan kota-kota lainnya. Dari empat kota itu, bisa diambil contoh bagaimana kota itu maju dengan potensi kesejarahan dan kebudayaan yang ada di wilayahnya, seperti halnya juga kota Tanjungpinang. (Safira,2017).

Pada tahun 2010 juga pernah dilakukan penelitian mengenai city branding ini dengan ditangani oleh Bappeda Bagian Perencanaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. Dari penelitian ini pemerintah ingin terus menggalakkan city branding Kota Tanjungpinang dengan menggunakan slogan Kota Gurindam negeri Pantun. Selain itu, tetap program utama dalam membranding kota ini adalah peningkatan infrastruktur pariwisata. Tahun 2015 Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali membuat Tim city branding. Berbeda dengan sebelumnya dari penelitian ini tim mendapat slogan baru untuk membranding Kota Tanjungpiang yaitu “Inspiring City”. Namun, slogan ini tidak disetujui oleh berbagai SKPD. Mereka menganggap slogan yang lama yakni Kota Gurindam Negeri Pantun lebih cocok sebagai slogan Kota Tanjungpinang.

Slogan Kota Gurindam Negeri Pantun sudah bagus, tapi yang terpenting menjadikan itu tak sekedar slogan tapi juga ada tingkah laku dan keseharian masyarakat Tanjungpinang. Menjadikan gurindam dan pantun hidup subur dan tumbuh ditengah masyarakat. Hal yang paling penting adalah mempertegas branding Tanjungpinang sebagai kota budaya. Nantinya disosialisasikan secara masif ke masyarakat sehingga menyadari bahwa kota yang dicintainya ini adalah kota budaya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here