Kotak Suara Berbahan Duplex

0
151
Aswin Nasution

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Sriwati mengatakan, kotak suara berbahan duplex (karton kedap air). Sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April 2019 nanti, kotak suara kedap air sudah digunakan pada Pemilu 2014 lalu.

”Kenapa sekarang kita mulai permasalahkan kotak suara berbahan duplex itu,” kata Sriwati kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (19/12).

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution menambahkan, ide kotak suara berbahan duplex bermula dari penjelasan di Pasal 341 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 tahun 2017, yang mengamanatkan kotak suara harus transparan. UU ini bukan bikinan KPU. Tapi, produk pemerintah dan DPR.

Lalu soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yang lain), UU Nomor 7 tahun 2017 di pasal 341 ayat (3) memberi mandat yang tegas kepada KPU utk mengatur dalam Peraturan KPU.

Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif bahan, KPU mengusulkan penggunaan bahan duplex, atau karton kedap air, serta transparan satu sisi. Bahan ini berbeda dengan kardus mie instan atau air kemasan.

Usulan KPU ini dituangkan dalam draf PKPU tentang logistik, dan dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi 2), yang di dalamnya ada semua wakil parpol. Pembahasan berlangsung pada Maret 2018 lalu, dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out.

”Memang dalam menyusun PKPU, kami (KPU, red) wajib konsultasi (meskipun hasilnya tidak mengikat),” ucap dia.

Setelah RDP itu, draf PKPU diajukan ke Kemenkumham untuk diundangkan. Dan di Kemenkumham tidak ada koreksi sama sekali misalnya karena bertentangan dengan UU lain atau yang lebih tinggi.

Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada 24 April 2018 yang pada pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yang transparan satu sisi.

Jadi, dalam menentukan bahan karton kedap air serta transparan satu sisi itu, KPU tidak bisa menetapkan sepihak. Namun, melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum RDP.

Nah, di DPR kan ada wakil-wakil semua parpol. Termasuk parpol pendukung pasangan capres dan cawapres.

Kotak suara aluminium itu diproduksi pada Pemilu 2004. Seiring berjalan waktu, kotak suara itu jumlahnya makin berkurang. Ada yg penyok, lepas kaitannya, atau hangus dibakar.

Nah, kekurangan pada Pemilu 2009 ditutupi dengan kotak aluminium lagi. Lalu kekurangan pada pemilu 2014 sekitar 40 persen sampai 50 persen ditutup dengan kotak kardus.

Pada, Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018, kekurangan itu juga ditutupi dengan kotak berbahan kardus. Jadi, bahan kardus ini sudah lama dipakai. Tapi baru untuk menutupi kekurangan.

”Dan dulu-dulu tidak ada yang ribut seperti ini,” terang dia.

Untuk Pemilu 2019 ada mandat dari UU nomor 7 tahun 2017 untuk menggunakan kotak suara transparan. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here