KPH Janjikan Bantu Pemutihan Lahan Warga

0
116
WARGA Lancang Kuning mempertanyakan soal status kepemilikan lahan, di sela sosialiasi kehutanan, baru-baru ini. F-jendaras/TANJUNGPINSNG POS

TANJUNGUBAN – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit IV Tanjungpinang-Bintan, Provinsi Kepri berjanji, pihaknya akan membantu masyarakat untuk usulan pemutihan lahan warga. Seperti lahan yang dikuasai warga di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara.

Janji ini disampaikan Andi Perwakilan dari KPH Unit IV Kepri, Rabu (14/11) saat menjawab pertanyaan mengenai kabar usulan Desa Lancang Kuning, akan dijadikan kawasan hutan lindung.

Ia mengatakan, soal kabar usulan hutan lindung di Desa Lancang Kuning, sangat kontradiktif dengan kegiatan usulan pemutihan lahan (tora), yang baru saja disosialisasikan sebulan lalu.

”Saya tidak mau menjawa soal kabar Desa Lancang Kuning akan dijadikan hutan lindung seluruhnya. Karena, kami justru ingin membantu masyarakat untuk pemutihan lahan di kawasan hijau, yang selama ini sudah ditempati warga dan memiliki dasar kepemilikan yang sah,” tegasnya.

Ia menerangkan, kondisi kawasan hijau di seluruh wilayah Desa Lancang Kuning benar adanya, dan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015. Namun harus dipahami, jika kawasan hijau tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan hutan. Ada hutan lindung, hutan produksi dan hutan lainnya.

”Jadi, kami hanya menerapkan aturan saja. Namun kami sangat menghargai, dan tidak akan mengganggu hak warga yang memiliki dasar yang sah. Kami melihat ada sertifikat dan alas hak yang sudah ada puluhan tahun. Itu kami akui dan tidak akan kami ganggu gugat,” sebutnya.

Namun, ia menegaskan, bila ada warga yang memiliki hak atas tanah tidak sesuai prosedur, atau di palsukan atau mal administrasi, maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada.

”Kemarin, kami ada temukan lahan seluas 1,3 hektare yang tertulis milik Tan Asoi. Alas hak tersebut kami dapatkan, setelah seminggu kami meminta. Di atas lahan tersebut akan dibuat kavlingan lahan, dan itu adalah kawasan hutan lindung,” jelasnya.

”Suratnya itu diterbitkan Juli 2018 oleh pejabat terkait. Namun, kami merasa itu aneh. Karena dasar pembuatannya juga diragukan. Saat kami meminta bukti hak, yang bersangkutan mengatakan ada di kecamatan. Seharusnya hak itu pemilik yang memegang,” sambungnya.

Andi berjanjai akan terus mengecek hak-hak warga, guna disampaikan ke pimpinan. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here