KPK Beri Pilihan, Tunjangan atau Upah Pungut

0
274
Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution mengadakan pertemuan dengan DPRD Batam, Selass (7/2) sore. F-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Sejak tahun 2017 lalu, upah pungut dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Batam ditiadakan, karena pungutan dilakukan PLN Batam. Namun pajak dari sektor lain, masih tetap menggunakan upah pungut. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pegawai dan pejabat Pemko Batam memilih, antara upah pungut atau tunjangan.

Imbauan itu disampaikan Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution yang akrab dipanggil Coki, Selass (7/2) sore saat pertemuan dengan DPRD Batam. ”Besok saya sarankan, tunjangan dan upah pungut tidak diterima. Harus dipilih satu. Jadi tinggal pilih salah satu,” tegasnya.

Diakuinya, saran akan disampaikan karena KPK ingin membantu pemerintahan di daerah, tidak melakukan korupsi. KPK juga berencana di Batam akan memberikan pendampingan dalam pencegahan korupsi di sektor strategis. ”KPK berikan pendampingan untuk beberapa sektor di Batam. Pencegahan korupsi sektor strategis,” ungkapnya.

Disampaikannya, yang strategis untuk diawasi karena anggaran besar, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan rawan korupsi. Bidang dimaksud, ada kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, pekerjaan umum, Dukcapil, Pertanahan/Perkim, Pengelolaan aset daerah, Pengelolaan SDA, Perhubungan dan Pemberdayaan. ”Bisa nggak KPK diberikan ruang lebih besar untuk mengawasi,” jelasnya.

KPK yakin, jika diberikan tempat untuk mengawasi, maka penggunaan anggaran akan lebih efektif. Selain itu, Batam bisa dibantu KPK untuk menaikkan pajak. ”Di DKI juga gitu tahun lalu. Akhirnya di sana pendapatan naik Rp 5 triliun dari situ (optimalisasi pendapatan pajak),” beber Coki.

Disebutkannya, persoalan anggaran masih di temukan di Batam. Termasuk potongan-potongan yang dilakukan Bendahara di Pemko, seperti di RSUD. Termasuk honorer mengalami potongan honor.

”Potongan-potongan dari bendahara banyak. Hingga saat ini mereka tidak tahu berapa sebenarnya honor yang harus dibayarkan. Mohon kawan-kawan di RSUD itu dijagain,” cetusnya.

Diharapkan, setelah pihaknya masuk di sistem Pemko, ke depan tidak ada lagi potongan yang di luar ketentuan. ”Makanya kita ingin bantu kerja sama pencegahan sektor strategis,” harapnya.

Coki juga meminta agar Pemko Batam menerapkan sistem online di semua sistemnya. Terutama untuk sektor pajak. Menurutnya, untuk online, tidak butuh biaya besar. Jika anggaran tidak cukup, KPK diakui siap membantu mencari sistem yang lebih murah. Hal itu di daerah lain di wilayah Timur Indonesia.

”Batam online dong. Masa manual. Bahkan di daerah lain, yang restoran kecil saja sudah pakai. Biarpun alat kecil, penting bisa merekam. Kita bisa lihat Bandung, Jawa Barat, semua pakai itu,” tegasnya.

Terkait dengan sistem online ini, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendukung saran KPK. Bahkan dewan diakui sejak dulu sudah mendorong Pemko menerapkan sistem online untuk penerimaan pajak. Bahkan untuk perencanaan program, pihaknya sudah mendorong digunakan online.

”Tahun lalu, hotel dan restoran sudah 60 menggunakan online. Tahun ini ditambah 200, itu kita anggarkan. Kita minta di perencanaan, juga menggunakan sistem online,” jelas Nuryanto.

Sementara anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, sistem online yang sudah lama didorong diterapkan Batam. Karena itu, pihaknya meminta agar KPK mendorong Pemko menggunakan sistem online dipenerimaan pajak dan pengelolaannya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here