KPK dan Empat Kementerian Bahas Ranperda Pesisir

0
57
Ing Iskandarsyah

TANJUNGPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta empat kementerian akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kepri, Selasa (4/12) hari ini.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, pembahasan hari ini sekaligus untuk mengonsultasikan terkait penolakan Pemko Batam untuk beberapa sektor di Batam.

Dijelaskannya, wewenang laut 0-12 mil sudah dialihkan ke provinsi sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, permintaan Pemko Batam tetap harus dibahas.

”Yang menjadi keberatan Pemko Batam kita hargai. Tapi kita hormati juga provinsi dan 6 kab kota lainnya. Provinsi sebaiknya membahas ini dengan Pemko. Karena Perda RZWP3K sangat ditunggu juga oleh masyarakat dan pelaku usaha,” jelas Ing Iskandarsyah, kemarin.

Saat pembahasan hari ini, mereka akan konsultasi dengan pihak kementerian. Dan pertemuan hari ini akan dikoordinir Kemenko Maritim. Ikut juga dari kementerian lain seperti Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup serta KPK.

Harusnya, kata politisi PKS ini, KKP tidak gegabah merespon permintaan Pemko Batam tersebut. Tapi nanti akan dikoordinasikan dengan Menko Maritim.

Ia mengatakan, keberatan dari Pemko Batam untuk beberapa titik kebijakan ruang saja. Semua itu masih bisa dikoordinasikan. ”Kita konsultasikan besok, lihat kondisi lapangan nanti,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pansus sudah mengundang kepala daerah di Kepri termasuk Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membahas hal ini. Hanya saja, dari BP Batam mengutus stafnya.

Untuk membahas Ranperda ini, Pansus harus keliling dan melakukan pembahasan dengan berbagai pihak. Termasuk melakukan pertemuan dengan Bupati Natuna Hamid Rizal di Natuna.

Pansus meminta masukan-masukan dari masing-masing kepala daerah. Termasuk dari Bupati Anambas yang meminta agar lokasi budidaya di Anambas diperluas dari sebelumnya 20 ribu hektare menjadi 100 ribu hektare.

Tantangan Pansus saat ini adalah mengenai keberatan Pemko Batam tersebut dan sudah ditanggapi pihak KKP. Jika tidak segera diselesaikan, maka Perda ini berkemungkinan besar tidak bisa disahkan tahun 2018 ini.

Apabila perda ini tak bisa disahkan tahun ini, maka tahun 2019 pun tidak bisa dilanjutkan pembahasannya. Sebab anggarannya tidak dialokasikan di APBD murni 2019. Perda ini rencananya disahkan akhir tahun ini juga.

Dengan demikian, investor yang hendak masuk dan membuka usaha di bidang kelautan harus menunggu hingga tahun 2020 nanti. Padahal, sudah banyak investor budidaya ikan yang menunggu perda ini.

Walikota Batam telah mengirim surat kepada KKP yang isinya pertama menyatakan tidak menyetujui di wilayah Batam ada pertambangan pasir laut.

Kedua, Pemko Batam menolak adanya pengelolaan laut Batam untuk dijadikan sebagai area labuh jangkar kapal. Ketiga, Pemko Batam juga menolak di wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Dengan adanya keberatan Pemko Batam ini, Menteri KKP ini telah mendisposisi agar permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dulu di daerah. Pemprov dan Pemko Batam harus menyelesaikan persoalan ini sebelum mengesahkan Ranperda RZWP3K ini.

Ranperda RZWP3K ini aturannya berbeda dengan perda-perda lainnya seperti tata ruang. Perda itu harus disahkan dulu baru diajukan ke pusat. Sementra Perda RZWP3K ini sebelum disahkan harus mendapatkan persetujuan subtansi (Persub) dari KKP sebelum disahkan oleh DPRD Kepri dan pemprov.

Dengan adanya surat keberatan pemko, KKP tidak memberikan Persub ini dan meminta agar permasalahan di daerah diselesaikan terlebih dulu. Ini butuh waktu lagi. Sehingga pengesahan Ranperda ini bisa molor atau gagal. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here