KPK Datangi Pemko Batam

0
713
Rudi SE

BATAM – Wali Kota Batam, HM Rudi mengungkapkan, rencana kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ASN di lingkungan Pemko diminta tidak membiarkan terjadi pelanggaran hukum, dalam kebijakan dan pengelolaan keuangan.

Diingatkan, pegawai harus menanggung perbuatannya jika melakukan pelanggaran dan tidak menyalahkan atasannya. Rencana kedatangan KPK itu diungkapkan Rudi di hadapan pegawai Pemko, Senin (2/10) di Batam.

”Kalau tidak berubah, Rabu akan ada KPK di Pemko Batam. Atasan dan bawahan jangan membiarkan kejadian pelanggaran dilakukan. Kalau masih terjadi, bapak/ibu menanggung sendiri. Tidak ada bicara disuruh atasan ini itu. Hari ini saya tegaskan, tidak ada itu,” tegas Rudi.

Diingatkan Rudi, KPK saat ini berbeda, karena tidak hanya menindak korupsi Rp 1 miliar ke atas saja. Angka kerugian negara di bawah itu juga ditindak. Karena itu, diminta agar pegawai Pemko berhati-hati.

Baca Juga :  Empat Bulan, 916.260 Turis Berkunjung

”Lihat secara nasional, tidak Rp 1 miliar saja, Rp 10 juta pun ditangkap. Saya mau bilang, hati-hati menggunakan. Setelah apel pagi ini, jangan salahkan saya kalau ada yang tertangkap. Setelah saya sampaikan ini, jangan melakukan (korupsi) lagi,” tegas Rudi.

Ditegaskan juga, agar setiap pelayanan dijalankan dengan baik. Termasuk di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. ”Tidak boleh ada hambatan. Jadi dicanangkan le lurah dan kecamatan, tidak bisa hambatan. Yang tidak resmi (dokumen/prosedur), silahkan tolak. Tapi yang kurang (syarat), silahkan sampaikan kekurangan. Instruksi Presiden, saya jalankan untuk pelayanan,” sambung Rudi.

Baca Juga :  Kemendagri Segera Rehab 66 Kantor Desa di NTB

Kepada wartawan Rudi mengungkapkan jika kedatangan KPK untuk menindaklanjuti MoU tahun 2016 dengan kabupaten/kota dan Pemprov Kepri, termasuk Pemko Batam. ”KPK tanggal 4 ini datang untuk menindaklanjuti MoU tahun lalu dengan KPK lewat Bu Basaria,” beber Rudi.

MoU itu dijelaskan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dimana tindaklanjut MoU itu dan sesuai instruksi Presiden RI, maka Pemko Batam menerapkan transaksi non tunai. Dimana pada 1 Januari 2018 mendatang ditargetkan semua transaksi di Pemko Batam sudah transaksi non tunai.

”Yang tunai semua akan berakhir. Laporan keuangan kita juga harus link ke dia (KPK). E-musrenbang, ebudgetting juga masuk mereka. Tahun 2018, transaksi non tunai (laporan) masuk ke mereka. Jadi semua bisa dibaca,” jelas Rudi.

Baca Juga :  Serangan Siber Kian Menggila

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, kehadiran KPK ke Pemko Batam, sebenarnya lebih pada upaya pencegahan korupsi. Sekaligus KPK akan melihat antara aplikasi pengelolaan keuangan yang dijalankan sesuai aplikasi yang diserahkan Pemko ke KPK.

”Aplikasi sudah kita kasih ke KPK. Itu untuk e-budgetting dan e-planning. Semua akan termonitor, kalau sesekali terjadi yang bertentangan dengan hukum,” imbuh Amsakar. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here