KPK Diminta Usut Proyek Gurindam 12 Tepilaut

0
447
Alat berat terus melakukan reklamasi proyek taman Gurindam 12 Tanjungpinang. f-suhardi/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Tokoh masyarakat Kepri Andi Anhar Chalid, mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, meminta agar proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang di stop.

Tidak hanya distop, tapi ia minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masih di Kepri mengusut proyek Gurindam 12 Tanjungpinang.

Ia menilai dari awal proses lelang sudah bermasalah. Dari 62 perusahaan yang ikut tender, justru pemenang tender diduga perusahaan yang bermasalah. Bahkan ada Rp60 miliar selisih dari penawaran yang termurah.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Guna Karya Nusantara sebagai pemenang. Mengalahkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dan PT Flopen Sejahtera.

”Kita minta KPK juga memeriksa reklamasi Proyek Gurindam 12. Saya rasa KPK sudah memeriksa para petinggi di perusahaan tersebut,” kata Andi Anhar Khalid, kemarin.

Proyek ini masuk dalam program Pemerintah Provinsi Kepri untuk periode 2018-2020.

Sesuai dengan DED-nya Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp530 miliar untuk penataan kawasan pesisir Gurindam 12.

Pengerjaan proyek itu menggunakan pola multiyears. Sesuai dengan MoU bersama DPRD, pengerjaannya akan dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut.

Pada 2018 lalu dianggarkan sebesar Rp90 miliar tahun 2019 sebesar Rp213 miliar dan terakhir tahun 2020 mendatang dialokasikan Rp218 miliar.

Masih kata Andi Anhar, meskipun proyek tersebut lanjut, ia menilai tetap akan mangkrak. Sebab, dari proses awalnya sudah bermasalah. Ia juga mmpertanyakan soal Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Apakah sesuai aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, masuknya KPK mengusut reklamasi di Tanjung Piayu Batam dan bahkan KPK mengatakan tidak ada izin reklamasi di Kepri.

Senin (16/9), Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengunjugi proyek tersebut. Ia mengatakan pekerjaan Gurindam 12 baru berjalan 32 persen.

”Kita juga mempertanyakan darimana asalnya pasir yang digunakan untuk reklamasi,” kata Andi.

Sebelumnya, Ketua BP3KR Kepri H Huzrin Hood juga meminta agar Pemprov Kepri menghentikan. Anggaran cukup besar dan menguras APBD dan dan manfaatnya untuk masyarakat sangat kecil. Manfaatnya hanya untuk orang-orang tertentu.

Kata dia, boleh dilanjutkan, dengan catatan tidak boleh mengunakan dana ABPD. Baiknya, mengunakan dana APBN atau dana pihak ketiga.

”Stop saja. Dananya gunakan untuk program pengentasan kemiskinan, melalui program bedah rumah atau program rumah tidak layak huni atau RTLH,” ujarnya.

Atau, diserahkan ke pihak ketiga. Sambung dia, proyek tersebut belum mendesak. Yang mendesak adalah bagaimana pengentasan kemiskinan.

Program rumah tidak layak huni atau RTLH yang pernah dibuat oleh Gubernur Kepri HM Sani (almarhum) mestinya dilanjutkan. Kemudian, membuat program untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here