KPK Launching Monitoring Pajak Online

0
354
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun, Wagub Kepri H Isdianto bersama para kepala daerah foto bersama dengan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan di Batam, Rabu (28/11). f-istimewa/humas pemprov kepri

BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI me-launching implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online di Batam, Rabu (28/11).

Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online.

MoU ditandatangani pemerintah daerah dengan bank daerah. Termasuk Wali Kota Batam, HM Rudi yang menjadi tujuan rumah kegiatan itu dengan Bank Riau Kepri.

Selain itu, ikut menandatangani kerja sama yakni Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul bersama sebagian Walikota dan Bupati di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu, bank-bank daerah juga ikut menandatangani MoU. Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Wakil Ketua KPK RI, Irjend Pol (purn) Basaria Panjaitan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, Wagub Kepri H Isdianto dan Wawako Batam, Amsakar Achmad.

Pada kesempatan itu, Basaria Panjaitan meminta agar pihak bank di daerah-daerah, mendukung program pajak online. ”Kami meminta pihak bank segera melakukan program mendukung pajak online. Ini perlu dijalankan daerah yang belum, agar segera,” imbaunya.

Diingatkannya, program ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.

Dengan menggunakan sistem pajak online dapat mendorong Pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi.

”Meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP)/Wajib Pungut (WAPU) dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Di sektor penerimaan daerah, KPK melakukan pendampingan terhadap beberapa Pemda dalam rangka kegiatan OPD,” sambungnya.

Ditegaskannya, KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah pihak manapun.

Komitmen itu sudah diuraikan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah dan Sekda. Dengan sistem pajak online, dinilai dapat memaksimalkan pencegahan korupsi.

”Kalau kita sudah sepakat transparan, maka pengusaha harus punya komitmen melakukan. Pak Wali Kota bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawasi. Jangan sampai orang KPK datang kesini, pajak kita bayar, tidak disetor,” kata Basaria mengingatkan.

Direncanakan, sistem online akan diterapkan di semua provinsi di Indonesia. Dengan sistem pengawasan dan pencegahan yang online, mendorong peningkatan pendapatan daerah.

”KPK mulai masuk sekarang untuk mengakses pendapatan dan belanja,” sambungnya.

Setiap daerah diingatkan, harus sudah bisa memastikan cepat, apa yang bisa diterima dan diambil dari pajak dan non pajak. Sehingga bisa membangun daerah dengan cepat.

Terlebih, pajak itu diingatkan merupakan titipan masyarakat melalui pembayaran pajak di hotel dan restoran.

Dicontohkannya, saat tiba sehari sebelumnya di Batam. Basaria menginap di salah satu hotel dengan tarif Rp1 juta, dia dikenakan pajak 10 persen atau Rp100 ribu.

”Saya bayar pajak ke pemerintah Batam lewat pajak hotel. Kalau pihak hotel tidak menyampaikan titipan saya yang Rp100 ribu itu ke Pemerintah Kota Batam, bapak/ibu (pengusaha) mencuri nggak? Bapak/ibu sudah melakukan korupsi,” tegas Basaria.

Di pihak lain, Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, dengan MoU itu, pemerintah itu sepakat untuk memanfaatan sistem monitoring pajak online. KPK menjadi pihak yang mendorong pajak online, untuk transparansi.

”Kami mendukung KPK untuk memonitoring. Dengan penerapan pajak online, penerimaan bisa dipantau dan lebih maksimal. MoU ini akan membantu kita menjalankan sesuai aturan. Mohon dukungan dan petunjuk agar potential lost hilang,” kata Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi mengungkapkan, saat ini sudah 301 unit tapping box untuk mendukung pajak online sudah terpasang. Sampai 31 Desember 2018, ditargetkan terpasang 500 unit. ”Kalau Bank Riau Kepri siapkan alat, kami siap,” sambungnya.

Pada acara yang dihadiri pengusaha dari hotel dan restoran di Batam itu, Rudi meminta agar pengusah mendukung. Diingatkan, pajak yang masuk lewat pengusaha, merupakan titipan.

”Ini pajak masyarakat melalui usaha bapak/ibu. Tanpa tapping box juga harus bayar pajak. Ayo kita sadar, kalau menjadikan Batam sebagai daerah pariwisata, maka pajak harus dibayar kepada pemerintah kota,” imbau Rudi.

Gubernur Kepri mengatakan, pajak restoran dan hotel secara online, akan mendorong pendapatan daerah diterima dengan maksimal.

Termasuk untuk Tanjungpinang dan Bintan. Dengan dengan penerapan sistem online, akan memudahkan masyarakat mengakses informasi pajak yang mereka bayarkan.

”Karena potensi Tanjungpinang juga tidak kalah, khususnya Bintan,” kata Nurdin.

Dirut Bank Riau Kepri, Irwadi G mengatakan, penerapan pajak online di Batam, diperkuat dengan dukungan KPK. Target Wako Batam disebutkan, akan mencapai 1.600 titik ke depan.

”KPK membantu mencegah (penyalahgunaan) dengan sistem. Batam menjadi pionir,” jelasnya.

Bank Riau Kepri diakui, mendukung sistem pajak online, dengan pengadaan alat tapping box. Mereka mendukung, karena secara bisnis, menguntungkan pihaknya juga. ”Karena ada keuntungan dari bisnis untuk kami,” ujarnya.

Dukung Implementasi Pajak Online
Gubernur H Nurdin Basirun menyambut baik dan sangat mendukung implementasi pajak online di restoran, hotel dan tempat belanja lainnya. Pendapatan daerah yang bertambah akan memaksimalkan pembangunan.

”Kepri terus berbenah dan memperbaiki diri agar investasi semakin banyak yang datang. Pembangunan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nudrin saat Launching Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Sistem Penerimaan Pajak Online di Hotel Planet Holiday Batam, Rabu (28/11).

Hadir juga saat itu Plt Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim, Wakil Gubernur Kepri H Isdianto, Sekda Kepri H TS Arif Fadillah, Dirut Bank RiauKepri Irvandi. Hadir juga Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul serta sejumlah kepala daerah dari Riau dan Kepri.

Nurdin mengapresiasi terobosan Pemko Batam dalam meningkatkan PAD dengan mengimplementasikan sistem penerimaan pajak online di tempat tempat usaha. Inovasi dengan menerapkan sistem penerimaan pajak secara online dengan cara menempatkan taping box di restoran restoran dan hotel. Dengan begitu pendapatan daerah bertambah dan pembangunan akan lebih maksimal. (mbb/mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here