KPK Minta e-Planning dan e-Budgeting Terintegrasi

0
166
DARI kiri, TS Arif Fadillah, H Isdianto, H Nurdin Basirunm Adlinsyah, JUmaga Nadeak saat rakor dengan KPK di Kantor Gubernur di Dompak, Selasa (26/3). f-istimewa/humas pemprov kepri

BATAM – Kesulitan air bersih juga dialami warga Batam. Mengerti dengan kesulitan yang dialami warga, Polda Kepri menurunkan mobil Water Canon untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat.

Selain itu, pihak ATB juga menyalurkan air bersih ke pemukiman penduduk yang kekeringan air bersih.

Satbrimob Polda Kepri memberikan perhatian warga Tanjunguncang. Brimob Polda Kepri menurunkan dua unit mobil Armorred Water Canon (AWC). Mobil itu menyalurkan bantuan air bersih untuk warga yang bermukim di Perum Puri Pesona, Tanjunguncang.

Menurut Kasat Brimob Polda Kepri, Kombes Guruh Arif, penyaluran air bersih kepada warga direncanakan dilakukan secara berkelanjutan. Begitu ada informasi yang kekurangan air bersih, maka pihaknya akan segera berangkat mendatangi tempat pengungsian itu.

Adlinsyah juga menjabarkan dalam progres rencana aksi (renaksi) KORSUPGAH tahun 2018 sendiri secara nasional sebesar 58 persen. Untuk Kepri sendiri berada di persentase 70 persen dan itu sudah di atas rata-rasa nasional.

Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, bahwa evaluasi dilakukan dalam upaya memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintah daerah khususnya di wilayah Provinsi Kepri.

”KPK harus terus memperkuat koordinasi dan supervisi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Adlinsyah.

”Pencegahan korupsi ini juga perlu peran penting dari masyarakat seperti keluarga, orang terdekat juga lingkungan sekitar,” tambahnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi yang dijalankan KPK sendiri berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 yang terurai dalam pasal 7 (Koordinasi), pasal 8 (Supervisi), pasal 11 (Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan), pasal 13 (Pencegahan) dan pasal 14 (Monitoring) dengan tiga kunci utama yakni networking, tidak memonopoli dan trigger mechanism.

Dalam penjabarannya, Adlinsyah melanjutkan bahwa sejumlah program Korsupgah pada tahun 2018 antara lain e-planning dan e-budgeting, PTSP, Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Sumber Daya Alam, Kesehatan, Pendidikan, Optimalisasi PAD, Infrastruktur, Barang Nilik Daerah dan Dana Desa.

Dalam rakor sendiri, Kepala Satuan Tugas II Koordinasi Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI Aida Ratna Zulaiha secara umum menjabarkan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan pihak KPK selama 2018 di Kepri dengan delapan indikator yang menjadi program Korsupgah.

”Untuk Kepulauan Riau sendiri kita fokuskan kepada pencegahan korupsi sejak tahun 2017,” kata Aida.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, kemajuan daerah dapat tercapai jika setiap pelaksanaan kegiatan dan program yang digagas dapat berjalan baik dan lancar tentu dengan berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku.

”Menjalankan setiap program kegiatan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang mana pedoman yang utama adalah berasaskan aturan, bebas korupsi penting dalam menjadi dasar memajukan daerah,” ujar Nurdin.

Apalagi terkait anggaran, Nurdin melanjutkan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan secara nyata dan harus terfokus untuk pembangunan juga tentunya berskala prioritas, menyerap potensi daerah secara maksimal juga agar penyimpangan ke depan tidak terjadi.

”Ditambah lagi era modernisasi penggunaan teknologi juga menjadi penting dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan serta terwujudnya transparansi publik,” lanjut Nurdin.

Pemerintah Provinsi Kepri dikatakan Nurdin terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi untuk itu dirinya mendukung penuh setiap program yang digagas oleh KPK terkait upaya pencegahan korupsi di Kepri.

”Rakor ini penting untuk diikuti dan arahan yang pihak KPK berikan siap diaplikasikan di Kepri,” pungkas Nurdin.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa program pencegahan korupsi yang terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, seperti penerapan sistem perencanaan secara elektronik, penguatan intern pemerintah dan memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai.

”Berbagai upaya terus kita lakukan dalam upaya mencegah terjadinya korupsi di Provinsi Kepri,” ujar Jumaga.

Jumaga pun mendukung sepenuhnya kegiatan yang digagas oleh pihak KPK dan kalau perlu dilakukan monitoring sekali dalam tiga bulan sehingga terus berkesinambungan.

”Pencegahan dulu yang harus di gaungkan sehingga ke depan tidak merugikan daerah itu sendiri,” lanjut Jumaga.

Tampak hadir Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Wali Kota Batam M Rudi, Bupati Bintan Apri Sujadi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Natuna Hamid Rizal dan lainnya. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here