KPK Ultimatum Enam Pemda

0
592
Amjon, Kadis Pertambangan ESDM Kepri

Terkait Dana Dana Pascatambang di Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPI) RI mengincar dana pascatambang yang juga belum tuntas dialihkan Pemda/Pemko di Kepri ke Pemprov Kepri.

DOMPAK – Tim Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI menyorot persoalan pemindahan dana reklamasi pascatambang tersebut yang sampai hari ini belum tuntas.

KPK memberikan batas waktu selama tiga bulan ke depan agar proses pemindahan kewenangan tersebut sudah harus diselesaikan. Jika batas waktu tersebut tak di indahkan, maka KPK bersama tim Korsupgah yang langsung menyelesaikan permasalahan ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertambangan, ESDM Pemprov Kepri Amjon kepada wartawan di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kamis (7/6).

”Jadi pada saat kami rapat koordinasi dan monitoring di kantor Wali Kota Batam kemarin, tim perwakilan KPK RI menyorot persoalan pelimpahan kewenangan Pemda ke Pemprov Kepri soal dana reklamasi dan pascatambang,” jelas Amjon.

Amjon menegaskan, Tim Korsupgah KPK RI datang ke Kota Batam, Kepri dalam rangka monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun 2017 oleh BPK RI terkait pelimpahan kewenangan dana pascatambang yang harusnya sudah dialihkan ke bank pemerintah.

Menurut Amjon, KPK secara tegas meminta agar dana jaminan reklamasi yang kini masih tersimpan di bank BPR milik Pemda segera dipindahkan ke bank milik pemerintah yakni ke Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN.

”Dalam waktu dekat, kami akan kembali pertemukan lagi, dirut dan pemda terkait masalah ini. Ternyata memang tidak bisa, dana tersebut disimpan di BPR. Alasan takut kolaps, ini sudah jadi risiko pemda. Yang diminta KPK saat ini agar segera dana pascatambang tersebut dipindahkan,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam kegiatan itu KPK mengambil keputusan jika proses pemindahan dana jaminan tersebut sudah harus rampung di tahun 2018 ini. Untuk itu, lanjutnya, setelah cuti bersama Idul Fitri pihaknya akan memanggil seluruh pemda serta direktur BPR yang menyimpan dana jaminan reklamasi pascatambang tersebut.

”Dipertemuan itulah nanti kita akan sekaligus memberikan surat perintah dari Korsupgah KPK tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi nanti mereka tidak terima surat itu,” sebutnya.

Amjon berharap, setelah pertemuan itu dalam waktu tiga bulan seluruh administrasi untuk pemindahan dana tersebut sudah rampung dan pada bulan ke empat sudah dapat dilakukan proses pencairan jika ada perusahaan yang meminta. ”Jadi kita mohonlah kepada pemda untuk segera memindahkan dana tersebut. Karena jika tidak, maka KPK yang akan mengambil alih dana itu,” tuturnya.

Apabila dana ini sudah diserahkan, maka proses pengurusan dana pascatambang yang selama ini terhenti bisa dilanjutkan. Karena, kata dia, selama dana tersebut tidak dialihkan ke provinsi maka proses reklamasi pascatambang ini tidak akan bisa dilakukan. Sebab, Pemerintah Provinsi Kepri tidak berani untuk mencairkan dana tersebut jika dana itu masih di BPR. ”Selama ini karena hal inilah yang membuat proses reklamasi pascatambang ini tersendat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Amjon juga menyampaikan, bagi perusahaan yang ingin melakukan pencairan dana jaminan reklamasi pascatambang, perusahaan harus melengkapinya dengan dokumen dari konsultan publik.

Setelah itu pihaknya akan melakukan pemantauan di lapangan. ”Jika seluruhnya lengkap, maka akan kita cairkan. Untuk pencairannya kita akan kerja sama dengan TP4D,” bebernya.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here