KPK Warning Dua OPD Pemprov

0
848
Petugas PTSP Kepri saat menerima berkas pemohon perizinan di Kantor PTSP Gedung A kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak, kemarin.f-suhardi/tanjungpinang pos

Layanan Publik Buruk

Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri mendapat warning keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI karena layanan publik dianggap tidak maksimal.

DOMPAK – DUA OPD tersebut yakni Disnas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Kepri. Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adlinsyah Nasution secara tegas mengatakan, kalau tidak ada perubahan maka pihaknya akan melakukan tindakan paksaan.

Baca Juga :  Ruang Udara Natuna Dikontrol Negara Asing

Kalau tidak ada perubahan maka akan dilakukan paksaan. Namun yang paling penting adalah pihaknya selalu memantau situasi dan kondisi pelayanan publik apakah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berkantor di DPMPTSP serta Kepri Smart Province (KSP) di bawah komando Dinas Kominfo Kepri.

”Hari ini saya turun ke Tanjungpinang, mau ngecek pelayanan publik di PTSP dan KSP. Kalau masih kurang, sudah lah. Main paksa aja udah,” tegas Adlinsyah kepada wartawan di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Selasa (5/6) kemarin.

Baca Juga :  Tiga Pelaku Ditangkap Saat Mau Kabur

Kedatangan Adlinsyah bersama rombongan mendatangi Kepri bahwa tim KPK RImelalui tim Korsupgah kembali akan melakukan monitoring dan evaluasi di Kota Batam, Rabu (6/6) hari ini.

Lebih tegas Adlinsyah menuturkan, bahwa pertemuannya dengan Gubernur dan jajaran pejabat eselon II Pemprov Kepri membahas terkait e-planing, e-budgeting, termasuk membahas terkait perizinan online.

”Kalau ada informasi penyimpangan anggaran, silahkan sampaikan ke kami. Aku tunggu informasi dari teman-teman (wartawan, red), tapi sampai saat ini Kepri tak ada. Ini biar tahu juga kita,” terang Adlinsyah.

Baca Juga :  Kemenhut Sulap Hutan Jadi Objek Wisata

Hanya saja, dirinya sampai saat belum menemukan ada kejanggalan anggaran yang dapat merugikan negara, apalagi sampai mengganggu pelayanan publik. ”Pak Presiden RI Jokowi, sangat me-wanti-wanti, bahwa pelayanan paling penting dikedepankan. Bahkan beliau minta percepatan, buat tim khusus. Ini menurut saya tidak ada alasan kalau masih ada yang melakukan kesalahan,” tuturnya demikian.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here