KPU-Bawaslu Kompak Izinkan Spanduk di JPO

0
504
spanduk peserta Pemilu 2019 terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan DI Panjaitan Km 7 Tanjungpinang. Seharusnya JPO adalah zona yang dilarang pasang karena merupakan fasilitas pemerintah.F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Tak Sesuai PKPU 23 tentang Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang merestui pemasangan spanduk di jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan Morning Bakery Km7 yang diatur KPU Tanjungpinang. Padahal JPO itu fasilitas pemerintah yang termasuk dilarang dipakai untuk kampanye sesuai PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Sampai Rabu (19/12) spanduk kampanye masih terpasang di sana.

TANJUNGPINANG – Larangan dalam PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, adalah di pasal 69 disebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan sarana fasilitas pemeritah. JPO termasuk sarana pemarintah yang dibangun dengan menggunakan APBD. Selain itu, pemasangan spanduk di JPO bisa membahayakan pengguna jalan raya dan merusak tata keindahan kota.

Baca Juga :  Pascaputusan MK, Bacaleg DPD RI Mulai Galau

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang M Zaini mengatakan, terkait pemasangan spanduk oleh peserta pemilu di JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Batu Tujuh, Bawaslu tidak tutup mata, pasalnya jika merujuk kepada Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019, JPO di Jl.DI Panjaitan depan Morning Bakery Kelurahan Melayu Kota Piring, termasuk zona pemasangan APK spanduk.

”Terkait JPO sebagai zona pemasangan APK spanduk, sudah menjadi perhatian Bawaslu Kota Tanjungpinang sejak awal, bahkan sudah mengingatkan kepada KPU untuk dilakukan revisi, namun belum ada perubahan,” kata M Zaini, kemarin.

Baca Juga :  INSANI Pastikan Setiap Pedagang Kecil Dapat Bantuan Dana Rp 5 Juta

Sehingga, sambung dia, atas dasar tersebut peserta pemilu memasang spanduk di lokasi JPO. Jadi tidak mungkin Bawaslu melakukan penertiban spanduk di JPO, sementara JPO termasuk zona APK yang telah ditetapkan KPU.

Bahkan perubahan kedua Zona Pemasangan APK dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang, Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 tidak terdapat penjelasan spesifik terhadap boleh tidaknya JPO dipasang APK. Perlu ada perlu ada penjelasan agar tidak membingungkan peserta pemilu.

Hingga saat ini Bawaslu bersama jajaran pengawas intensif melakukan pemantauan terhadap APK yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan telah melakukan dua kali penertiban terhadap puluhan APK.

Baca Juga :  Walau Ketua PAN, Hamid Dukung Jokowi

”Serta menghubungi langsung secara persuasif kepada peserta pemilu agar menertibkan APK yang tidak sesuai aturan,” harapnya.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan, pihaknya hanya meneruskan SK dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

”Kita itu cuma membuat SK yang menetukan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dan itu sudah kita revisi,” kata Aswin.(ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here