KPU Diminta Jelaskan Soal Larangan Kampanye

0
55
Alat Peraga Kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden akan disiapkan oleh KPU. Parpol diminta untuk mendesain APK tersebut sebelum disiapkan oleh KPU. Tampak pada foto, spanduk calon kepala daerah yang dipasang saat kampanye. f-ist

TANJUNGPINANG – Komisi Pemilihan Umum diminta segera melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu dan pilpres. Karena 23 September 2018 sudah dilakukan kampanye sementara sampai saat ini partai belum tahu model kampanye yang diperbolehkan dan dilarang oleh PKPU.

”Sebelum masuk tahapan sebentar lagi harusnya KPU mengundang partai terkait kampanye yang boleh dan tak boleh. Karena mereka soal itu memahami maksud PKPU tentang kampanye,” kata politisi PDIP Tanjungpinang, Pramono kemarin di Tanjungpinang.

Dikatakan, misalnya ratusan caleg di Tanjungpinang akan memesan bahan kampanye seperti apa saja yang diizinkan.

”Jangan sampai kita pesan bahan kampanye, ternyata sama KPU tak diperbolehkan. Inikan namanya sia sia,” ujar Pramono.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Fatahurrahman.

Kata dia, karena belum ada sosialisasi dari KPU, banyak caleg masih menunggu kabar. ”Jangan sampai kita pesan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kita berharap KPU segera menyampaikan kepada partai masalah teknis kampanye. Apalagi ini kampanye presiden dan legislatif bersamaan,” ujarnya.

Misalnya kata dia, boleh atau tidak caleg memasang stiker untuk ukuran satu mobil. Karena di PKPU 23 tersebut tidak diatur. Yang disebutkan hanya stiker ukuran tertentu. Sementara untuk di mobil tidak disebutkan.

KPU RI sudah mengesahkan PKPU No 23 tentang Kampanye Pemilu 2019. Salah satu point penting dalam PKPU tersebut misalnya di pasal 14 disebutkan, pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas: pengurus partai politik, calon anggota DPRD, juru kampanye, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Dan parpol wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat satu hari sebelum kampanye dimulai pada 23 September 2018. (pat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here