KPU Kepri Tunggu Perbaikan LADK

0
398
Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati menerima berita acara LADK dari parpol didampingi Devisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S (kanan) F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri masih menunggu perbaikan berita acara Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari pengurus Partai Politik (Parpol).

TANJUNGPINANG – Baik itu perbaikan LADK dari Parpol, calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI atau calon perseorangan dan tim sukses (timse) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Masa perbaikan LADK berlangsung lima hari, terhitung sejak 23 September 2018 sampai dengan berakhir 27 September 2018 nanti.

”Laporan awal sudah kita terima. Namun, sekarang sedang dalam masa perbaikan LADK,” kata Devisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung S kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (25/9).

Apabila tidak diperbaiki, maka KPU Provinsi Kepri tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pengurus Parpol, calon anggota DPD dan timses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sanksi yang diberikan KPU Provinsi Kepri, adalah tidak dimasukkan dalam kepesertaan pemilu tahun 2019 nanti.

Baca Juga :  Baru Tiga Calon DPD RI Mendaftar

Tidak masuk dalam kepesertaan Pemilu tahun 2019, hanya berlaku untuk semua calon Anggota DPRD Provinsi Kepri yang diusung dari parpol tersebut. Kemudian, berlaku juga dengan calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi Kepri.

”Kita bisa coret nama caleg dan calon anggota DPD RI dari kepesertaan pemilu tahun 2019,” ucap dia.

Untuk dana kampanye yang dimiliki peserta Pemilu tahun 2019, tidak ada batasan. Hanya yang diberikan batasan, adalah sumbangan dana kampanye.

Ada dua jenis sumbangan dana kampanye yang bakal diterima peserta Pemilu tahun 2019. Yakni sumbangan dana kampanye berasal dari seseorang atau pribadi dan kelompok.

Baca Juga :  41 Calon PPK Ikuti Tes Tertulis

Parpol dan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya menerima sumbangan dana kampanye bersal dari perseorangan atau pribadi masimal sebesar Rp2,5 miliar. Sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok sebesar Rp 25 miliar.

Berbeda dengan sumbangan dana kampanye yang bakal diterima DPD RI perwakilan Provinsi Kepri berasal dari perseorangan masimal sebesar Rp 750 juta. Sumbangan dana kampanye yang disalurkan dari kelompok untuk calon Anggota DPD RI sebesar Rp 1,5 miliar.

”Semua ini diatur di PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilu,” ucap dia.

Apabila terjadi kelebihan, pengurus Parpol, calon anggota DPD RI dan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk segera melaporkan ke KPU Provinsi Kepri. Agar kelebihan sumbangan dana kampanye dibuat berita acara.

Baca Juga :  Bawaslu Periksa Dokumen Laporan

Setelah dibuat berita acara, uang dari kelebihan sumbangan dana kampanye tersebut akan dimasukkan ke kas negara. Nanti, penerima aliran sumbangan dana kampanye yang langsung menyerahkan uang tersebut ke kas daerah.

”Paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Ini diatur di PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu di pasal 11 ayat 2 huruf c,” sebut dia.(ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here