KPU Kota Diduga Melanggar Administrasi Pemilu

0
65
Indrawan
Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dianggap Bawaslu Provinsi Kepri diduga melanggar PKPU tentang Kampanye. Karena KPU menetapkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) zona pemasangan APK.

TANJUNGPINNAG – Devisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi mengatakan, Bawaslu Kota Tanjungpinang sudah selalu menyampaikan proses pencegahan serta saran terhadap KPU Kota Tanjungpinang sebelum melakukan penetapan hingga diterbitkan SK zona pemasangan APK.

Memang, lanjut Indra, KPU yang punya wewenang untuk penetapkan zona pemasangan APK tersebut. Hanya saja perlu dilakukan penyaringan dan kajian sebelum dilakukan penetapan sampai di SK kan.

Ketika ini tidak diindahkan oleh KPU Kota Tanjungpinang, maka menjadi temuan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) terkait tata cara serta teknis.

”Zona JPO diduga melanggar PKPU yang berlaku,” tegas Indra kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (20/12).

Bawaslu Provinsi Kepri sedang menunggu laporan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang akan dilimpahkan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang. Kalau dugaan administrasi sudah dilimpahkan, maka kasus ini akan berlanjut ke sidang adjudikasi.

”Ini berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi,” sebut dia.

Di tempat terpisah, Devisi Partisipasi Masyarakat (parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Tanjungpinang, Yusuf Mahidin mengatakan, zona pemasangan APK di JPO berdasarkan SK lama. Jadi, KPU sekarang sudah menerbitkan SK baru terhadap zona pemasangan APK tersebut.

Dan, KPU sudah membagikan SK zona pemasangan APK ke peserta pemilu, seperti pengurus partai politik (parpol) salah satunya.

”Kalau di SK baru kita, di JPO memang tidak boleh,” kata Yusuf Mahidin.

Soal zona pemasangan APK, kata Yusuf, KPU Kota Tanjungpinang hanya menerima daerah atau titik mana yang diperbolehkan oleh Pemko Tanjungpinang. Setelah menerima data tersebut, KPU Kota Tanjungpinang langsung menerbitkan SK zona pemasangan APK tersebut.

”Kami hanya menerbitkan SK saja. Pemko yang punya wilayah untuk melakukan pemasangan zona pemasangan APK,” sebut dia.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here