KPU Kota Langgar Aturan KPU RI

0
485
Aswin Nasution

PPK dan PPS Dua Periode Tak Diberhentikan

KPU Kota Tanjungpinang menolak surat pengunduran diri 10 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 2 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Tanjungpinang. KPU Tanjungpinang diduga melanggar aturan KPU RI yang melarang PPK, PPS dan KPPS yang sudah lebih dua periode tak boleh menjadi penyelenggara pemilu.

TANJUNGPINANG – Seperti dua orang menjalankan tugas sebagai anggota PPK, Iwan Darmawan dari PPK Tanjungpinang Barat dan Yasmadi dari PPK Tanjungpinang Timur.

Begitu juga 10 orang yang sudah mengundurkan diri, kembali aktif hingga menjabat sebagai anggota PPS di wilayahnya masing-masing, seperti Husin Mahmud dan Yunita Erlina dari PPS Kampung Baru, Sumarni dan Sumarmi dari PPS Bukit Cermin, Rafik Ruwaida dan Sri Mulyono dari PPS Kampung Bulang, Mulya Iskadar dari PPS Dompak, Hafir dan Suryana dari PPS Pulau Penyengat, Mursidi dari PPS Senggarang.

Baca Juga :  Parpol Sepakat Tolak Politik Uang

”Kita menolak pengunduran diri mereka. Kita minta mereka sudah mulai aktif dan bekerja sesuai PPS dan PPK di wilayahnya masing-masing,” kata Aswin Nasution, Ketua KPU Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos di ruang kerjanya berada di lantai dua kantor Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang beralamat Jalan Handjoyo Putro, Km 8 Atas Tanjungpinang, Senin (1/4).

Setelah ditolak pengunduran diri, pihaknya mengundang anggota PPS dan PPK untuk hadir serta ikut apel bersama KPU Kota Tanjungpinang di halaman kantor KPU Kota Tanjungpinang pada Senin (1/4) pagi. ”Alhamdulillah, mereka ikut apel bersama kita,” sebut dia.

Baca Juga :  Andi Deklarasikan Relawan Prabowo-Sandi

Padahal larangan dua periode untuk PPK dan PPS dan KPPS tertuang di Surat Keputusan KPU RI Nomor : 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggara Pemilu.

Indrawan Susilo Prabowoadi, Divisi Hukum dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri mengatakan, Bawaslu hanya mendorong KPU untuk taat aturan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 ini.

Baca Juga :  MK akan Tinjau Kembali UU Pemilu

Seperti salah satunya merekrut hingga menempatkan anggota PPS dan PPK. Apabila dalam aturan menyebutkan larangan tidak diperbolehkan dua periode, hendaknya KPU mematuhi peraturan tersebut. Jadi, jangan dibiarkan hingga direkrut orang tersebut untuk kembali menjabat anggota PPS dan PPK di daerahnya.

”Kita minta KPU untuk segera menertibkan anggota PPS dan PPK yang diduga sudah menjabat dua periode tersebut,” tegas Indra. (ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here