KPU Pakai Data Kemendagri

0
753
RAPAT: Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria (kanan) serius mengikuti rapat di Kantor DPRD Tanjungpinang di Senggarang, Senin (18/9).f-istimewa/humas kpu tanjungpinang

Terkait Selisih Jumlah Penduduk Tanjungpinang

Selisih jumlah penduduk Tanjungpinang antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang harus menunggu informasi berikutnya.

TANJUNGPINANG – SEBAB, DPRD Kota Tanjungpinang bersama Disdukcapil Pemko Tanjungpinang berniat untuk menemui Dirjend Dukcapil Kemendagri untuk membahas masalah ini. Hal itu dibahas Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang bersama KPU Tanjungpinang dan Disdukcapil Pemko Tanjungpinang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Jumlah Penduduk Tanjungpinang di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang, Senin (19/9) kemarin.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang Robby Patria hadir dalam pertemuan termasuk Kadisdukcapol Kota Tanjungpinang Irianto. Dari DPRD hadir, Ade Angga Wakil Ketua I Kota Tanjungpinang, Wakil Ketua II Kota Tanjungpinang Ahmad Dani, Maskur Tilawahyu Ketua Komisi I Kota Tanjungpinang, H Ilimar, Simon Awantoko anggota Komis I DPRD Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Bawaslu Butuh 415 Pengawas Pilkada

Robby mengatakan, mereka itu bekerja sesuai data dari Kemendagri. Namun, jika saat pertemuan DPRD Kota Tanjungpinang dan Disdukcapil ada perubahan data dari Kemendagri, maka mereka akan menyesuaikan. ”Jadi, kami tetap berpedoman sesuai undang-undang. Data penduduk yang kami pakai nanti yang dari Kemendagri,” jelas Robby Patria, kemarin.

Jika memang ada perubahan data dari Kemendagri pascapertemuan itu, maka mereka akan koordinasi dengan Disdukcapil dan menyesuaikan dengan data dari Kemendagri.

Untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilakukan 13 April 2018 mendatang. Sedangkan verifikasi data penduduk akan dilakukan mulai Desember 2017 sampai April 2013. ”Setelah verifikasi itu, baru kita tetapkan DPT. Berdasarkan DPT inilah nanti kita mencetak surat suara. Berdasarkan DPT inilah nanti kita bisa menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Baca Juga :  Surat Suara Mulai Dilipat

Perubahan data di Kemendagri soal penduduk Tanjungpinang tidak berpengaruh dengan penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). ”PPK dan PPS ini kita tetapkan sebelum verifikasi data dilakukan. Sedangkan KPPS kita tetapkan menjelang hari H pemilihan, 27 Juni 2018 mendatang,” tambah Robby.

Hadir saat rapat dengar pendapat itu, dari Disdukcapil, Asisten Pemerintahan Pemko Tanjungpinang Ahadi, Sekretaris KPU Abdul Basyd dan Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria. Perbedaan jumlah penduduk antara Kemendagri dengan Disdukcapil Kota Tanjungpinang sekitar 53 ribu jiwa. Data Disdukcapil Tanjungpinang, jumlah penduduk Tanjungpinang sekitar 261.855 jiwa.

Baca Juga :  Besok, Penetapan Paslon Wali Kota Tanjungpinang 

Sedangkan data Kemendagri, jumlah penduduk Tanjungpinang sekitar 207.963 jiwa. Yang jadi masalah nanti, bagaimana jika data penduduk itu tak ada di Disdukcapil Tanjungpinang, namun orangnya masih ada.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here