KPU Tunggu Surat Pengunduran Diri Rahma

0
817
H Syahrul dan H Syahrul bersalaman usai debat putaran pertama didampingi Rahma dan Maya Suryanti di Hotel CK Minggu (22/4).F-andri/tanjungpinang pos

Divisi Hukum KPU Kota Tanjungpinang, Dewi Haryanti minta agar calon Wakil Walikota Tanjungpinang nomor urut satu Rahma lekas menyerahkan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang ke KPU Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – KPU menerima surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Gubernur Kepri paling lambat tanggal 26 Mei mendatang.

Ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah. ”Sudah jelas di pasal 69 di PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah,” kata Dewi Haryanti kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (26/4).

Sambung dia, pasal 69 ayat 1 berbunyi, bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Baca Juga :  Polres Kerahkan Pasukan Amankan Pileg

Kemudian, kata Dewi, di pasal 5 di PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah menyebutkan, bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

”Kalau tidak bisa menunjukkan bukti dalam proses surat tersebut, berarti calon tersebut akan diskualifikasi tidak bisa mengikuti pilkada,” terang dia.

Dia katakan, ada dua persepsi terkait bukti proses surat pemberhentian dari Anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Persepsi pertama, bukti proses surat tersebut dibuat oleh Gubernur Provinsi Kepri. Persepsi kedua, bukti proses cukup dari partai politik (parpol) nya, maupun DPRD Kota Tanjungpinang.

Baca Juga :  Pilwako Sepi Peminat Calon Independen

Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihaknya akan melakukan konsultasi ke KPU RI terkait bukti proses surat dari calon kepala daerah tersebut. ”Ini saya dan Pak Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria berangkat ke Jakarta menuju ke KPU RI,” ucap dia.

Kalau sudah ada jawaban pasti dari KPU RI, ia berjanji akan mengabarkan oleh awak media ini. ”Jawaban yang pasti, tunggu kami pulang dari konsultasi dari KPU RI, ya,” sebut dia.(ANDRI – ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here