Kredit Fiktif, Pegawai BRI Masuk Penjara

0
809
STAF Bank Rakyat Indonesia (BRI) Erival Yudistira saat disidang di Pengadilan Negeri Tripikor Tanjungpinang, karena membuat laporan fiktif nasabar Kredit Usaha Rakyat (KUR). F-raymon/tanjungpinang pos

Erival Yudistira sebagai mantri kontrak kredit usaha rakyat (kur) di bank BRI unit Kijang, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Mereka terjerat hukum karena merekayasa data nasabah dan permohonan kredit fiktif. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU menyebutkan, pada bulan Desember 2015 dan tahun 2016 melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, sama-sama dengan Lemiana dan Harry Andrian yang bukan Pegawai Bank BRI. Lemiana dan Harry juga telah dilakukan penuntutan terpisah.

”Secara melawan hukum membuat pengajuan KUR dengan merekayasa data Nasabah dan permohonan kredit fiktif yaitu mengajukan pinjaman KUR dengan menggunakan nama dan identitas milik orang lain,” katanya.

Gustian mengatakan, terdakwa secara tanpa hak menggunakan angsuran Debitur yang dibayar melalui terdakwa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Atau suatu koorporasi setidak tidaknya sebesar Rp 1.352.279.807,00. ”Memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp.1126.795.184 memperkaya orang lain yaitu Lemiana sebesar Rp 33.333.067.00. Dan, Harry Andrian sebesar Rp 41.458.119,00 dan pihak-pihak lain sejumlah Rp 108.578.311,” katanya.

Gustian menjelaskan, akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Lemiana dan Harry Andrian, sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi. Terutama dalam penyaluran dana kur di Bank BRI Unit Kijang Cabang Tanjungpinang dengan kerugian negara Rp 1.310.164.681.

”Selain itu juga terdakwa juga tidak menyetorkan uang cicilan kredit dari debitur ke Kas Bank BRI sebesar Rp. 42.115.126,” tuturnya.

Maka dari itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Jo Pasal 64 KUHP .

”Atau diancam pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Jo Pasal 64 KUHP,” ujarnya.

Mendengar dakwaan yang dibacakan JPU, majelis hakim Guntur Kurniawan didampingi Suherman dan Copioner menunda persidangan satu minggu ke depan. Korupsi ini menjadi perhatian masyarakat. (RAYMON)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here