Krisis Komunikasi

0
521
Faisal,S.Pd

Oleh: Faisal,S.Pd
Warga Kampong Sido Makmur

Beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada institusi nonmiliter yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama presiden Jokowi.

Gatot tidak akan membeberkan meski pembelian senjata ilegal tersebut sudah berdasarkan info yang valid. Sehinga tidak perlu diragukan kebenarannya.

Terkait pernyataan orang nomor satu di TNI itu, tidak menunggu selang waktu cukup lama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mantan Panglima masa presiden ke 4 Ibu Megawati itu angkat bicara soal polemik dan sudah menjadi buah bibir rakyat Indonesia.

Wiranto menegaskan bahwa pernyataan Panglima tersebut tidak benar. Ia mengaku ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, itu sudah diluruskan ucap menteri Menkopolhukam yang juga pendiri Partai Hanura itu.

Wiranto pun membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada sekolmpok yang ingin menggangu ketertiban dan keamanan Nasional.

Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang disampaikan oleh panglima TNI. Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelejen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di laur kontrol pemerintah dengan mengunakan APBN.

Ada pernyataan yang menarik perhatian saat Wiranto mengatakan ‘’masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada suatu komunikasi yang tidak tuntas, itu saja,” ujar Wiranto mengatakan lagi. Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai,” uangkapnya.

Apa yang kita sama-sama baru saja kita baca di paragraf di atas maka terlihat jelas kalau kita tatap inti dari persoalan yang sempat meresahkan rakyat Indonesia sampai Presiden Joko Widodo harus menengahi komunikasi para pembantunya itu adalah ”Komunikasi”.

Komunikasi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang manusia. Apalagi seorang pemimpin baik dari tingkat sekecilnya baik itu dari pemimpin rumah tangga, keluarga, RT/RW, Lurah dan bahkan sampai sosok Presiden.

Karena efektifnya tidaknya seseorang pemimpin akan dipengaruhi oleh kemampuan komunikasinya dalam melakukan komunikasi inter personal.

Salah satu bentuk komunikasi interpersonal adalah percakapan secara efektif. Maka seseorang pemimpin membutuhkan conversational intelligence (ICI) atau bahasa Indonesianya disebut kecerdasan percakapan.

Semakin tinggi tingkat ICI atau kecerdasan percakapan maka semakin efektif untuk menjalankan fungsi kepemimpinannya, sehingga dapat membangun, menerapkan hubungan dengan bawahannya.

Maka seseorang pempimpin dituntut harus bisa berkomunikasi, tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan akademiknya dan ilmu manajamennya saja.

Kita tarik contoh ringan, yaitu prahara konflik internal di KPK, dimana direktur penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) Brigadir Jenderal (pol) Arisbudiman yang mencurhatkan hatinya ke pansus angket KPK ditambah lagi kehadiran dari undangan pansus KPK tidak dapat izin dari Ketua KPK apapun yang dibicarakan atau disampaikan oleh direktur penyidik KPK ke pansus hak angket jelas tidak ada penyelesaian di tubuh lembaga anti rasuah itu sendiri, mengapa demikian?

Itu pertanyaannya ringan saja karena ada tidak harmonisnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Baik dari direktur penyidik KPK ke atasannya.

Begitu juga para peyidik ke direktur penyidik dan seterusnya. Padahal kalau kita buka data orang-orang yang ada di KPK itu adalah manusia setengah dewa. Artinya dari sisi akademik luar biasa.

Dari sudut pandang organisasi segudang, gelar berderet, cara pandangnya luas maka disebut setengah dewa. Namun ada persoalan yang diangap sepele yang dianggap bukan ancaman bagi karir dan penilaian pulik terhadap manusia itu. Apa itu? ya komunikasi.

Nah, krisis komunikasi di negara kita ini yang masih belum terselesaikan. Padahal beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengundang para kKetua pPartai, para mantan Presiden, dan sampai berkomunikasi kepada anak-anak kecil sampai beliau mendongeng di depan ribuan anak SD.

Belum lagi Presiden sudah menunjukkan kepada rakyat Indonesia dengan berkomunikasi dengan kepala-kepala negara lain dengan selalu mengatakan Iindonesia adalah negara besar.

Dan baru-baru ini presiden menyampaikan jangan para menteri memberi jawaban kepada media atau kepada yang bertanya dengan jawaban “No Comment”. Itu akan terlihat tidak efektif dalam berkomunikasi. Berarti Presiden Joko Widodo sudah merefleksikan atau memberikan secara khusus contoh kepada para menterinya, kepada pejabat lainya sampai seperti kepala daerah atau gubernur, bupati/wali kota bahkan sampai tingkat kepala sekolah bahwasannya komunikasi itu ibarat nasi.

Jadi, kalau ada lauk tidak ada nasi tidak akan enak makannya, sebaliknya juga. Begitulah peran komunikasi dalam menjalankan kehidupan ini.

Maka komunikasi mempunyai peran penting antara lain, manusia mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, dan bisa mewariskan genetika hubungan soal ke generasi berikutnya.

Maka tidak bangsa ini besar karena bahasanya yaitu yang terkandung di dalamnya adalah komunikasi penghuni bangsa ini harus diperbaiki.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here