KUA-PPAS Tetapkan Anggaran Pelaksanaan Pilkades

0
552
Sahtiar, SH

ANAMBAS – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS, sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyusunan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

”Pada tanggal 7 Juli 2017 Pemda akan menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD, dan semua sudah selesai disusun berdasarkan rencana kerja ke depannya,” ungkap Sahtiar, Sekda Anambas, Senin (3/7). Menurutnya, pada APBD-P tahun 2017 ini mengalami peningkatan artinya pendapatan daerah mulai meningkat. Ia juga menjelaskan, hal-hal kegiatan yang dinilai sangat penting akan lebih diprioritaskan. Artinya, program kerja yang sesuai dengan rencana kegiatan yang masih belum bisa diselesaikan akan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

”Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi menentukan skala atau peringkat wewenang dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibanding program yang lain,” jelas Sahtiar. Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS dilakukan oleh TPAD bersama panitia anggaran DPRD. Dari pembahasan tersebut, akan disepakati bersama dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah bersama pimpinan DPRD nantunya.

”Kita akan mengedepankan program kerja yang lebih dibutuhkan, seperti rencana kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan anggaran lain yang dianggap perlu,” jelasnya. Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa Awaludin mengatakan, bahwa pelaksanaan Pilkades akan dilaksanakan setelah pembahasan APBD-P.

Awaludin mengungkapkan, sebanyak 20 Desa yang akan melakukan kegiatan tersebut.
Untuk itu, pemda telah menganggarkan untuk masing-masing desa sebesar Rp 20 juta. Namun, pihak desa bisa menambah anggaran Pilkades dengan menggunakan anggaran desa. Terlambatnya pelaksanaan Pilkades, disebabkan pihaknya masih membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades dan kini Perbup telah ditandatangani.

Selain menggodok Perbup, kendala lainnya yakni perihal anggaran sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkades di setiap desa yang akan melaksanakannya. Oleh sebab itu, pihaknya menentukan pelaksanaan kegiatan itu setelah pembahasan APBD-P. Awaludin berharap, DPRD dapat mengesahkan anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkades tersebut.

”Rencana kita setelah pembahasan APBD-P nantinya, dan tentunya berharap DPRD dapat mengesahkan anggaran sosialisasi tata cara pelaksanaan Pilkades ke masing-masing desa sebanyak 20 desa,” tutupnya. (cr29)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here