Kuota Impor Batam Dikurangi

0
238
Menkeu Sri Mulyani, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Panglima TNI Jendral Hadi, Menhub Budi Karya, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Ketua KPK RI Agus Raharjo, Jaksa Agung M Prasetyo dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun saat naik ke kapal tanker, Selasa (15/1). f-istimewa/humas pemprov kepri
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan rencana evaluasi terhadap kuota impor dan kuota rokok di Batam. Evaluasi itu dilakukan untuk menghindari rembesan barang impor yang masuk ke Batam.

BATAM – Pelabuhan-pelabuhan di Batam baik yang resmi dan pelabuhan tikus akan dibenahi. Pengawasan akan ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani di Batam, Selasa (15/1) saat melakukan pemusnahan barang hasil penindakan Bea Cukai di wilayah Pantai Timur Sumatera.

Selain Sri Mulyani, hadir juga Menko Maritim Luhut Panjaitan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Jaksa Agung, M Prasetyo, Ketua KPK RI, Agus Raharjo dan Menteri Perhubungan, Budi Karya serta Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

”Di Kepri, Batam, Wilayah Timur Sumatera, perlu perhatian untuk penanganan impor berisiko tinggi,” kata Sri Mulayani.

Dinilai, perlu meningkatkan policy, dalam hal ini kuota di Batam diperbaiki. ”Karena (seperti) kuota rokok jauh di atas kebutuhan, sehingga merembes ke daerah lain. Di Kepri, kebutuhan pokok sangat riil. Sehingga dibutuhkan policy untuk menangani penyeludupan,” tegasnya.

Hal itu diakui Sri Mulyani menjadi pembicaraan antarkementerian dan lembaga tinggi negara yang hadir saat itu. ”Itu yang dibicarakan bersama tadi. Bagaimana pemerintah mengeluarkan policy, untuk memenuhi kebutuhan. Agar fokus juga terhadap pelaku kejahatan ekonomi,” sambungnya.

Namun diharapkan kepada semua lembaga, agar penerimaan negara baik, tapi kegiatan ekonomi masyarakat juga baik. Sehingga dibutuhkan kolaborasi mulai TNI, Polri, Bea Cukai, Kemenhub dan lainnya dalam penanganan pantai timur Sumatera.

”Perlu staretegi pelaksanaan pengamananan wilayah Indonesia. Ada penanganan korupsi, penindakan terhadap importir berisiko tinggi. Sinergi sangat memberikan dampak luar biasa, mengamankan wilayah Indonesia,” imbuhnya.

Tanker Sitaan Dipakai untuk Natuna
Hal senada disampaikan Menko Luhut B Panjaitan. Presiden diakui memerintahkan agar penindakan seperti di pelabuhan dilakukan, tanpa merugikan masyarakat.

Termasuk pemanfaatan hasil sitaan untuk masyarakat. Diantaranya, pemanfaatan kapal tanker yang disita dan akan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

”Dicari solisi agar di daerah yang sulit dicapai pengiriman BBM, agar bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kapal tanker ini akan kita gunakan untuk nelayan di Natuna. Kapal ini bisa menyuplai BBM ke sana. Sehingga kapalnya bisa tetap di laut dan petugas yang berganti,” bebernya.

Sementara Kapolri, Tito mengatakan, mereka dan Menkeu sudah membuat agreement, untuk penindakan di pelabuhan. Tanjung Mas, Tanjungpriuk, dan penyeludupan administrasi.

Itu ditertibkan melalui penegakan hukum. Hingga kita mendapt info dari Menkeu, penerimaan BC di atas 100 persen. Tapi ada dampaknya, penyeludupan lari dari pelabuhan resmi ke ilegal. Terutama di pantai timur Sumatera. Sumut, Aceh, Jambi, Sumsel dan Kepri.

Ada penyelundupan admin di pelabuhan resmi, seperti Ferrari. Dokumen A, isinya Ferrari. Karena ditertibkan, lari ke pelabuhan tikus.

”Kami sudah sepakat, membantu sosialisasi di titik rawan di pelabuhan resmi dan tidak resmi. Akan dilakukan penyuluhan oleh Polda, Polres dan Polsek. Yang terganggu kebutuhan, akan ada kebijakan. Nanti Polri dengan BC, TNI, KKP, akan memperbanyak patroli di pelabuhan ilegal. Kami juga akan melakukan deteksi, intelijen. Memberikan asistensi ke teman BC untuk dukungan pendidikan,” jelasnya.

”Kita harapkan, dengan yang fokus pantai timur Sumatera, akan dijaga di pelabuhan resmi, tapi perkuat juga penanganan di pelabuhan tidak resmi. Mudah-mudahan dengan ini, bangsa kita akan lebih baik,” harapnya.

Panglima TNI mendukung kegiatan yang dilakukan BC bersama Kepolisian, melakukan pengamanan bersama di wilayah timur, dari Aceh sampai Batam. Dari satuan kewilayah dari Armad KRI, untuk melakukan patroli.

Permasalahan di lapangan ada, tapi ditangani. Adanya indikasi penyeludupan di wilayah Indonesia. Ada indikasi lepas dermaga, masuk wilayah Indonesia, mematikan Ice.

Seperti panangkapan yang dilakukan selama ini, bagaimana memulihkan para importir beresiko tinggi. ”Terus kita dukung dan terbukti. Kita juga berkunjung ke daerah yang potensi kegiatan ilegal. Tugas BC mengamankan wilayah perilaku ilegal,” jelasnya.

Menhub mengatakan, pihaknya menyadari kegiatan ilegal dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. ”Kita mendukung dengan regulasi. Kapal akan ditertibkan, bagaimana ship to ship dilakukan. Kita juga nanti MoU, akan kerja sama dalam pengawasan,” ungkapnya.

Jaksa Agung mengatakan, pihaknya menunjukkan bagaimana aparat dan kementerian, bersama memerangi kejahatan, khusus di pelabuhan. Dalam proses hukum, kejaksaan berada di barisan depan.

”Kami di bagian hasil penertiban. Ini akan kita rampas seperti kapal dan dimanfaatkan sebagai sarana tanker BBM bagi nelayan. Bukan hanya ini, masih ada ratusan kapal yang dirampas Pengadilan, akan diserahkan kepada nelayan-nelayan,” jelasnya.

”Agar kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Dengan kerja sama ini, akan meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat. Kita akan sepenuhnya mendukung upaya penertiban dan penindakan kejahatan di laut,” tegasnya.(MARTUA BUTAR-BUTAR-ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here