Kuota Taksi Online Sementara 300 Unit

0
662
SOPIR taksi konvensional saat mogok di Batamcenter belum lama ini akibat maraknya taksi online di Batam. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Sebanyak 15 perusahaan yang akan mengelola taksi online, mengajukan izin ke Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Dari 15 perusahaan itu, dua perusahaan sudah mendapat izin operasional.

Sedangkan 13 perusahaan lainnya masih dalam proses. Sementara jumlah armada taksi online yang diberikan kuotanya hanya 300 unit. Ini kuota sementara. Kuota sesungguhnya akan ditetapkan nanti setelah kajian selesai dilakukan, Juni atau Juli nanti.

Kuota taksi online yang disiapkan itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Jamhur Ismail, Rabu (21/2) saat rapat dengan pengelola taksi konvensional, taksi online, Dishub Batam, Organda, aparat kepolisian dan lainnya.

”Dinas Perhubungan menentukan kuota sementara. Kuota sementara taksi online, 300. Ini kuota sementara, yang dihitung Dishub,” ungkap Jamhur.

Menurutnya, kuota itu diperoleh dari kajian yang mereka lakukan dan survei berbagai pihak. Namun belum dari survei independen. Sehingga, disebut sebagai kuota sementara. Dimana, kuota final akan ditentukan setelah survei lembaga independen.

”Bisa bertambah. Tapi tergantung hasil survei lembaga independen. Surveinya 4 bulan. Satu bulan untuk menentukan lembaga survei. Jadi baru selesai Juni. Jadi Juli baru ditentukan hasilnya,” beber Jamhur.

Namun karena waktu selesai survei Juni, maka ditentukan kuota sementara 300 unit. Kuota itu ditentukan, agar taksi online bisa beroperasi sementara dengan jumlah itu, sebelum keputusan final soal jumlah kuota. Diiharapkan, taksi online dan konvensional tahu posisi masing-masing, jangan sampai bentrok.

Baca Juga :  Ekonomi Kepri Terendah Indonesia

”Pemprov Kepri ada tugas, mengeluarkan izin. Untuk mengeluarkan izin, harus tahu kuota. Menunggu Juli, disiapkan kuota sementara, biar taksi online yang sudah dapat izin, bisa beroperasi. Dapat izin, baru PT Suluh dan Koperasi Patriot. Tapi lainnya proses. Kita perlu bicara, bagaimana membagi kuota,” bebernya lagi.

Namun, jumlah kuota itu belum disetujui saat rapat itu. Pengelola taksi online keberatan dengan jumlah itu. Karena belum disetujui, maka akan dikaji lagi. Namun ditegaskan, kuota taksi keseluruhan di Batam, tidak melebihi 3.000 unit.

”Tapi belum satu suara. Jadi belum ditetapkan. Kalau disetujui (tadi), kuota ditetapkan Gubernur. Ini kuota sementara, yang dihitung Dishub. Dengan ada catatan. Itu sambil kita menunggu hasil survei Juni,” imbuhnya.

Sementara pengurus taksi online, Boby Ahmad meminta penambahan kuota dari 300 unit. ”Mengenai kuota 300 unit mohon ditambah, setidaknya 600 unitlah. Kemarin itu, waktu Januari, terhitung konvensional ada dua ribuan. 1.200-1.300 yang tidak layak. Gimana kalau kuota yang tidak layak, dikasih setengahnya untuk kami,” harap Boby.

Baca Juga :  Target Lego Jangkar Rp1 Triliun Masuk APBD 2018

Boby juga menyinggung terkait taksi online yang beroperasi walau izin belum keluar. Menurutnya, mereka bukan tidak taat hukum. Hanya saja, izin yang mereka urus belum keluar-keluar, sehingga mereka tetap beroperasi. Demikian, mereka minta tidak di-sweeping. ”Kami sangat ingin persaingan yang baik,” harapnya.

Menurutnya, sesuai Permenhub, jumlah taksi online bisa sama dengan jumlah taksi konvensional. Sehingga mereka meminta agar diberikan kuota lebih. ”Soal tarif, kami tidak masalah. Kami tidak melihat tarif, kami bisa dapat bonus Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per hari. Tapi soal kuota, mohon pertimbangan,” jelasnya.

Sementara Fery dari PT Suluh Divisi Online mengatakan, sebagai perusahaan taksi online yang sudah memenuhi syarat, mereka juga meminta tambahan kuota. Penambahan kuota itu tidak lepas dari jumlah taksi yang tidak layak di Batam, cukup besar.

”Untuk Batam tahun 2017, prediksi kebutuhan angkutan, 4.870 kuota. Untuk taksi yang layak dari konvensional, kuota 2.545. Karena itu, kami minta kuota ditinjau,” sambung dia.

Jali, Assosiasi driver online menyampaikan hal yang sama. Soal kuota diminta tidak ditentukan dulu. Menurutnya, perlu aturan bagaimana mengawasi dan mengendalikan jumlah taksi online.

Baca Juga :  Ikut Pergub atau Taati Permen PUPR

”Pengelola aplikasi tidak bisa kendalikan jumlah. Kalau ada pembatasan, minta aturan yang jelas untuk membatasi jumlah taksi online dan diikuti semua perusahaan taksi online. Soal kuota 300, harapan kami bisa diubah ditambah,” tegasnya.

Senada dengan perusahaan taksi online, salah seorang pengelola taksi konvensional, Omo juga mempertanyakan kebijakan alokasi 300 unit taksi online. ”Apa mungkin, dengan perusahaan taksi online yang begitu banyak (15), dialokasikan 300. Itu sama dengan satu perusahaan hanya berapa taksi. Jadi tunda dulu,” cetusnya.

Di tempat sama, Ketua Organda Kepri, Syaiful mengatakan, jika taksi online beroperasi, mereka harus mengurus izin dulu. ”Kalau Organda dibilang tak mau ada taksi aplikasi, itu tidak benar. Kita lawan, yang tidak ada izin. Kenapa online tidak mau pakai stiker? Kenapa tidak mau kir? Uji kir itu harus, karena membawa banyak orang. Jadi kalau taksi online bergabung dengan operator, harus sesuai ketentuan,” tegasnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here