Kurang Tepat Jabatan RW Dihapus

0
462
Suyito

TANJUNGPINANG – Pengamat Sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Suyito angkat bicara terkait adanya rencana penghapusan jabatan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Tanjungpinang oleh DPRD Tanjungpinang.

Ia mengatakan RW sebagai lembaga kemasyarakatan. Artinya, masyarakat masih butuh RW di lingkungan tempat tinggal.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan tersebut, telah diakui oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Tanjungpinang.

Karena lembaga kemasyarakatan tertuang di dalam aturan pemerintah.

Ada tertuang di Kemendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan, Kemendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan dan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan.

Baca Juga :  Warga Dukung Merdeka Night Market

Tidak hanya RW saja. Tapi, Rukun Tetangga (RT) juga sebagai lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah.

”Aturannya sudah jelas,” terang dia.

Jadi, menurut Suyito, kurang tepat dan bijak, kalau DPRD Kota Tanjungpinang berencana untuk menghapus jabatan Ketua RW di Kota Tanjungpinang. Sebab, masyarakat masih membutuhkan RW dilingkungan tempat tinggalnya.

Tanya dia, apa dasar DPRD Kota Tanjungpinang memiliki niat untuk menghapus jabatan Ketua RW di Kota Tanjungpinang. Apabila alasan tidak masuk akal dan tidak tepat, hendaknya DPRD Kota Tanjungpinang untuk mengurungkan niatnya menghapus jabatan Ketua RW.

Baca Juga :  Kurang Fasilitas, Warga Buang Sampah Sembarangan

”Jangan gegabah,” tegas dia.

Kalau dinilai kurang, saran dia, Ketua RW diberikan beban kerja tambahan. Agar Ketua RW bisa menjalankan kerja sesuai tugas dan fungsinya. ”Berapa lah insentif RT/RW itu. Gitu saja mau dihapus,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here