Kurangi Belanja yang Tak Produktif

0
447
DISKUSI: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sedaprov Kepri TS Arif Fadillah berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Kepri usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri di Dompak, kemarin. f-istimewa/humas pemprov kepri

Gubernur Lanjut Pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2017

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Kepri atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017 di ruang sidang utama kantor DPRD, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/9).

DOMPAK – Dalam penyampaiannya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun terlebih dahulu menyampaikan ucapan terimakasih kepada jajaran DPRD Kepri terkait pembahasan yang telah dilakukan secara bertahap.
Kata Nurdin, dengan adanya masukan, sanggahan dan saran tentunya dapat menjadikan perbaikan yang optimal dalam dokumen nota keuangan serta Ranperda Perubahan APBD 2017.

”Terimakasih dan apresiasi kami terkait tanggapan yang sudah kami dapatkan pada paripurna sebelumnya. Kami harap agar dapat menyempurnakan Ranperda yang diajukan dan dapat terus berlanjut ke tahap selanjutnya hingga final tepat pada waktunya,” ujar Nurdin.

Secara garis besar, Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan sepakat dengan pandangan-pandangan dari yang fraksi-fraksi sampaikan sebelumnya. ”Pemerintah sepakat dalam penyusunan APBD dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin.

Selain itu, lanjut Nurdin, Pemerintah Provinsi Kepri juga mengurangi belanja yang kurang produktif dan efisien untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur yang mampu menopang perkembangan sektor real dan menopang kenaikan penerimaan daerah termasuk di dalamnya pajak dan retribusi.

Untuk terus melakukan berbagai inovasi, saat ini Pemerintah Provinsi Kepri terus mencoba berbagai inovasi dalam menjalankan roda kegiatannya.

Misalnya terkait pajak dan retribusi daerah, saat ini informasinya dapat dilihat di website Dispenda Kepri, pembayaran BPKB bisa dilakukan di tiap Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kepri, tidak terpaku pada domisili untuk semakin mempermudah masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya lagi, Pemerintah Provinsi Kepri sudah menyiapkan dokumen jawaban yang lebih detail terkait jawaban atas pandangan tersebut yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing fraksi untuk dibahas lebih detail lagi.

Paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood, hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah, 29 anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri beserta insan pers.

APBD Perubahan Kepri 2017 diperkirakan naik menjadi Rp 3,49 triliun. Sebelumnya, APBD murni Kepri 2017 sekitar Rp 3,36 triliun atau naik sekitar Rp 135 miliar.

Salah satu sektor yang membuat APBD Perubahan 2017 adalah penerimaan retribusi lego jangkar sekita Rp 60 miliar. Hanya saja, hingga saat ini retribusi lego jangkar belum ada masuk sepeserpun.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here