Kurangi Dwelling Time di Seluruh Kepri

0
491
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun saat meluncurkan proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar II Tanjungpinang, kemarin. f-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pelabuhan menjadi infrastruktur penting di Kepri sebagai daerah kepulauan. Karena itu, salah satu program strategis Pemprov Kepri adalah membangun pelabuhan.

Tahun 2018 ini, setidaknya 7 pelabuhan yang dibangun Pemprov Kepri. Sebagian diantaranya dibangun bertahap dan sudah dimulai tahun 2017 lalu dilanjutkan tahun ini.

Di Tanjungpinang, Pemprov Kepri membangun Pelabuhan Pelantar II. Kemudian melanjutkan rehab Pelabuhan Penyengat. Untuk pembangunan Pelabuhan Pelantar II, sudah dimulai tahun 2017 lalu dengan biaya skeitar Rp 4 miliar dilanjutkan tahun 2018 ini dengan biaya sekitar Rp 29 miliar.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah meluncurkan proyek strategis Pemprov Kepri di Pelantar II Tanjungpinang, Jumat (23/2) kemarin. Pada kesempatan itu, Gubernur meminta semua pengelola pelabuhan bongkar muat barang di kabupaten/kota di Kepri harus memangkas waktu bongkar muat barang (dwelling time). Selama ini tidak dipungkiri, proses ini masih terus terjadi di Kepri dan belum dicari solusinya.

”Untuk itu, ke depannya dengan sudah dimulai pembangunan pelabuhan kapasitas besar ini, tidak ada lagi dwelling time sampai berminggu-minggu, apalagi sampai berbulan-bulan,” tegas Nurdin.

Nurdin berjanji, pihaknya akan menyiapkan satu alat bongkar berbasis mesin crane pelabuhan untuk mendukung percepatan bongkar muat barang yang diangkut dari dalam kapal.

”Kalau sudah ada crane, saya optimis pasti terbantu, yang paling penting lebih cepat. Pelan-pelan sarana pendukung ini kita siapkan,” janji Nurdin.

Baca Juga :  Di Tengah Laut, Putar Haluan ke Malaysia

Semua terobosan ini, tentu memerlukan kerja sama dan dukungan semua pihak. Nurdin menyampaikan, kalau misalnya dwelling time bisa lebih cepat, maka akan mengurangi tingginya angka inflasi.

Apabila waktu bongkar barang terlalu lama di pelabuhan, maka barang akan lambat sampai ke pasar. Hal itu membuat stok barang sempat kosong dan harga naik. Semakin lama barang di laut, maka harganya akan semakin mahal karena semua diperhitungkan, mulai tenaga kerja hingga masa sewa kapal.

Bagi Nurdin apa yang dicita-citakan dalam pembangunan Kepri saat ini, sama halnya dengan tekat Presiden RI Joko Widodo membangunan infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk Kepri.

Nurdin sempat menyinggung progres pembangunan fokus maritim yang sedang dibangunnya saat ini di depan Presiden saat pertemuan bersama seluruh Gubernur di Kota Bandung Jawa Barat, Kamis (22/2) lalu.

Menurut Nurdin, Presiden menyarankan agar seluruh kepala daerah terus berupaya mengejar ketertinggalan dan menjadi pemenang dalam persaingan. Persaingan antarnegara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun, melakukan inovasi, membangun fasilitas untuk mendukung daya saing masing-masing negara.

Presiden juga meminta agar dwelling time di pelabuhan bongkar muat tidak sampai berminggu-minggu apalagi sampai berbulan-bulan. Apa yang diinginkan Presiden, pembangunan pelabuhan modern dan fasilitas infrastruktur lainnya tidak bisa ditunda-tunda lagi saat ini.

Baca Juga :  Pulau di Bintan Dijual ke Luar Negeri

”Kita minta sokongan masyarakat, karena membangun itu tidak mudah, bukan seperti orang main sulap,” harap Nurdin.

Kepala Bidang Perhubungan (Hubla) Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, saat ini sudah ada empat pemenang tender yang akan memulai pembangunan fisik pelabuhan di berbagai tempat di Kepri.

”Ini (Pembangunan Pelabuhan Pelantar II) sudah bisa mulai. Pemenang tendernya sudah ada. Sepertinya kontraktor lokal. Baguslah, biar tak kemana-mena uangnya,” ujarnya usai peluncuranitu.

Adapun sebanyak 24 Proyek bisa dimulai pengerjaannya di tahun 2018 dengan rincian:
A. Dinas Perhubungan sebanyak 8 Paket
1. Pengawasan pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II (Rp 570 juta)
2. Pengawasan pembangunan Ielabuhan Tanjunguban (Rp 400 juta)
3. Pengawasan pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Parit Rempak (Rp 280 juta)
4. Pengembangan Pelabuhan Tanjunguban (Rp 13,3 miliar)
5. Pembangunan Pelabuhan Penagi tahun II (Rp 19,1 miliar)
6. Pengawasan pengembangan dan peningkatan kawasan Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II Tahun II (Rp 866 juta)
7. Pengembangan pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II tahun II (Rp 29 miliar)
8. Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Parit Rempak (Rp 9,5 miliar)

B. Dinas PU sebanyak 6 Paket.
1. Peningkatan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan Dompak (Rp 4,7 miliar)
2. Pengawasan teknis peningkatan jalan kota Tanjungpinang Wilayah 1 (Rp 230 juta)
3. Peningkatan Jalan Coastal Area lanjutan (Rp 4,5 miliar)
4. Peningkatan Jalan Bukit Leman Transbatubi Tanjungkudu Sedanau (Rp 9,6 miliar)
5. Pengawasan teknis peningkatan jalan Kabupaten Karimun (Rp 210 juta)
6. Pengawasan pembangunan jalan Kabupaten Natuna (Rp 200 juta)

Baca Juga :  Kades Disarankan Bangun Perpustakaan Desa

C. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebanyak 4 Paket.
1. Pengawasan teknis pembangunan GOR di Singkep Barat (Rp 165 juta)
2. Pengawasan teknis peningkatan Masjid Baiturrahman (Rp 135 juta)
3. Peningkatan masjid Baiturrahman (Rp 4,7 miliar)
4. Pembangunan GOR di Kabupaten Singkep Barat (Rp 5,6 miliar)

D. Dinas Pendidikan sebanyak 6 Paket.
1. Perencanaan pembangunan yayasan Mahanaim, Batam (Rp 73 juta)
2. Pengadaan alat peraga microplayer education SMA berkarakter (Rp 2,4 miliiar)
3. Pengadaan alat peraga praktek keterampilan berbasis nirkabel untuk SMA (Rp 2,4 miliar)
4. Pegadaan alat monitoring kelas dan pusat sumber belajar siswa untuk SMA (Rp 2,4 miliar)
5. Pengadaan meubiler untuk SMA dan SMK (Rp 1,7 miliar)
6. Konsultan pengawasan pembangunan USB SMAN 5 Karimun (Rp 283 juta). (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here