Lahan Batam, Persoalan Gawat

0
857
RAPAT: Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK mengadakan rapat terbatas dengan Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun di Istana Negara Jakarta, kemarin.F-raymon/tanjungpinang pos

Presiden Bahas Percepatan Pembangunan 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan keluhan investor soal lahan di Batam agar cepat diselesaikan. Ini persoalan krusial yang harus diselesaikan. Kemudian, presiden juga meminta, investor harus cepat dilayani.

JAKARTA – KARENA itu, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta agar Pemprov Kepri, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada investor. Pemprov harus segera mengadakan pertemuan dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk membahas ini.

Hal ini disampaikan presiden saat rapat terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepri serta Percepatan Pembangunan Batam di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara gubernur, wali kota dan juga kepala BP

Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investor betul-betul bisa dilakukan.

”Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi. Memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.

Agar Batam semakin mampu bersaing, Presiden Jokowi menekankan perlu dikelola, di-manage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang diharapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri.

Saat terakhir dirinya ke Batam, Presiden mengaku melihat sendiri memang potensinya besar.

”Potensinya sangat besar sekali. Memang, di sisi kecepatan pelayanan, yang paling banyak keluhan di bidang urusan pertanahan,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai data yang diterimanya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada 2016 mencapai 5,03 persen dan lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan.

”Ini artinya, perekonomian di Kepri telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Dan sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” kata Presiden Jokowi

Untuk itu, Presiden mengingatkan bahwa pengembangan sektor industri pengolahan memerlukan perhatian bersama karena ketika terjadi fluktuasi pada industri pengolahan, maka akan berdampak pada tingkat pengangguran.

Baca Juga :  Ayah Tewas Dipukuli Anak Sendiri

Presiden juga menyinggung mengenai persentase pengangguran terbuka di Provinsi Kepri yang dinilainya masih cukup tinggi, yaitu sebesar 7,69 persen.

Namun Presiden meyakini, dengan kerja lebih fokus, maka perekonomian di Kepri akan bergerak lebih cepat serta membuka lapangan kerja lebih banyak lagi.

”Kita harus konsentrasi mengembangkan setiap gugus pulau yang besar yang ada di Kepri, seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, Tanjungpinang sebagai sentra-sentra industri baru dan juga di bidang pariwisata sesuai dengan potensi wilayah,” tutur Jokowi.

Kemudian Kepulauan Natuna, lanjut Presiden, bisa fokus menjadi sentra industri kelautan dan perikanan dan juga sentra industri gas. Demikian juga pulau-pulau besar seperti Karimun yang bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.

Namun Presiden mengingatkan, agar pengembangan kawasan industri ini betul-betul dilakukan secara integratif, terpadu dari hulu sampai hilir.

Karena itu, dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan juga menteri-menteri lain itu, diharapkan problem-problem yang ada disampaikan saja secara terbuka oleh gubernur, wali kota, maupun Kepala BP Batam, sehingga solusinya cepat segera diputuskan.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkes Nila F. Moloek.

Hadir juga Mensos Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menhub Budi K. Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala BP Batam Hartanto, dan Walikota Batam Muhammad Rudi.

Rempang Galang jadi KEK
Presiden Joko Widodo menginginkan Kepri memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau. Harus ada konsentrasi pengembangan gugus pulau besar seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam & Tanjungpinang.

”Kalau lebih fokus, perekonomian lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Presiden dalam kata pengantar saat Rapat Terbatas tentang Kepri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3) petang.

Baca Juga :  Nurdin Rintis Jalan ke Desa-desa

Ratas yang diagendakan pukul 15.00 WIB, namun baru dimulai pulul 16.03 WIB itu membahas dua topik.

Yang pertama tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua tentang Percepatan Pembangunan Batam.

Rapat tersebut berlangsung selama 60 menit. Usai Ratas, kepada wartawan Nurdin didampingi Rudi menyebutkan Presiden Jokowi merespon cukup bagus program yang mereka tawarkan.

Program yang ditawarkan itu selain menjadikan Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), adalah Rempang dan Galang juga sebagai KEK.

”Presiden merespon bagus. Dalam pertemuan itu langsung menginstruksikan Menteri terkait menindaklanjuti. Presiden mintan KEK yang kita tawarkan cepat direalisasikan,” kata Nurdin.

Selain soal KEK untuk Batam Rempang Galang, kata Nurdin, pihaknya juga minta kejelasan soal wewenang antara Pemko dan BP Batam.

Kalau segera diselesaikan, kata Nurdin, tampak kepastian hukum yang semakin jelas. Hal ini pasti meyakinkan kembali investor.

”Kita ingin cepat dan tak ada lagi kewenangan yang tumpang tindih. Presiden juga minta masalah ini cepat diselesaikan kementerian terkait,” kata Nurdin.

Dari Kepri, selain Gubernur H Nurdin Basirun, hadir juga dalam Ratas itu Sekdaprov HTS Arif Fadillah dan Kepala Bappeda Naharuddin. Tampak juga Wali Kota Batam HM Rudi dan Kepala BP Batam Hatanto.

Dalam memimpin Ratas, Jokowi didampingi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Di sebelah kana Jokowi, duduk Menko Polkam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko PMK Puan Maharani.

Kemudian Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Muluk, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mendikbud, Menristekdikti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PU Pera, Menteri Pertanian, Kepala BKPM dan Kepala BPKP.

Di sebelah kiri, duduk Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di sebelah Pramono Anung, duduk Gubernur Nurdin dan Wali Kota Batam HM Rudi.

Baca Juga :  Veteran Semangat, Pemuda Makin Giat

Di sebelah Wako Batam duduk Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Bappenas Bambang Brodjo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukito, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi Karya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, barulah Kepala BP Batam Hatanto.

Soal Kewenangan Juga Dibahas
Sehari sebelum rapat dengan presiden, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah mengadakan pertemuan dengan Kemenko Perekonomian, Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (29/3) malam.

Saat itu, gubernur yakin permasalahan kewenangan antara Pemko dan BP Batam segera selesai. Hal ini setelah segala permasalahan tentang Batam dan Kepri secara umum, ‘tumpah’ pada Rakor Perkembangan Batam di Kantor Kemenko Perekonomian tersebut.

”Soal kewenangan, soal Batam, semua dibahas. Bahasannya dibawa ke pak presiden,” kata Nurdin usai menghadiri rakor itu.

Rakor ini dipimpin langsung Menko Darmin Nasution. Selain masalah Batam, dalam rakor kali ini, permasalahan lego jangkar juga dibicarakan. Pekan lalu, masalah ini juga sudah dibahas di Kemenko Maritim. Rapatnya dipimpin langsung Menko Luhut Binsar Panjaitan.

Rakor yang bermula sejak pukul 20.00 kurang itu berakhir tepat pukul 22.00. Selama dua jam rapat, terjadi pembicaraan yang ketat.

Rapat ini sendiri terkesan mendadak karena diselenggarakan sehari sebelum rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Kemarin, rapat terbatas tentang evaluasi Program Strategis Nasional (PSN) di Kepri digelar. Pra ratas tentang kegiatan ini sudah diselenggarakan pekan lalu.

Namun, dalam ratas kali ini, ada item spesifik membahas tentang Batam. Hal ini terkait kunjungan kerja Presiden Jokowi pekan lalu ke Batam.

Dalam rakor itu, tampak hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here