Lahan ke Pelabuhan Tanjung Moco Harus Dibebaskan

0
297
Gubernur melihat akses jalan ke Pelabuhan Tanjung Moco. f-dokumen/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar Pemko Tanjungpinang membebaskan lahan yang akan dibangun jalan menuju pelabuhan kontainer atau peti kemas Tanjung Moco Dompak.

”Saya rasa Pemko sudah memikirkan itu. Karena, kami bersama-sama Pemko ikut rapat dengan Kementerian Perhubung, membahas kelanjutan pembangunan kawasan pelabuhan tersebut di Jakarta. Termasuk membahas akses jalan tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, kemarin.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan terus melanjutkan pembangunan pelabuhan ekspor impor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) di Dompak. ”Saya optimis jalan ke arah Pelabuhan MOco sudah diaspal paling lambat tahun 2020 mendatang,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, sarana dan prasana termasuk pembangunan pergudangan, listrik dan air bersih akan dibangun atau terus dibenahi, baik mengunakan dana APBN, APBD Pemprov Kepri dan APBD Pemko Tanjungpinang.

”Perintah dari Pak Menteri Perhubungan seluruh pelabuhan yang ada di Kepri harus dituntas atau diselesaikan pembangunnya dan harus di operasikan paling lambat tahun 2020,” ujarnya.

Sambung dia, Pelabuhan Tanjungmoco akan menjadi pelabuhan bongkar muat kontainer. Barang-barang ekspor nanti bisa di pelabuhan tersebut, termasuk kapal-kapal yang selama ini berlabuh di Pelabuhan bongkar muat Batu Enam Tanjungpinang.

”Nanti pelabuhan bongkar muat Batu Enam, aktivitasnya bisa dipindahkan ke Tanjung Moco,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto mendesak pemerintah daerah untuk membuat jalan menuju pelabuhan tersebut.Pelabuhan yang berada di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Dompak, dibangun menggunakan dana APBN tahun 2010 hingga 2018, sebesar Rp117 miliar dengan lima tahapan pembangunan. Hingga kemarin belum juga dioperasikan.

Sayang pemerintah setempat, baik Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang belum membuka akses jalan menuju pelabuhan tersebut. ”Akses jalan menuju pelabuhan tersebut sangat mendesak dibangun dan diaspal,” ujarnya.

Belum diaspalnya jalan, sambung dia karena status lahan yang akan dijadikan jalan menuju pelabuhan belum dibebaskan oleh pemerintah daerah, baik Pemko Tanjungpinang maupun Pemprov Kepri. Pemilik lahan di kawasan tersebut selain milik pihak ketiga. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here