Lahan PT Persero Ditarik BP Batam

0
851

Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengambil langkah tegas terhadap lahan yang selama ini dikuasai PT Persero Batam di Batuampar.

Lahan PT Persero i8ni sudah habis masa Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 30 tahun pada Desember 2016 lalu. Setelah masa UWTO itu habis, kini BP Batam mengambil alih lahan tersebut.

Hal itu sesuai dengan surat BP Batam bernomor B/49/KA-a3/LH.02/2/2017 yang diterima Tanjungpinang Pos, Senin (13/3). Surat itu dikeluarkan 14 Februari 2017 ditujukan ke Direktur PT Persero Batam. Alokasi lahan itu sendiri atas nama PT Persero Batam, dengan nomor PL, PL/VTA/3269/1986, tertanggal 9 Desember 1986.

”Peruntukan lahan di Batuampar untuk Gudang, hingga 9 Desember 2016,” demikian isi surat BP Batam itu. Surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto disampaikan tidak bisa memperpanjang masa UWTO.

Dengan tidak diperpanjangnya izin alokasi lahan tersebut, maka PT Persero diminta mengosongkan lahan itu sesuai dengan ketentuan, sebagaimana surat perjanjian.

”Apa bila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada surat perjanjian tidak dikosongkan, maka bangunan yang masih ada di lokasi, akan menjadi milik BP Batam,” beber Eko.

Terkait dengan surat keputusan BP Batam itu, Direktur Humas dan Promosi BP, Purnomo Andiantono membenarkan hal itu. Andi mengaku sudah menanyakan kebenaran surat itu.

”Surat ke Persero itu bukan tentang tidak bisa bayar UWTO. Kalimatnya tidak diperpanjang, bukan tidak mampu membayar,” tegas Andi.

Dengan demikian, maka BP Batam akan mengambil alih pengelolaan yang digunakan PT Persero Batam, untuk gudang.

Kemungkinan lahan itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan pelabuhan Batuampar. Saat ditanya apakah tidak ditawarkan dulu bayar UWTO, Andi mengaku tidak ditawarkan.

”Kalau tidak diperpanjang, masak disuruh bayar. Banyak pertimbangan. Mungkin akan dikembangkan untuk pelabuhan Batuampar, makanya membutuhkan lahan itu,” kata Andi.

Sebelumnya, antara BP Batam dengan PT Persero, sempat terjadi perselisihan, setelah Deputi BP yang baru bertugas tahun lalu, menutup akses pintu masuk menuju gudang lini 1. Penutupan saat itu diakui dilakukan untuk menghindari potensi penyelundupan.

”Di sana, campur aduk antara barang yang belum klir Pabean dengan yang sudah klis pabean tidak bisa terkontrol. Campur aduk keluar masuk melalui pintu tersebut tanpa bisa dikontrol,” kata Eko tahun lalu.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here