Lakalantas Tak Boleh Pakai BPJS

0
84
Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis ke peserta Dragon Boat Race. f-istimewa

MBS Kepada Tuan2 yg berkuasa di BPJS..
Kali ke dua saya bertanya.. Apa betul korban kecelakaan tunggal tidak ditanggung BPJS.. Dan apa lagi atau apa saja yg tidak ditanggung BPJS..
+628126133040

Tunggakan Kok Tak Boleh Dicicil
Maunya bpjs itu kayak pajak ada toleransinya dalam hal pembayaran tunggakan, klu pajak terhutang dr th 2014 cara Pembayaranya aja bisa di cicil, klu bpjs beda kita harus melunasi semua itu namanya nyusahin rakyat bukan malah bantu rakyat,,
+6285356889643

Nunggak Ditagih
Mbs
pembayaran doble di bpjs uang tidak bisa di kembalikan ke anggota justru uang kita ditahan gak dikembalikan padahal nominalnya lumayan klu untuk masyarakat seperti saya, alasannya untuk saldo kita klau kita gak bayar langsung dipotong dari saldo tersebut, sedangkan kita tiap bulannya selalu bayar dan gak pernah telat.
+628127070137

TANGGAPAN:
Saya akui sangat banyak masyarakat Kota Tanjungpinang yang mengeluhkan sistem layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan di rumah sakit saat ini. BPJS selama ini mengklaim menjamin kesehatan masyarakat, nyatanya terlalu banyak proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Belakangan ini BPJS mengancam pula mau menerapkan sanksi pencabutan layanan publik bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dan anggotanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Aturan ini mulai diberlakukan BPJS per 1 Januari 2019.

Warga mengeluhkan bila ia tidak menjadi peserta BPJS dan anggotanya didaftarkan menjadi peserta BPJS, sanksinya maka tidak akan mendapatkan pelayanan umum, meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Warga mulai gelisah, banyak warga yang mempertanyakan hal itu, sementara keterbatasan dana keluarga mereka.

Masyarakat yang sudah melihat tentang reklame tentang sanksi tersebut, masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2019.

Jika, tidak akan dikenakan sanksi berupa pencabutan layanan publik, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan paspor. Sanksi administratif bagi setiap orang yang belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertuang dalam aturan pemerintah; tepatnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Harus dicarikan solusinya. Jangan membebankan kepada masyarakat. pasien korban kecelakaan saja tidak ditanggung BPJS, ini baru contoh kecil saja. Belum lagi perbedaan pelayanan antara masyarakat yang menggunakan kartu BPJS dengan yang tidak pakai kartu BPJS. Akibatnya, banyak orang tidak mau menggunakan kartu BPJS karena pelayanannya dinomorduakan. (ais)

Rudy Chua
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here