Lambat Lapor SPT Pajak, Denda Rp 100 Ribu

0
810
Penyerahan SPT: Wabup Bintan Dalmasri Syam menyerahkan SPT PPh tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, Kamis, (23/3). F-istimewa/Kantor pelayanan pajak tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Bagi masyarakat secara pribadi dan badan yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda.

Kepala KPP Pratama Tanjungpinang, Dadang Karna Permana menyampaikan, keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk orang pribadi dan Rp 1.000.000 untuk badan.

Dijelaskannya, pelaporan SPT tahunan sebagaimana diketahui adalah kewajiban setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP).

Penyampaian SPT tahunan 2016 untuk orang pribadi sesuai dengan ketentuannya, dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2017. Sedangkan untuk badan tenggatnya adalah tanggal 30 April 2017.

Tahun ini agak istimewa karena deadline SPT Tahunan Orang Pribadi juga bersamaan dengan deadline penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk mengikuti Program Amnesti Pajak.

Dadang Karna Permana menyampaikan, penyampaian SPT Tahunan untuk tahun ini, sampai dengan tanggal 22 Maret mencapai 13.431 SPT dengan 11.867 WP menyampaikan secara online.

Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai 10.433 Wajib Pajak dengan 7.750 menyampaikan secara online.

Kamis, (23/3) kemarin, Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam MM menyampaikan SPT PPh tahun 2016. Penyampaian SPT Tahunan ini dilakukannya dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang tempat Dalmasri terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Saat ini, penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan diamana saja dan kapan saja melalui chanel efiling dengan mengakses http://djponline.pajak.go.id.

Meskipun menyampaikan SPT Tahunannya secara online melalui efiling, Dalmasri merasa perlu untuk menyempatkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dengan harapan bahwa langkahnya dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai, setidaknya dalam lingkungan kantornya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 mewajibkan ASN/TNI/Polri menaati dan mematuhi kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dapat dilakukan melalui efiling.

Wakil Bupati Bintan dalam kesempatan tersebut juga sempat berbincang dengan Wajib Pajak yang sedang berada di ruang Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Tanjungpinang.

Dalmasri menyampaikan pentingnya membayar & melapor pajak dengan benar mengingat besarnya manfaat uang pajak untuk masyarakat Kepri pada umumnya dan juga masyarakat Bintan dan Tanjungpinang. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here