Lamen Tolak SK dari Gubernur

0
677
IKUTI PARIPURNA: Ketua DPRD Lamen Sarihi (kanan) bersama Wabup Bintan H Dalmasri Syam mengikuti rapat paripurna, belum lama ini. F-yendi/TANJUNGPINANG POS

BINTAN – KETUA DPRD Bintan Lamen Sarihi secara tegas menolak SK pemberhentian atau PAW jabatannya sebagai ketua dewan, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Saat ini, Lamen Sarihi mengajukan kasasi atau banding ke Mahkamah Agung (MA). Lamen Sarihi mengajukan kasasi ke MA, sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, belum lama ini. Namun dalam proses pengajuan kasasi ini, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah menyetujui pemberhentian Lamen Sarihi dari jabatan Ketua DPRD Bintan.

Bahkan saat ini, SK dari Gubernur Kepri itu sudah diserahkan kepada Sekwan Bintan. ”Pak Gubernur tidak bisa asal lantik saja. Proses gugatan saya kan masih jalan,” kata Lamen Sarihi, Senin (7/8) kemarin. ”Saya melalui kuasa hukum Suhardjo sudah mengajukan kasasi ke MA itu, melalui panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, awal Agustus, beberapa hari lalu,” sambungnya.

Menurut Lamen Sarihi, dalam proses pemberhentian maupun PAW jabatan ketua dewan itu, harus mengacu kepada PP 16/2010 dan tata tertib DPRD. Dalam usulan Fraksi Golkar ini, tegas Lamen, jelas tidak memenuhi aturan. Selain itu, lanjut Lamen Sarihi, dalam pasal 102 PP/2010 juga diatur tentang proses pemberhentian jabatan pimpinan DPRD itu. ”Kalau banding masih jalan, itu artinya belum ada putusan hukum secara tetap. Kenapa gubernur mengeluarkan SK? Ini harus dipahami lagi. Pak gubernur tak bisa asal lantik. Karena, kami sedang ajukan kasasi ke MA,” tambah Lamen Sarihi.

Sebelumnya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun telah menandatangani SK pemberhentian Lamen Sarihi dari jabatan Ketua DPRD Bintan. Pemprov Kepri telah menyerahkan SK tersebut kepada Sekwan Bintan, belum lama ini. ”SK PAW itu sudah diteken Pak Gubernur Kepri. Dan sudah kami kirim beberapa hari lalu, ke sekwan Bintan, supaya diteruskan ke Ketua DPRD,” ujar Haryono Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Pemprov Kepri, baru-baru ini. Haryono bersama Kepala Bidang (Kabid) Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Kepri sepakat, bahwa persoalan ini supaya diselesaikan secara baik, di internal DPRD Bintan.(YENDI-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here