Laut Kepri Dikaveling 70 Perusahaan

0
95
ANAK-ANAK bermain pasir laut di Pantai Lagoi Bay Bintan saat liburan beberapa pekan lalu. f-martunas/tanjungpinang pos

Laut Kepri khususnya di perairan Kabupaten Karimun, Batam dan Lingga sudah dikaveling 70 perusahaan tambang pasir laut. Namun, umumnya perusahaan ini tidak beroperasi karena ekspor pasir laut belum diizinkan.

DOMPAK – Amjon, Kepala Dinas Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (Kadistamben ESDM) Kepri, mengatakan, 70 perusahaan tersebut sudah memiliki izin baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi maupun IUP Eksplorasi.

Sebanyak 2/3 diantara perusahaan ini (sekitar 66 perusahaan) mengantongi izin dari pemerintah kabupaten/kota. Sekitar 1/3 (23-24 perusahaan) izinnya dikeluarkan Pemprov Kepri.

Sejak UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterapkan, kewenangan laut 0-12 mil diserahkan ke provinsi dari kabupaten/kota tahun 2016. Sejak itu, Pemprov Kepri pun mengeluarkan izin tambang pasir laut tersebut.

”Semua perusahaan ini izinnya untuk tambang pasir laut. Bukan untuk tambang logam. Tapi mereka tak beroperasi karena ekspor pasir laut masih dilarang. Mereka berharap, moratorium (larangan sementara) ekspor pasir laut berakhir di ujung tahun ini,” ujar Amjon kepada wartawan, Senin (3/12) di Dompak.

Izin untuk perusahaan ini hanya berlaku pada areal 0-2 mil laut (dari garis pantai hingga 3,2 Km). Dan penetapan lokasinya sudah atas kajian Kementerian ESDM. Sehingga, lokasi tambang semua perusahaan ini tidak ada di lokasi penambangan khusus logam.

Dijelaskan Amjon, Pemprov Kepri saat mengeluarkan izin perusahaan tersebut berdasarkan perda tata ruang daerah. Sebab, penataan laut Kepri sedang dilakukan saat ini di Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.

Apabila Ranperda RZWP3K nanti disahkan menjadi Perda dan lokasi pertambangan perusahaan-perusahaan itu tak sesuai peruntukannya, maka izin mereka dengan sendirinya tidak berlaku. Kecuali perusahaan yang kebetulan sesuai peruntukannya sesuai Perda RZWP3K, tetap bisa mengeksploitasi.

Lain hal jika izin diurus kembali untuk alokasi lahan pertambangan pasir laut yang sudah ditetapkan di Perda RZWP3K, mereka bisa beroperasi.

Izin-izin yang dimiliki perusahaan ini ada yang 4-5 lima tahun. Jika masa berlakunya sudah habis, maka tidak bisa menambang lagi nanti.

Sampai saat ini, jelas Amjon, pemerintah pusat belum membuka keran ekspor pasir laut. ”Sebenarnya mereka bisa menambang dan menjual pasirnya. Tapi tak bisa diekspor. Mereka tidak beroperasi karena rugi jika dijual di dalam negeri. Mereka menunggu izin eskpor dibuka,” ungkapnya lagi.

Diantara 70 perusahaan tersebut, tak satu pun milik pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, BUMD Kepri mencoba merangkul perusahaan-perusahaan ini agar bisa menjadi distributornya nanti.

Sebab, sesuai arahan pemerintah, apabila ekspor pasir laut dibuka, perusahaan tidak bisa menjualnya langsung ke luar negeri. Harus dijual kepada satu perusahaan penampung. Lalu perusahaan penampunglah yang mengekspornya.

Jika masing-masing perusahan menjual langsung ke luar negeri, harganya akan rendah. Sebab, perusahaan akan berlomba-lomba menurunkan harga yang penting hasil tambangnya cepat terjual.

BUMD Kepri mencoba mengambil untung disitu dengan menjadi penampung. Setelah itu, barulah dijual/diekspor ke luar negeri. Harganya bisa stabil karena hanya satu perusahaan saja yang berhak mengekspornya.

Moratorium eskpor pasir laut tersebut dituangkan melalui surat Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, dan SK Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Laut.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here